BPHN.GO.ID – Jakarta. Tak terasa sudah di penghujung tahun 2022, Kementerian dan Lembaga Pemerintahan terus mengejar target realisasi anggaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly turut mengimbau kepada jajarannya untuk mencapai angka serapan maksimal, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.
“Saya minta kepada Pimpinan Tinggi (Pimti) Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan seluruh jajaran untuk segera meningkatkan realisasi tapi tetap mempedomani kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran. Baik proses maupun outputnya,” ujar Yasonna ketika memberikan sambutan kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Pengendalian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023, Rabu (23/11) di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran.
Yasonna juga meminta atensi kepada seluruh jajarannya untuk lebih intens dalam berkoordinasi dan komunikasi. Jangan lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Berdasarkan undang-undang PNBP yang baru, PNBP dapat digunakan tidak hanya kepada Unit Eselon I sebagai pemungut PNBP, tapi bisa di-share di bawah kendali Kementerian. Kita harus desain program dalam pembelanjaan anggaran kita sejak awal agar terencana, teratur dan fokus untuk output dan kinerja Kemenkumham yang lebih baik,” tambah Yasonna. Tak lupa Menkumham berpesan untuk perhatikan kembali tata kelola dan peraturannya seperti apa. Apakah diperlukan Peraturan Menteri atau peraturan lain yang lebih tinggi, tentu saja hal tersebut harus dicek kembali.
Selain realisasi anggaran Kemenkumham, Yasonna juga meminta kepada jajarannya untuk perhatikan perkiraan prediksi tahun 2023, ditandai dengan kecenderungan perlambatan ekonomi dengan berbagai implikasinya. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga masih membayang-bayangi kita semua. Tak hanya itu, 2023 menjadi tahun pemanasan menjelang tahun politik tahun 2024 dengan berbagai gejolaknya. Yasonna berpesan agar jajarannya tidak ikut-ikutan berpolitik. Tetap jaga NKRI dan berkontribusi agar pemilu berjalan dengan baik dan sukses.
Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi pencapaian kinerja setiap tahun serta membuat perencanaan program di tahun berikutnya. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 23 s.d 25 November 2022 ini turut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI.
“Jadikan Rapat Koordinasi ini sebagai pertemuan yang bermanfaat dengan hasil yang bernilai sehingga pada akhirnya dapat menjadikan Kemenkumham yang berkelas dunia (World Class Organization). Selamat berkinerja, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua,” tutup Yasonna. (HUMAS BPHN)