bphn home
Pencarian:
Pencarian
Lanjut
Sabtu, 19 Apr 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail
Home
Organisasi JDIH
Visi dan Misi
Struktur Organisasi
Situs Anggota Jaringan
Pembinaan JDIH
Portal Situs Hukum
.: Sosialisasi/Evaluasi :.
 
LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN MONITORING EVALUASI
JDIHN TAHUN 2014
 
 
A. SOSIALISASI
    1.  LAPORAN SOSIALISASI JDIH DI JAWA TENGAH ( 11 s.d 12 Maret 2014)
        
        A.   LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan yang salah satunya adalah Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Jawa Tengah pada tanggal 11 s.d 12 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :  PHN-192.HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 5 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua Pelaksana               : Mien Usihen, S.H., M.H

Panitia Pelaksana              : 1. Siti Sundari

                                       2. Paina

                                       3. Sri Handayani, ST

                                       4. Edi Wikarta

                                       5. Setyawati, S.H., M.H

Moderator                        : Rinto Hakim, S.H., M.H

Narasumber                      : 1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si

                                                   2. R.M. Aminulloh, S.Kom., M.Si

 

        B.   JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Semarang dibuka pada Jam 09.00 dengan didahului laporan Panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan sambutannya bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 mengamanatkan pengembangan JDIHN yang salah satunya adalah sosialisasi JDIHN ini. Selanjutnya melaporkan maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah: untuk Mewujudkan kesamaan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan JDIHserta hubungan koordinasi yang harmonis antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan; Mengetahui perkembangan dan peningkatan JDI Hukum Nasional yang dikelola oleh Pusat dan Anggota Jaringan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;Menyerap pemikiran-pemikiran dari para pakar yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta perkembangan mutakhir pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Semarang, Jawa Tengah sebanyak 54 peserta yang terdiri dari : Pejabat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Penjabat Instansi pusat dan daerah yang terkait dengan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Setelah mendengarkan laporan dari Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan dilanjutkan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

 

         C.  PENYAMPAIAN MATERI

Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Rinto Hakim, S.H., M.H yang meliputi :

1. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Integrasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
Oleh Drs. Buddy Wihardja, M.Si. antara lain:

Kegiatan Sosialisasi ini dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota jaringan tentang kebijakan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.BPHN sebagai Pusat JDIHN dan anggota JDIH harus mempersiapkan dokumentasi hukum, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman, jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini harus ditingkatkan pengelolaan dan pembinaannya. Peningkatan pembinaan anggota jaringan dapat dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pertemuan berkala.

Ada lima aspek dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yaitu : pengertian, tujuan, organisasi, arah kebijakan dan pemanfaatan TIK.Setelah 40 tahun terbentuknya jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum masih dilakukan pengembangan secara terus menurus dan seiringan perkembangan zaman JDIHN dituntut untuk pemanfaatan TIK, yaitu melalui website. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dan mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan adanya pemanfaatan TIK, harapan ke depan JDIHN dalam rencana kerjanya bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.

Sampai saat ini, integrasi website JDIHN belum terlaksana sehingga database peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dalam satu sumber data atau dengan kata lain database peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh JDIHN masih tersebar pada masing masing anggota JDIHN.Yang sudah dilaksanakan oleh BPHN dalam kaitan dengan integrasi web adalah “hanya” membuat web link anggota JDIHN di website BPHN. Sampai saat ini, sebanyak 117 web anggota JDIHN sudah ter-link (weblink) dengan website BPHN. Beberapa tantangan yang dihadapi pusat JDIHN adalah masih banyak anggota JDIHN belum mempunyai website JDIH, hubungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN bersifat koordinatif dan bukan bersifat hubungan struktural hirarki (bawahan atasan, pusat-cabang), minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengelolaan JDIH, terbatasnya akses internet di daerah, keengganan untuk melakukan perubahan di era teknologi informasi saat ini, dan kurangnya perhatian pimpinan unit untuk membina dan mengembangkan JDIH (bukan kegiatan yang diprioritaskan). Oleh karena itu, harapan ke depannya, BPHN sebagai Pusat JDIHN akan membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN (Pasal 10 ayat 2b Perpres 33 tahun 2012). Rencana kerja dalam waktu dekat ini, yang akan dilakukan adalah Pengaturan mekanisme kerja antara anggota jaringan dengan pusat JDIHN agar ada prosedur baku dalam hal pembuatan dan pengelolaan dokumen digital yang ada dalam ruang lingkup JDIHN, Standardisasi format website JDIHN, dan Standardisasi penyimpanan data dan mekanisme akses data. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa tidak ada lagi duplikasi pekerjaan diantara anggota jaringan (efisiensi). Selain efisien, sistem ini akan lebih efektif karena masyarakat hanya cukup memanfaatkan satu pintu (sumber) untuk memperoleh semua produk/informasi hukum yang dikelola oleh JDIHN.

