• Beranda
  • Tentang BPHN
    • Dasar Hukum
    • Sejarah BPHN
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Tata Nilai
    • Profil Pejabat
    • Prestasi BPHN
    • Demografi Pegawai
    • LHKPN
    • Kontak
    • Struktur Organisasi
      • Badan Pembinaan Hukum Nasional
      • Sekretariat Badan
      • Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
      • Pusat Perencanaan Hukum Nasional
      • Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
      • Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
  • Informasi Publik
    • PPID
    • Rencana Strategis
    • DIPA
    • Laporan
      • LAKIP
      • Laporan Keuangan
    • Naskah Akademik
      • Hasil Penyelarasan
      • Hasil Penyusunan
    • Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
    • Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
  • Publikasi
    • Berita
    • Informasi/Pengumuman
    • Karya Ilmiah
      • Jurnal Rechtsvinding
      • Majalah Hukum Nasional
      • Indonesia Law Journal
      • Artikel Hukum
  • Pengaduan
    • Pengaduan Pelayanan BPHN
    • Whistle Blowing System
    • WhatsApp Pengaduan
    • LAPOR!
    • Gratifikasi
  • Informasi Layanan
    • Standar Layanan BPHN
    • Maklumat Pelayanan
    • Tentang Bantuan Hukum
    • Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi
    • Konsultasi Hukum
    • Perpustakaan Hukum
  • Reformasi Birokrasi
    • Indikator Kinerja Utama
    • Survei IPK & IKM
    • Kode Etik
    • Dokumen SOP
    • Dokumen Manajemen Risiko
  • F.A.Q

Indeks Berita

Lihat Berita tentang kegiatan kami

Pelatihan Kehumasan untuk Komunikasi Krisis

BPHN.GO.ID - Jakarta. Humas berperan penting dalam menangani komunikasi krisis di Kementerian Hukum dan HAM RI yang beresiko tinggi diterpa isu miring...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Berbagi Strategi Wujudkan Database Dokumen Hukum Nasional yang Lengkap, Pusat JDIHN Gelar Webinar Nasional Penguatan Pengelolaan JDIH

BPHN.GO.ID – Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak akan pernah lepas dari pengembangan dan inovasi. Pengembangan Jaringan Doku...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Kerja Keras dan Pantang Menyerah Jadi Modal BPHN Meraih WBBM

BPHN.CO.ID – Jakarta. Seorang lelaki renta terlihat berjalan tertatih di pinggir jalan Kentucky, Amerika Serikat. Mantan anggota Angkatan Darat...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Finalisasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2022: Pembinaan Hukum di Daerah

BPHN.GO.ID – Jakarta. Salah satu fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah menyusun suatu Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN). D...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Sekretaris BPHN: Penyuluhan Hukum Harus Dilakukan secara Menarik dan Unik

BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah meresmikan 262 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

BPHN Resmikan 262 Desa Sadar Hukum Jabar, Wujud Dukung Iklim Investasi Yang Positif

BPHN.GO.ID–Bandung. Mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris BPHN Audy Murfi meresmikan 262 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di tahu...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 118
  • 119
  • ›
  • Popular
  • SIARAN PERS: BPHN KEMENKUMHAM: NEGARA HARUS HADIR UNTUK MEMBERI PELINDUNGAN KEPADA PRT
    Thursday 19th January 2023
  • SIARAN PERS: MAU TAHU RESPON BPHN TENTANG USULAN PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA ???
    Wednesday 18th January 2023
  • Kepala BPHN Sambut Usulan DPD dalam Penguatan Pemantauan dan Peninjauan
    Wednesday 18th January 2023
  • SIARAN PERS: TARIK MINAT INVESTOR DAN WISATAWAN ASING, BPHN SIAPKAN PROGRAM PENETAPAN DESA SADAR HUKUM LAYAK INVESTASI DAN PARIWISATA
    Tuesday 17th January 2023
  • Kapusluh: BPHN Harus Jadi Unit yang Unggul dalam Kualitas
    Monday 16th January 2023
  • Kapusren BPHN: Inovasi Adalah Bagian dari Pelayanan Publik
    Monday 9th January 2023
  • Menkumham Minta Jajarannya Jaga Netralitas Menjelang Pemilu 2024
    Wednesday 4th January 2023
MEDIA SOSIAL

© Copyright 2022. Badan Pembinaan Hukum Nasional.