• Beranda
  • Tentang BPHN
    • Dasar Hukum
    • Sejarah BPHN
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Tata Nilai
    • Profil Pejabat
    • Prestasi BPHN
    • Demografi Pegawai
    • LHKPN
    • Kontak
    • Struktur Organisasi
      • Badan Pembinaan Hukum Nasional
      • Sekretariat Badan
      • Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
      • Pusat Perencanaan Hukum Nasional
      • Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
      • Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
  • Informasi Publik
    • PPID
    • Rencana Strategis
    • DIPA
    • Laporan
      • LAKIP
      • Laporan Keuangan
    • Naskah Akademik
      • Hasil Penyelarasan
      • Hasil Penyusunan
    • Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
    • Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
  • Publikasi
    • Berita
    • Informasi/Pengumuman
    • Karya Ilmiah
      • Jurnal Rechtsvinding
      • Majalah Hukum Nasional
      • Indonesia Law Journal
      • Artikel Hukum
  • Pengaduan
    • Pengaduan Pelayanan BPHN
    • Whistle Blowing System
    • WhatsApp Pengaduan
    • LAPOR!
    • Gratifikasi
  • Informasi Layanan
    • Standar Layanan BPHN
    • Maklumat Pelayanan
    • Tentang Bantuan Hukum
    • Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi
    • Konsultasi Hukum
    • Perpustakaan Hukum
  • Reformasi Birokrasi
    • Indikator Kinerja Utama
    • Survei IPK & IKM
    • Kode Etik
    • Dokumen SOP
    • Dokumen Manajemen Risiko
  • F.A.Q

Indeks Berita

Lihat Berita tentang kegiatan kami

SIARAN PERS: BPHN KEMENKUMHAM: NEGARA HARUS HADIR UNTUK MEMBERI PELINDUNGAN KEPADA PRT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan. Untuk mempercepat pen...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

SIARAN PERS: MAU TAHU RESPON BPHN TENTANG USULAN PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA ???

 SIARAN PERSNomor: SP/HUMAS-BPHN/02-I/2023   bphn.go.id - Jakarta. Aspirasi mengenai perubahan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Kepala BPHN Sambut Usulan DPD dalam Penguatan Pemantauan dan Peninjauan

Penataan peraturan perundang-undangan dirasakan semakin urgen untuk dilakukan. Hingga saat ini, masih terus ada keluhan mengenai substansi dan proses...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

SIARAN PERS: TARIK MINAT INVESTOR DAN WISATAWAN ASING, BPHN SIAPKAN PROGRAM PENETAPAN DESA SADAR HUKUM LAYAK INVESTASI DAN PARIWISATA

 SIARAN PERSNomor: SP/HUMAS-BPHN/01–I/2023  bphn.go.id - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) saat ini tengah mempersia...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Kapusluh: BPHN Harus Jadi Unit yang Unggul dalam Kualitas

BPHN.GO.ID – Jakarta. Per hari ini (16/01), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) masih menempati posisi pertama dalam Indikator Kinerja Pelaksa...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya

Kapusren BPHN: Inovasi Adalah Bagian dari Pelayanan Publik

BPHN.GO.ID - Jakarta. Apel Pagi merupakan bagian dari budaya service culture, budaya melayani. Dalam kegiatan tersebut, pimpinan menyampaikan visi mis...
Oleh Humas dan Protokol BPHN Selengkapnya
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 118
  • 119
  • ›
  • Popular
  • SIARAN PERS: BPHN KEMENKUMHAM: NEGARA HARUS HADIR UNTUK MEMBERI PELINDUNGAN KEPADA PRT
    Thursday 19th January 2023
  • SIARAN PERS: MAU TAHU RESPON BPHN TENTANG USULAN PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA ???
    Wednesday 18th January 2023
  • Kepala BPHN Sambut Usulan DPD dalam Penguatan Pemantauan dan Peninjauan
    Wednesday 18th January 2023
  • SIARAN PERS: TARIK MINAT INVESTOR DAN WISATAWAN ASING, BPHN SIAPKAN PROGRAM PENETAPAN DESA SADAR HUKUM LAYAK INVESTASI DAN PARIWISATA
    Tuesday 17th January 2023
  • Kapusluh: BPHN Harus Jadi Unit yang Unggul dalam Kualitas
    Monday 16th January 2023
  • Kapusren BPHN: Inovasi Adalah Bagian dari Pelayanan Publik
    Monday 9th January 2023
  • Menkumham Minta Jajarannya Jaga Netralitas Menjelang Pemilu 2024
    Wednesday 4th January 2023
MEDIA SOSIAL

© Copyright 2022. Badan Pembinaan Hukum Nasional.