 

2.   Peningkatan Akses Informasi Hukum Melalui Website JDIHN

    Oleh R.M. Aminulloh, S.Kom., M.Si. antara lain :

Mengacu pada PERPRES No. 33 tahun 2012 PASAL 10  AYAT 2.b, Pembangunan sistem informasi hukum harus berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dan dapatdiintegrasikan dengan website pusat JDIHN.

Semakin hari teknologi semakin berkembang. Hal ini juga mempengaruhi cara pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan dan database serta sistem informasi atau website yang dibangun juga harus sudah saling terintegrasi.

Dalam Perpres No 33 Tahun 2012 juga dijelaskan mengenai aspek pengelolaan JDIH yang terintegrasi TIK. Aspek-aspek tersebut adalah struktur organisasi JDIH yang memiliki kompetensi TIK, SDM pengelola JDIH yang menguasai TIK, koleksi dokumen hukum yang diolah dengan menggunakan TIK, teknis pengelolaan berlandaskanpada pemanfaatan TIK, sarana dan prasarana yang modern,minimal dan fungsional. Dengan adanya aspek-aspek ini maka akan menciptakan informasi hukum yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.  Dengan pemanfaatan TIK, yaitu adanya website JDIHN maka akan memudahkan ketersebaran informasi hukum. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari dibentuknya wadah jaringan ini.

Selain kebijakan umum, pengelolaan JDIH juga diatur secara teknis, yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan jaringan  dokumentasi dan informasi hukum nasional dalam rangka pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Standardisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi, dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum. Kriteria website JDIH harus interoperabilitas, yaitu mampu berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengaturan standar teknis pada website yaitu meliputi standar aplikasi dan standar struktur/template. Manfaat dari standardisasi ini adalah memberikan visibilitas yang lebih besar dalam pencarian web halaman, mendapatkan indeks yang lebih akurat, halaman web bisa dimengerti lebih cepat oleh anggota jaringan dengan menggunakan sistem yang sama.

Oleh karena itu, harapan ke depannya, BPHN sebagai Pusat JDIHN akan membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Rencana kerja dalam waktu dekat ini, yang akan dilakukan adalah Pengaturan mekanisme kerja antara anggota jaringan dengan pusat JDIHN, penambahan server khusus untuk website Pusat JDIHN, penggunaan alamat website sendiri (www.jdihn.go.id) yang terpisah dengan website BPHN (www.bphn.go.id) dan mendorong agar semua anggota JDIHN memiliki akses internet (website).

 

         D. TANYA JAWAB

Pertanyaan dan Komentar :

1.     Ibu Eni, Biro Hukum

Tanya  : kami meminta saran untuk memiliki domain sendiri, karena selama ini kami masih berada di bawah pemprov. kami biro hukum yang juga memiliki anggota JDIH di bawahnya, meminta saran mengenai pola standar seperti apa yang harus kami terapkan.

Jawab   : Untuk website pola standar yang ada bisa dijadikan pembanding saja bagi anggota JDIH yang sudah memiliki website. Konten-konten mana yang memang harus ada di dalam standar website JDIH dan konten mana yang tidak diperlukan atau tidak terkait dengan JDIH dapat dihilangkan. Namun jika anggota belum memiliki website, pola standar ini bisa diimplementasikan di instansi bapak/ibu. memang jika tidak memiliki domain sendiri kita akan terbentur pada permasalahan susah untuk melakukan modifikasi sistem informasi yang sudah dibangun. Selain itu dibutuhkan juga birokrasi untuk meminta aksesnya.

2.     Bapak Rusli, Fakultas Hukum UNES

Tanya  : Fakultas Hukum UNES hanya memiliki laboratorium hukum yang digunakan untuk pusat pembelajaran dan penelitian saja, dan belum memiliki JDIH, karena UNES tidak memiliki produk hukum. Sebenarnya selain dokumentasi dan informasi hukum yang berupa peraturan yang biasa kami peroleh dari website, kami juga membutuhkan rekaman mengenai praktek hukum, karena kami sering melakukan praktek peradilan semu. Jadi mungkin kami menyarankah apakah BPHN sebagai pusat JDIHN juga dapat menyediakan dokumen berupa rekaman atau video mengenai proses-proses sidang yang terkait dengan perkara-perkara yang sangat fenomenal pada waktu belakangan ini sebagai pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kami?

Jawab  : untuk rekaman praktek peradilan semu, bapak/ibu bisa mengakses dari website bphn.go.id. atau jdihn.bphn.go.id lalu memilih daftar anggota jdih yang berupa link. Atau bisa juga langsung ke url anggota jdih yang dimaksud, misal jdih.mahkamahagung atau jdih.mahkamahkonstitusi.

3.     Bapak Mustahudin, Kementerian Agama

Tanya  : di Kementerian Agama pusat sendiri belum memiliki JDIH. Kementerian agama di daerah tidak lah memiliki produk hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas, karena produk hukum itu hanya dihasilkan di tingkat pusat. Kementerian agama di tingkat daerah hanyalah pelaksana di daerah. Jadi untuk membentuk JDIH, apakah kami harus mengikuti instruksi dari pemprov Jateng atau menunggu kebijakan dari Kementerian Agama di pusat terkait dengan instansi yang vertikal?

Jawab  : kami bisa memberikan masukan kepada kementerian agama untuk membuat permen sejenis mengenai JDIH seperti permenkumham yang mengatur JDIH, dimana seluruh kantor wilayah kemenkumham merupakan anggota dari JDIHN.

4.     Ibu Lia, Sekda

Tanya  : anggaran merupakan alasan klasik. Di tempat kami juga masih menganggap jaringan dokumentasi dan informasi hukum belum lah terlalu penting, jadi tidak dijadikan prioritas kegiatan di instansi kami. Apakah ada saran untuk merubah mindset seperti itu dan melakukan pertemuan untuk semua stakeholder bukan hanya dari biro hukum agar semua dapat memahami penting adanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum? Selain itu kami juga mengharapkan adanya bimbingan teknis mengenai pemahaman TIK, kepada siapa kami menyampaikan permohonan bimbingan teknis tersebut?

Jawab  : dengan adanya perpres no 33 tahun 2012 ini mungkin bisa memberikan pemahaman kepada seluruh anggota jdih tentang pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. BPHN setiap tahunnya mengadakan pertemuan berkala yang melibatkan seluruh anggota jdih. Untuk pengajuan bimbingan teknis dapat ditujukan kepada bidang JDI di pusdokjarinfokumnas di BPHN.

5.     Ibu Rini, UNES

Tanya : apakah kami bisa mendapatkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan juga? Apakah kami juga bisa terlibat dalam pembuatan naskah akademik? Kami juga mengharapkan adanya dokumentasi berupa rekaman dari praktek peradilan semu.

Jawab  : untuk rekaman praktek peradilan semu, bapak/ibu bisa mengakses dari website bphn.go.id. lalu memilih daftar anggota jdih yang berupa link. Atau bisa juga langsung ke url anggota jdih yang dimaksud, misal jdih.mahkamahagung atau jdih.mahkamahkonstitusi.

 

         E.   PENUTUP

Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Jawa Tengah ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang telah dengan semangat dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan ini peserta masih tetap utuh.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber yang telah menyampaikan materinya dengan biak sehingga para peserta dapat mengikutinya dengan baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat terjalin kerjasama antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIH di daerah khususnya Jawa Tengah.

Akhirnya kami mengharapkan kepada para peserta agar setelah dilakukan kegiatan sosialisasi JDIHN ini dapat diimplementasikan di tempat kerja.

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup.



                                                                                         
                                                                                      
Jakarta, 11 Maret 2014        

       

 

    2.  LAPORAN SOSIALISASI JDIH DI BANGKA BELITUNG 
 
B. MONITORING DAN EVALUASI
 
     1. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH
       di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat
       Tanggal 4 s.d. 6 Maret 2014
      
         I.          Pendahuluan

 Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas besar dalam pengembangan data informasi kepada anggota jaringan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JDI Hukum ke tiap-tiap anggota jaringan

          Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-KP.04.01-12 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat. Adapun pelaksana tugas adalah:

        1.  Suradi

        2.  Sutriya

Dalam pelaksanaannya monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Informasi Hukum. Di samping itu monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan tolok ukur pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat.

         II.        Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

             A.  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Barat (Jalan K.H. Abdul
                   Malik Pattana Endeng Mamuju)

Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Divisi Hukum Bapak Sasmita, S.H., M.H.; Kepala Bidang Hukum Ibu Corry Lati, S.H.; dan Kepala Subbidang JDI Hukum Bapak Taswin S.Pd.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual.

1.    Organisasi

Keberadaan Organisasi JDI Hukum di Kanwil Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan payung hukum sebagai landasan operasional pengelolaan JDI Hukum adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-01.HN.02.01 Tahun 2013.

 2.    Personil/Sumber Daya Manusia

Bidang JDI Hukum berjumlah 4 (empat) orang

-       Eselon III                              : 1 (satu) orang

-       Eselon IV                               : 1 (satu) orang

-       Fungsional Pustakawan            : belum ada

-       Fungsional Pranata Komputer   : belum ada

-       Funsional Umum                     : 2 (dua) orang

Pendidikan

-       S-1                          : 4 (empat) orang

-       S-2                          : belum ada

-       S-3                          : belum ada

-       D-3                          : belum ada

-       SLTA                         : belum ada

-       Diklat/Bintek JDIH      : 1 (satu) orang

3.    Koleksi/Dokumen

-       Buku Hukum                            : 1000 eksemplar

-       Buku Non Hukum                      :   280 eksemplar

-       Peraturan Perundang-undangan  :   545 eksemplar

-       Majalah hukum                         :   310 eksemplar

-       Koran                                       : Kompas dan Radar Sulbar

4.    Teknis Pengolahan

-       Buku Induk

Koleksi yang ada belum diberi nomor induk hanya diregistrasi atau didaftar dan diberi nomor sesuai nomor registrasi di halaman pertama sudut kanan atas untuk mengetahui bahwa buku tersebut sudah didaftar, jadi belum memakai pedoman yang ada

-       Katalog dan Klasifikasi Buku

Untuk pembuatan katalog sudah dilakukan dengan memakai pedoman UDC

-       Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Belum pernah dilakukan

-       Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Belum pernah dilakukan

-       Kliping Koran

Belum dilakukan

-       Indeks Artikel

Belum pernah dilakukan

-       Pelayanan

Sistem pelayanan memakai sistem terbuka

-       Pemakai Jasa Informasi

Pemakai jasa informasi dari kalangan pegawai, mahasiswa, pelajar dan umum dengan rata-rata pengunjung 4 (empat) orang/hari

5.    Sarana dan Prasarana

-       Ruang penyimpanan buku    :  6 x 10 meter

-       Meja baca                           :  6 (enam)

-       Kursi                                  :  6 (enam)

-       Rak Buku                           :  12 (dua belas)

-       Almari katalog                    :  2 (dua)

-       Komputer dan Printer           :  1 (satu)

-       Internet                              :  sudah  ada

6.    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

-       CD ROM                      :  sudah ada

-       Website                      :  belum ada

-       Perpustakaan online    :  belum ada

7.    Penyediaan Anggaran

Untuk pembelian buku disediakan anggaran setiap tahun lima juta rupiah.

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Barat dapat kami sampaikan antara lain :

     1. Terbatasnya dana atau anggaran yang mendukung untuk kegiatan JDIHN, dan perlu   
    penambahan SDM yang terlatih di bidang pengolahan dokumentasi dan perpustakaan
.
2. Sistem pengolahan buku
sudah menggunakan pedoman yang ada di pusat Jaringan
    yaitu pedoman UDC walaupun masih ada kesalahan di
dalam menentukan nomor
    klasifikasi
.
3. Belum membangun situs JDIH dalam website sehingga akses informasi masih secara
    manual.

    Harapan ke depannya adalah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung JDIH
    lebih maju,  
serta penambahan SDM yang pendidikannya sesuai dengan bidangnya.

 

B.         Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat

(Jalan K.H. Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju)

Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Bapak Abdul Jawad dan Kepala Subbidang Dokumentasi Hukum Ibu Endang Rukmayanti.

Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain:

1.    Organisasi

Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum, di bawah Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat.

2.    Personil/Sumber Daya Manusia

Bidang JDI Hukum berjumlah 6 (enam) orang

-       Eselon III                      :  1 (satu) orang

-       Eselon IV                       :  1 (satu) orang

-       Fungsional Pustakawan    :  belum ada

-       Fungsional Umum           :  4 (empat) orang

Pendidikan

-       S-1                                       :  4 (empat) orang

-       S-2                                       :  1 (satu) orang

-       D-3                                       :  1 (satu) orang

-       Yang pernah mengikuti Bintek  :   belum ada

3.    Koleksi/Dokumen

-       Buku Hukum                           :    -

-       Himpunan Peraturan Pusat       :    -

-       Himpunan Peraturan Daerah     :  73 Perda

-       Peraturan Gubenur                   :  290 Pergub

-       SK Gubenur                             :  5057 SK Gub

-       Majalah                                   :    -

-       Koran                                      :    -

4.    Teknis Pengolahan

-       Buku induk, pengindukan buku belum dilakukan

-       Katalog, untuk pembuatan katalogisasi belum dilakukan

-  Daftar inventarisasi, daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan sudah     dilakukan

-       Abstrak, pembuatan abstrak belum dilakukan

-       Kliping, pembuatan kliping koran belum dilakukan

-       Indeks artikel, belum dilakukan

-       Pelayanan perpustakaan, memakai sistem tertutup

-   Pemakai jasa, instansi di lingkungan sendiri, mahasiswa, praktisi hukum dan      masyarakat umum dengan rata-rata pengunjung 6 (enam) orang/hari

5.   Sarana dan Prasarana

-     Ruang Perpustakaan      :  Belum ada karena masih menjadi satu dengan                                         ruang  kerja

-       Meja baca                       :  belum ada

-       Kursi baca                       :  belum ada

-       Almari  tempat buku        :  2 (dua)

-       Almari katalog                 :  belum ada

-       Komputer dan printer       :  1 (satu)

-   Internet                          :  sudah ada

6.   Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

-       CD ROM                   : sudah ada

-       Website                   : belum ada

-       Perpustakaan online  : belum ada

7.    Penyediaan anggaran

Setiap tahun ada anggaran untuk pembuatan CD sebesar dua puluh juta rupiah.
Beberapa data yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

     1 .   Kurangnya perhatian atasan terhadap JDIH maka ruangan perpustakaan belum punya, 
    Jadi tempat penyimpanan buku hanya ada di almari ruang kerja
.

     2. Untuk pengolahan buku hanya difokuskan ke pembuatan CD dari produk kalangan
    sendiri yaitu Perda
, Pergub dan SK Gubenur.

         III.    Kesimpulan dan Saran

1.         Kesimpulan

Dari hasil peninjauan lapangan di kedua tempat di atas dapat kami sampaikan bahwa Pengelolaan JDI Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan, sistem penataan dan pembidangan koleksi di rak sudah tertata rapi. Namun Sumber Daya Manusia yang  menangani perpustakaan perlu ada penambahan.

Sedangkan pengelolaan JDI Hukum di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat sangat memprihatinkan karena ruang perpustakaan belum ada masih menjadi satu dengan ruang kerja, sistem pengolahan buku masih dengan caranya sendiri.

2.         Saran

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai pusat JDI Hukum harus memberi masukan atau dorongan kepada pejabat pembuat keputusan untuk memperhatikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada di setiap anggota JDIH di daerah. Supaya sistem penemuan kembali informasi bisa diakses dengan mudah, cepat, dan akurat.

 

 

 

                                                       Jakarta, 10 Maret 2014

                                              Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

 


                               Sutriya                                                                 Suradi


 
 
 
    2.   Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH
         di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi NAD
         Tanggal 17 s.d. 19 Maret 2014
 
         I.    Pendahuluan
               Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya sehingga kami dapat
               melaksanakan tugas yang dibebankan dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
               ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Nangroe Aceh    
               Darussalam.
               Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik
               tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan
               Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas dalam pengembangan data informasi
               kepada anggota jaringan, salah satunya dengan cara melakukan monitoring dan Evaluasi
               Pelaksanaan JDIH ke tiap-tiap anggota jaringan.
               Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan
               Jaringan Informasi Hukum Nasional Nomor : PHN.4-KP.04.01-15 Tanggal 13 Maret 214
               Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
               Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM dan Biro Hukum Provinsi Nangroe Aceh
               Darussalam. Adapun Pelaksanaan tugas Monitoring dan Evaluasi kali ini diserahkan kepada
               saudara :
             
               1.  Muchlis, A.Md (Fungsional Pustakawan)
               2.  Kusbandono Mas Galing, S.E.
              
               Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014 ke Kantor
               Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nangroe Aceh Darusssalam di Banda Aceh.
               Kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran kesiapan daerah turut
               mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
               Monitoring dan Evaluasi ini juga dapat dijadikan tolak ukur pembinaan dan pengembangan
               Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terutama di Kantor Wilayah Kementerian
               Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
 
         II.   Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
               A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
                   ( Jl. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke - Banda Aceh )
                   Saat melaksanakan kunjungan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kali ini
                   kami disambut dan diterima oleh Kepala Bidang Hukum Ibu Marliati, S.H.; dan Kepala
                   Subbidang JDI Bapak Taufiq, S.E. dan para staf Jaringan Dokumentasi dan Informasi
                   Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nangroe Aceh darussalam.
                   Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kali ini terdapat beberapa hal yang perlu
                   menjadi perhatian dalam pengembangana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
                   ke depan antara lain meliputi :
                   1.  Organisasi
                        Keberadaan Organisasi JDI Hukum di Kanwil Aceh berdasarkan Keputusan Menteri
                        Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan
                        Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik
                        Indonesia dengan payung hukum sebagai landasan operasioanal pengelolaan JDI
                        Hukum adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
                        Provinsi Aceh Nomor :W1.032.HN.02.01 Tahun 2014 tentang Penunjukan Petugas
                        Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 
                   2.  Personil / Sumber Daya Manusia
                       Bidang JDI Hukum berjumlah 8 (delapan) orang 
                       -  Eselon III                            : 1 (satu) orang
                       -  Eselon IV                             : 1 (satu) orang
                       -  Fungsional Pustakawan          : 2 (dua) orang
                       -  Fungsional Pranta Komputer   : belum ada
                       -  Fungsional Umum                 : 4 (empat) orang
                      
                       Pendidikan
                       -  S-1                         : 4 (empat) orang
                       -  S-2                         : 4 (empat) orang
                       -  S-3                         : Belum ada
                       -  D-3                         : Belum ada
                       -  SLTA                        : Belum ada
                       -  Diklat / Bimtek JDIH  : 7 (tujuh) orang
 
                   3.  Koleksi Dokumen
                       - Buku Hukum Dalam dan Luar Negeri  : 481 judul (878 eks.)
                       - Peraturan Perundangan-undangan     : 175 judul (464 eks.)
                       - Himpunan Yurisprudensi                    : 2 buku
                       - Laporan Penilitian Hukum                  : 7 eks
                       - Kliping Koran                                    : 65 eks
                       - Lembaran Resmi                               : 190 eks
                       - Majalah Hukum Dalam & Luar Negeri   : 40 eks
                       - Surat Kabar                                      : Kompas dan Serambi Indonesia
 
