Kamis, 09 September 2010 .: "Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Prolegnas 2010 telah ditetapkan". Selengkapnya, kunjungi Banner PROLEGNAS. :..: "Pertemuan ASLOM ke-13 di Denpasar Bali 27-30 April 2010" :. Indonesia English Search : 
Profil
Dasar hukum
Daftar Prolegnas
Prolegnas Pemerintah
Prolegda
Agenda
Peraturan
Artikel dan Opini
Forum Publik
.: Program Lima Tahunan :.
 
DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010-2014
 
 
NO JUDUL RUU NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN
1 RUU tentang Intelijen DPR
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DPR
4 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian DPR
5 RUU tentang Kelautan DPR
6 RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar DPR
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman DPR
8 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR
9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun DPR
10 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi DPR
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat DPR
13 RUU tentang Penanganan Fakir Miskin DPR
14 RUU tentang Jaminan Produk Halal DPR
15 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR
16 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPR
17 RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional DPR
18 RUU tentang Keperawatan DPR
19 RUU tentang Gerakan Pramuka DPR
20 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
21 RUU tentang Bantuan Hukum DPR
22 RUU tentang Mata Uang DPR
23 RUU tentang Perekonomian Nasional DPR
24 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DPR
26 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
27 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR
28 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan DPR
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol DPR
30 RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya DPR
32 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
33 RUU tentang Konvergensi Telematika PEMERINTAH
34 RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi PEMERINTAH
35 RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara PEMERINTAH
36 RUU tentang Administrasi Pemerintahan PEMERINTAH
37 RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PEMERINTAH
38 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PEMERINTAH
39 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PEMERINTAH
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi PEMERINTAH
41 RUU tentang Keimigrasian PEMERINTAH
42 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PEMERINTAH
43 RUU tentang Perdagangan PEMERINTAH
44 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara PEMERINTAH
45 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi PEMERINTAH
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian PEMERINTAH
47 RUU tentang Keantariksaan PEMERINTAH
48 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan PEMERINTAH
49 RUU tentang Transfer Dana PEMERINTAH
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PEMERINTAH
51 RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji PEMERINTAH
52 RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah PEMERINTAH
53 RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PEMERINTAH
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PEMERINTAH
55 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah PEMERINTAH
56 RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan PEMERINTAH
57 RUU tentang Informasi Geospasial PEMERINTAH
58 RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta PEMERINTAH
59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi DPR/PEMERINTAH
60 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia DPR/PEMERINTAH
61 RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak DPR/PEMERINTAH
62 RUU tentang Hukum Disiplin Militer DPR/PEMERINTAH
63 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer DPR/PEMERINTAH
64 RUU tentang Rahasia Negara DPR/PEMERINTAH
65 RUU tentang Pertanahan DPR/PEMERINTAH
66 RUU tentang Desa DPR/PEMERINTAH
67 RUU tentang Etika Penyelenggara Negara DPR/PEMERINTAH
68 RUU tentang Lambang Palang Merah DPR/PEMERINTAH
69 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR/PEMERINTAH
70 RUU tentang Tenaga Kesehatan DPR/PEMERINTAH
71 RUU tentang Pencarian dan Pertolongan DPR/PEMERINTAH
72 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal DPR/PEMERINTAH
73 RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa DPR/PEMERINTAH
74 RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro DPR/PEMERINTAH
75 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR/PEMERINTAH
76 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang DPR/PEMERINTAH
77 RUU tentang Kebudayaan DPR/PEMERINTAH
78 RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional DPR/PEMERINTAH
79 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah DPR/PEMERINTAH
80 RUU tentang Akuntan Publik DPR/PEMERINTAH
81 RUU tentang Lelang DPR/PEMERINTAH
82 RUU tentang Penilaian DPR/PEMERINTAH
83 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun DPR/PEMERINTAH
84 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian DPR/PEMERINTAH
85 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal DPR/PEMERINTAH
86 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan DPR/PEMERINTAH
87 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional DPR/PEMERINTAH
88 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia DPR/PEMERINTAH
89 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPR/PEMERINTAH
90 RUU tentang Karantina Kesehatan DPR/PEMERINTAH
91 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik DPR/PEMERINTAH
92 RUU tentang Perampasan Aset DPR/PEMERINTAH
93 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi DPR/PEMERINTAH
94 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan DPR/PEMERINTAH
95 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika DPR/PEMERINTAH
96 RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian DPR/PEMERINTAH
97 RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi DPR/PEMERINTAH
98 RUU tentang Bela Negara DPR/PEMERINTAH
99 RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah DPR/PEMERINTAH
100 RUU tentang Jaminan Pemegang Polis DPR/PEMERINTAH
101 RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional DPR/PEMERINTAH
102 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer DPR/PEMERINTAH
103 RUU tentang Lembaga Pembiayaan DPR/PEMERINTAH
104 RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara DPR/PEMERINTAH
105 RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia DPR/PEMERINTAH
106 RUU tentang Pergadaian DPR/PEMERINTAH
107 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak DPR/PEMERINTAH
108 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR/PEMERINTAH
109 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal DPR/PEMERINTAH
110 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DPR/PEMERINTAH
111 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak DPR/PEMERINTAH
112 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian DPR/PEMERINTAH
113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya DPR/PEMERINTAH
114 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan DPR/PEMERINTAH
115 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  DPR/PEMERINTAH
116 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman DPR/PEMERINTAH
117 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan DPR/PEMERINTAH
118 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas DPR/PEMERINTAH
119 RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan DPR/PEMERINTAH
120 RUU tentang Kesetaraan Jender DPR/PEMERINTAH
121 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional DPR
122 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial DPR
123 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi DPR
124 RUU tentang Hortikultura DPR
125 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPR
126 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR
127 RUU tentang Pengelolaan Sanitasi DPR
128 RUU tentang Geologi DPR
129 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia DPR
130 RUU tentang Pendidikan Kedokteran DPR
131 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DPR
132 RUU tentang Penanganan Konflik Sosial DPR
133 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia DPR
134 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal DPR
135 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan DPR
136 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan DPR
137 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan DPR
138 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPR
139 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan DPR
140 RUU tentang Arsitek DPR
141 RUU tentang Asuransi Syariah DPR
142 RUU tentang Daerah Perbatasan DPR
143 RUU tentang Hak-Hak atas Tanah DPR
144 RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara) DPR
145 RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara DPR
146 RUU tentang Jasa Konsultansi DPR
147 RUU tentang Keanekaragaman Hayati DPR
148 RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
149 RUU tentang Kepemilikan Properti DPR
150 RUU tentang Kerukunan Umat Beragama DPR
151 RUU tentang Kesehatan Jiwa DPR
152 RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan DPR
153 RUU tentang Konservasi Tanah dan Air DPR
154 RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa DPR
155 RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat DPR
156 RUU tentang Modal Ventura DPR
157 RUU tentang Otonomi Khusus Bali DPR
158 RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat DPR
159 RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan DPR
160 RUU tentang Pengadilan Keagrariaan DPR
161 RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat DPR
162 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia DPR
163 RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan DPR
164 RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional DPR
165 RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) DPR
166 RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan DPR
167 RUU tentang Penggunaan Frekwensi DPR
168 RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak DPR
169 RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara DPR
170 RUU tentang Perjanjian Kredit DPR
171 RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan DPR
172 RUU tentang Perlindungan Pasien DPR
173 RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia DPR
174 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan DPR
175 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia DPR
176 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan DPR
177 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DPR
178 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman DPR
179 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji DPR
180 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan DPR
181 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan DPR
182 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik DPR
183 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPR
184 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DPR
185 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar DPR
186 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional DPR
187 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang DPR
188 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DPR
189 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPR
190 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi DPR
191 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris DPR
192 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia DPR
193 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah DPR
194 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPR
195 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional DPR
196 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara DPR
197 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian DPR
198 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air DPR
199 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan DPR
200 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung DPR
201 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia DPR
202 RUU tentang Praktik Bidan DPR
203 RUU tentang Praktik Kefarmasian DPR
204 RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara DPR
205 RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi DPR
206 RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional DPR
207 RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPR
208 RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual DPR
209 RUU tentang Balai Harta Peninggalan PEMERINTAH
210 RUU tentang Daktiloskopi PEMERINTAH
211 RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata PEMERINTAH
212 RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PEMERINTAH
213 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan PEMERINTAH
214 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten PEMERINTAH
215 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek PEMERINTAH
216 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak PEMERINTAH
217 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri PEMERINTAH
218 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi PEMERINTAH
219 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam PEMERINTAH
220 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen PEMERINTAH
221 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930) PEMERINTAH
222 RUU tentang Veteran Republik Indonesia PEMERINTAH
223 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh PEMERINTAH
224 RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara PEMERINTAH
225 RUU tentang Badan Layanan Umum PEMERINTAH
226 RUU tentang Bahan Berbahaya PEMERINTAH
227 RUU tentang Bahan Kimia PEMERINTAH
228 RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan PEMERINTAH
229 RUU tentang Hipotik Kapal PEMERINTAH
230 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang PEMERINTAH
231 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PEMERINTAH
232 RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara PEMERINTAH
233 RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer PEMERINTAH
234 RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan PEMERINTAH
235 RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme PEMERINTAH
236 RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang PEMERINTAH
237 RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa PEMERINTAH
238 RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata PEMERINTAH
239 RUU tentang Perkumpulan PEMERINTAH
240 RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional PEMERINTAH
241 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana PEMERINTAH
242 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular PEMERINTAH
243 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat PEMERINTAH
244 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang PEMERINTAH
245 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan PEMERINTAH
246 RUU tentang Prajurit Wajib PEMERINTAH
247 RUU tentang Publikasi Luar Ruang PEMERINTAH

NO DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Sutoyo - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
Copyright @ 2010, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved