Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kemenkumham RI

#HEADLINE

Mencari Format Ideal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Regulasi
BACA SELENGKAPNYA
#INFOBPHN

MAKLUMAT PELAYANAN BPHN
BACA SELENGKAPNYA
#INFOBPHN

Whatsapp Pengaduan BPHN
BACA SELENGKAPNYA
#INFOBPHN

Pengumuman Verifikasi & Akreditasi Lembaga/OBH Periode Tahun 2022-2024
BACA SELENGKAPNYA
#INFOBPHN

Halo Telepon Pengaduan BPHN
BACA SELENGKAPNYA
#INFOBPHN

Halo BPHN
#INFOBPHN

partisipasiku
BACA SELENGKAPNYA

Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi oleh Penyuluh Hukum Berita

Aba Subagja: Pengangkatan Jabatan Fungsional merupakan Bentuk Penyederhanaan Birokrasi Berita

Mencari Format Ideal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Regulasi Berita

Kapusluhbankum: Mari Berkontribusi Nyata dalam Sosialisasi RUU KUHP Berita

Loket Layanan Online

Maklumat Pelayanan

Perencanaan Legislasi

Sistem Informasi Perencanaan Hukum

Konsultasi Hukum

Bantuan Hukum Gratis

JDIH & Perpustakaan

Jabatan Fungsional Analis Hukum

Jurnal Rechvinding/Artikel Hukum

Pengumuman / Informasi

Penundaan Periode Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum

Desa Sadar Hukum

Penundaan Periode Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Desa Sadar Hukum

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Desa Sadar Hukum

Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Desa Sadar Hukum

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor ...

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Desa Sadar Hukum

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Desa Sadar Hukum

Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

SELENGKAPNYA

BPHN dalam Angka

Kami Telah Melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum

Terhadap

884

Peraturan Perundang-undangan

Menghasilkan

5888

Rekomendasi terhadap pasal-pasalnya

Database Dokumen Hukum Nasional

384.12 ribu

Peraturan Perundang-undangan

31.25 ribu

Monografi Hukum

43.95 ribu

Artikel Hukum

4.35 ribu

Putusan/Yurisprudensi

Penyuluhan dan Bantuan Hukum

619

Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi

5.88 ribu

Desa Sadar Hukum

368

Penyuluh Hukum

Organisasi Bantuan Hukum Terdekat

Video