bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | Pencarian:
Pencarian
Lanjut
Kamis, 24 April 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail
Home Prolegnas
Profil
Dasar hukum
Daftar Prolegnas
Prolegnas Pemerintah
Berita
.: Usulan Prolegnas Prioritas Tahunan :.
 

DAFTAR RUU PRIORITAS PROLEGNAS
TAHUN 2008USULAN PEMERINTAH
Hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2007   

 NO. Judul RUU Pemrakarsa
1       RUU tentang Organisasi MasyarakatDepartemen Dalam Negeri(Prolegnas No. 183)
2       RUU tentang Badan Usaha Milik DaerahDepartemen Dalam Negeri(Non Prolegnas)
3      RUU tentang DIYDepartemen Dalam Negeri(Prolegnas No. 271)
4      RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional TerorganisasiDepartemen Luar Negeri(Prolegnas No.46)
5      RUU tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBBMelawan TOC)Departemen Luar Negeri(Prolegnas No. 47)
6      RUU tentang Pengesahan Protokol Against The Smuggling of Migrant By Land, Sea and Air , Suplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 (Protokol Memberantas Penyelundupan Imigran Melalui Darat, Laut, dan Udara, sebagai Pelengkap Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnational Yang Terorganisasi, 2000.) Departemen Luar Negeri(Prolegnas No. 48)
7      RUU Tentang Komponen Cadangan Pertahanan NegaraDepartemen Pertahanan(Prolegnas No. 262)
8      RUU Tentang Komponen PendukungDepartemen Pertahanan(Prolegnas No. 263)
9      RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Veteran RIDepartemen Pertahanan(Non Prolegnas)
10  RUU tentang  Pemberlakuan dan Penerapan KUHPDepartemenHukum dan HAM(Prolegnas No.40)
11  RUU tentang Hukum Acara PidanaDepartemen Hukum dan HAM(Prolegnas No. 41)
12  RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDepartemen Hukum dan HAM(Prolegnas No. 71)
13  RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDepartemen Hukum dan HAM(Prolegnas No. 74)
14  RUU tentang Balai Harta PeninggalanDepartemen Hukum dan HAM(Prolegnas No. 85)
15  RUU tentang Transfer DanaDepartemen Hukum dan HAM(Prolegnas No. 141)
16  RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiDepartemen Hukum dan HAM(Non Prolegnas)
17  RUU Tentang PerposanDepartemen Komunikasi dan Informatika(Prolegnas No. 57)
 BIDANG PEREKONOMIAN 
18  RUU tentang Penyempurnaan UU No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian.Departemen Perindustrian(Prolegnas No. 156)
19  RUU tentang Perubahan UU Perlindungan KonsumenDepartemen Perdagangan(Non Prolegnas)
20  RUU tentang PerdaganganDepartemen Perdagangan(Prolegnas No. 124)
21  RUU tentang Penyempurnaan UU Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaDepartemen Kehutanan(Prolegnas No. 238)
22  RUU tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan UdaraDepartemen Perhubungan(Prolegnas No. 137)
23  RUU tentang Pengesahan (Ratifikasi) Agreement For Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stock And Highllly Migratory Fish Stock (Persetujuan Untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya Terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh)Departemen Kelautan dan Perikanan(Non Prolegnas)
24  RUU tentang Perubahan Atas  UU No. 15 Tahun 1997 tentang KetransmigrasianDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Non Prolegnas)
25  RUU Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2004  Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Prolegnas No. 93)
26  RUU Ratifikasi Konvensi ILO No.185 tentang Dokumen Identitas PelautDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Prolegnas No. 166)
27  RUU tentang Penjaminan Pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKementerian NegaraKoperasi dan UKM(Non Prolegnas)
28  RUU Tentang Perumahan dan PermukimanKementerian NegaraPerumahan Rakyat(Prolegnas No. 204)
29  RUU tentang Tata Informasi Geografis NasionalBAKOSURTANAL(Prolegnas No. 245)
30  RUU tentang Meteorologi dan Geofisika BMG(Prolegnas No. 179)
 BIDANG KESRA 
31  RUU tentang Rumah SakitDepartemen Kesehatan(Non Prolegnas)
32  RUU tentang Karantina KesehatanDepartemen Kesehatan(Prolegnas No. 158)
33  RUU  Tentang Sistem Kesejahte­raan Sosial Nasional sebagai  Perubahan UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.Departemen Sosial(Prolegnas No. 203)
34  RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persisten Organic Pollutant (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)Kementerian Negara Lingkungan Hidup(Prolegnas No. 241)
35  RUU tentang Pengelolaan Lingkungan HidupKementerian Negara Lingkungan Hidup(Prolegnas No. 224)
36  RUU Tentang Etika Penyelenggara NegaraKementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara(Prolegnas No. 172)
37  RUU Tentang Kepemudaan.Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga(Prolegnas No. 214)
38  RUU Tentang Perubahan atas UU No. 7 th 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KearsipanANRI(Prolegnas No. 182)
   

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved