bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | Pencarian:
Pencarian
Lanjut
Kamis, 24 April 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail
Home Prolegnas
Profil
Dasar hukum
Daftar Prolegnas
Prolegnas Pemerintah
Berita
.: Daftar PROLEGNAS RUU Prioritas Tahunan :.
 

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS

TAHUN ANGGARAN 2012

NO

JUDUL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PEMRAKARSA

KETERANGAN

1

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Pansus

2

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Pansus

3

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Pansus

4

RUU tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi II

5

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi IV

6

RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi X

7

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi X

8

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi VI

9

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi IV

10

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi IV

11

RUU tentang Komponen Cadangan

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi I

12

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1   di Komisi VI

13

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1   di Komisi II

14

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1   di Komisi III

15

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1   di Komisi XI

16

RUU tentang Keamanan Nasional

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1   di Komisi I

17

RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan

DPR

RUU sudah menjadi inisiatif DPR dan menunggu surpres

18

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DPR

RUU sudah menjadi inisiatif DPR dan menunggu surpres

19

RUU tentang Jaminan Produk Halal

DPR

RUU sudah menjadi inisiatif DPR dan menunggu surpres

20

RUU tentang Jalan

 

DPR

RUU dalam tahap harmonisasi

21

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I

 

22

RUU tentang Pertanahan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II

23

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi   

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III

24

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV

 

25

RUU tentang Jasa Konstruksi

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

26

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

27

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

 

28

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII

 

29

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

 

30

RUU tentang Kesetaraan Gender

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

31

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

 

32

RUU tentang Keperawatan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

33

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

34

RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus 

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X

35

RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI

 

36

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

37

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

38

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

39

RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

40

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

41

RUU tentang Daerah Kepulauan (RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan)

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

42

RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat / RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

43

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

44

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

45

RUU tentang Lambang Palang Merah

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

46

RUU tentang Keinsinyuran   

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

47

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

48

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

49

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

50

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

51

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

52

RUU tentang Rahasia Negara

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan/ Lamsaneg

53

RUU tentang Administrasi Pemerintahan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB

54

RUU tentang Perdagangan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perdagangan

55

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perindustrian

56

RUU tentang Desa

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

57

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

58

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

59

RUU tentang Keantariksaan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN

60

RUU tentang Veteran

 

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan

61

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

62

RUU tentang Tenaga Kesehatan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan

63

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama

64

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

 

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2

Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

 

  

                                                    

                                                                    LAMPIRAN I  KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA

                                                                                          NOMOR         : 02B/DPR RI/II/2010-2011

                                                                                          TANGGAL     : 14 DESEMBER 2010

 

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS

TAHUN ANGGARAN 2011

 

 

NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH

KETERANGAN

1

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

Komisi I

2

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

DPR

Komisi II

3

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

DPR

Komisi III

4

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPR

Komisi III

5

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

DPR

Komisi IV

6

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

DPR

Komisi IV

7

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

DPR

Komisi IV

8

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

DPR

Komisi V

9

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

DPR

Komisi V

10

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

DPR

Komisi V

11

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR

Komisi VII

12

RUU tentang Jaminan Produk Halal

DPR

Komisi VIII

13

RUU tentang Kesetaraan Gender

DPR

Komisi VIII

14

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

DPR

Komisi VIII

15

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

DPR

Komisi VIII

16

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DPR

Komisi IX

17

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR

Komisi IX

18

RUU tentang Tenaga Kesehatan

DPR

Komisi IX

19

RUU tentang Keperawatan

DPR

Komisi IX

20

RUU tentang Kebudayaan

DPR

Komisi X

21

RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional

DPR

Komisi X

22

RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi

DPR

Komisi X

23

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

Komisi X

24

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

DPR

Baleg

25

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

Baleg

26

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

Baleg

27

RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan

DPR

Baleg

28

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

DPR

Baleg

29

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

DPR

Baleg

30

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

DPR

Baleg

31

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DPR

Baleg

32

RUU tentang Daerah Perbatasan

DPR

Baleg

33

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

DPR

Baleg

34

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

DPR

Baleg

35

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

DPR

Baleg

36

RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan

DPR

Baleg

37

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

DPR

Baleg

38

RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

PEMERINTAH

Badan Pertanahan Nasional

39

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

PEMERINTAH

Kementerian Agama

40

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH

Kementerian Dalam Negeri

41

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH

Kementerian Dalam Negeri

42

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

PEMERINTAH

Kementerian Dalam Negeri

43

RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

PEMERINTAH

Kementerian Dalam Negeri

44

RUU tentang Desa

PEMERINTAH

Kementerian Dalam Negeri

45

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

46

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

47

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

48

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

49

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

50

RUU tentang Perampasan Aset

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

51

RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

52

RUU tentang Hak Kekayaan Industri

PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan HAM

53

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

54

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

55

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

56

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

57

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

58

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian

PEMERINTAH

Kementerian Keuangan

59

RUU tentang Konvergensi Telematika

PEMERINTAH

Kementerian Komunikasi dan Informatika

60

RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi

PEMERINTAH

Kementerian Komunikasi dan Informatika

61

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PEMERINTAH

Kementerian Komunikasi dan Informatika

62

RUU tentang Administrasi Pemerintahan

PEMERINTAH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

63

RUU tentang Perdagangan

PEMERINTAH

Kementerian Perdagangan

64

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

PEMERINTAH

Kementerian Perhubungan

65

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

PEMERINTAH

Kementerian Perindustrian

66

RUU tentang Rahasia Negara

PEMERINTAH

Kementerian Pertahanan

67

RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional

PEMERINTAH

Kementerian Pertahanan

68

RUU tentang Keamanan Nasional

PEMERINTAH

Kementerian Pertahanan

69

RUU tentang Keantariksaan

PEMERINTAH

Kementerian Riset dan Teknologi/Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

70

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa

PEMERINTAH

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

 

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2

Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

 


                                                                  LAMPIRAN II  KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                                                          REPUBLIK INDONESIA

                                                                                         NOMOR         : 02B/DPR RI/II/2010-2011

                                                                                         TANGGAL     : 14 DESEMBER 2010

 

 

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG

YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA DARI

PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2010 KE 2011

 

NO.

JUDUL RUU

DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH

KETERANGAN

1

RUU tentang Bantuan Hukum

DPR

Pembicaraan Tingkat I

2

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

DPR

Pembicaraan Tingkat I

3

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

DPR

Pembicaraan Tingkat I

4

RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

DPR

Pembicaraan Tingkat I

5

RUU tentang Mata Uang

DPR

Pembicaraan Tingkat I

6

RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DPR

Pembicaraan Tingkat I

7

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin

DPR

Pembicaraan Tingkat I

8

RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

DPR

Pembicaraan Tingkat I

9

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

DPR

Pembicaraan Tingkat I

10

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro

DPR

Harmonisasi

11

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

DPR

Harmonisasi

12

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

DPR

Harmonisasi

13

RUU tentang Intelijen

DPR

Harmonisasi

14

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DPR

Harmonisasi

15

RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

16

RUU tentang Keimigrasian

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

17

RUU tentang Transfer Dana

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

18

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

19

RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

20

RUU tentang Akuntan Publik

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

21

RUU tentang Informasi Geospasial

Pemerintah

Pembicaraan Tingkat I

 

 

 

 

 

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS
TAHUN ANGGARAN 2010
 

NO JUDUL RUU NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN
1 RUU tentang Intelijen DPR
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DPR
4 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian DPR
5 RUU tentang Kelautan DPR
6 RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar DPR
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman DPR
8 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR
9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun DPR
10 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi DPR
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat DPR
13 RUU tentang Penanganan Fakir Miskin DPR
14 RUU tentang Jaminan Produk Halal DPR
15 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR
16 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPR
17 RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional DPR
18 RUU tentang Keperawatan DPR
19 RUU tentang Gerakan Pramuka DPR
20 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
21 RUU tentang Bantuan Hukum DPR
22 RUU tentang Mata Uang DPR
23 RUU tentang Perekonomian Nasional DPR
24 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DPR
26 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
27 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR
28 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan DPR
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol DPR
30 RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya DPR
32 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
33 RUU tentang Konvergensi Telematika PEMERINTAH
34 RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi PEMERINTAH
35 RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara PEMERINTAH
36 RUU tentang Administrasi Pemerintahan PEMERINTAH
37 RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PEMERINTAH
38 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PEMERINTAH
39 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PEMERINTAH
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi PEMERINTAH
41 RUU tentang Keimigrasian PEMERINTAH
42 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PEMERINTAH
43 RUU tentang Perdagangan PEMERINTAH
44 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara PEMERINTAH
45 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi PEMERINTAH
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian PEMERINTAH
47 RUU tentang Keantariksaan PEMERINTAH
48 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan PEMERINTAH
49 RUU tentang Transfer Dana PEMERINTAH
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PEMERINTAH
51 RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji PEMERINTAH
52 RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah PEMERINTAH
53 RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PEMERINTAH
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PEMERINTAH
55 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah PEMERINTAH
56 RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan PEMERINTAH
57 RUU tentang Informasi Geospasial PEMERINTAH
58 RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta PEMERINTAH

NO DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved