Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  tentang  Perubahan  ketiga atas  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Tugas : 

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
  2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; 
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
  4. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.