                   4.  Teknis Pengolahan
                       -  Buku Induk
                          Koleksi yang ada belum diberi nomor induk hanya diregistrasi atau didaftar dan diberi
                          nomor sesuai nomor registrasi dihalaan pertama sudut kanan atas untuk mengetahui
                          buku tersebut sudah didaftar, jadi belum memakai pedoman yang ada.
                       -  Katalog dan Kalsifikasi Buku
                          Untuk pembuatan katalog sudah dilakukan dengan memakai pedoman UDC
                       -  Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
                          Belum pernah dilakukan
                       -  Abstrak Peraturan Perundang-undangan
                          Belum pernah dilakukan
                       -  Klipping Koran
                          Sudah dilakukan
                       -  Indeks Artikel
                          Belum Pernah dilakukan
                       -  Pelayanan
                          Sistem Pelayanan memakai sistem terbuka
                       -  Pemakai Jasa Informasi 
                          Pemakai Jasa Informasi dari kalangan pegawai, mahasiswa, pelajar dan umum
                          dengan rata-rata pengunjung 10 orang per / hari.
 
                   5.   Sarana dan Prasarana    
                        -  Ruang Penyimpanan buku        : 6 x 10 meter
                        -  Meja baca                               : 6 (enam)
                        -  Kursi                                      : 6 (enam)
                        -  Rak Buku                                : 10 (sepuluh)
                        -  Almari Katalog                         : 2 (dua)
                        -  Komputer                                : 6 (enam)
                        -  Printer                                    : 2 (dua)
                        -  Internet                                  : sudah ada
 
                   6.   Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
                        -  CD ROM                 : sudah ada
                        -  Website                 : belum ada
                        -  Perpustkaan Online : belum ada
 
                   Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi
                   Nangroe Aceh Darussalam dapat kami sampaikan antara lain :
                   1.   Belum ada ruang Khusus untuk koleksi perpustakaan, koleksi masih menjadi satu
                         dengan ruang kerja;
                   2.   Belum ada petugas Pranata Komputer untuk mengelola jaringan komputer (website);
                   3.   Koleksi buku perpustakaan masih kurang, peru penambahan anggaran untuk
                         pengadaan bahan pustaka;
                   4.   Belum ada website khusus JDIH.
                  
                  Harapan kedepannya adalah agar diupayakan ruang khusus untuk perpustakaan beserta
                  sarana dan prasarananya, agar dapat diselenggarakan diklat lanjutan JDIH dan agar dapat
                  dibentuk website JDIH.
 
                    B. Biro Hukum Setda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
                   (Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh)
                   Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi
                   Hukum Bapak Ilyas, S.H. dan Kepala Subiddang Dokumentasi Hukum Ibu Mutia
                   Sastrawati, S.H., M.Si.
                   Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ada
                   beberapa ha yang dapat kami sampaikan antara lain :
 
                   1.  Organisasi
                       Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum,
                       dibawah Biro Hukum Setda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
 
                   2.  Personil / Sumber Daya Manusia
                       Bidang JDI Hukum berjumlah 7 (tujuh) orang :
                       -  Eselon III                        : 1 (satu) orang
                       -  Eselon IV                         : 1 (satu) orang
                       -  Fungsional Pustakawan      : belum ada
                       -  Fungsional Umum             : 5 (lima) orang
 
                       Pendidikan :
                       -  S1                                        : 3(tiga) orang
                       -  S2                                        : 3(tiga) orang
                       -  SLTA                                     : 1 (satu) orang
                       -  Yang Pernah Mengikuti Bimtek : 3 (tiga) orang Bimtek di Kemendagri
 
                   3.  Koleksi Dokumen
                       Sehubungan dengan pelaksanaan renovasi yang sedang dilakukan kami tidak dapat
                       melakukan kunjungan ke ruang koleksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum   
                       yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
                       Kunjungan dilakukan ke ruang pembahasan/penggodokkan Rancangan Peraturan
                       Daerah di Gedung Utama lantai 2. Informasi mengenai koleksi hanya dilakukan di
                       ruang kerja Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sebelum
                       peraturan daerah diberlakukan, maka peraturan tersebut dibahas terlebih dahulu di   
                       ruang tersebut.
                       -  Buku Hukum                       : -
                       -  Himpunan Peraturan Pusat    : -
                       -  Himpunan Peraturan Daerah  : -
                       -  Peraturan Gubernur               : -
                       -  SK Gubernur                         : -
                       -  Majalah                               : -
                       -  Koran                                  : -
 
                   4.  Teknis Pengelolaan
                        - Buku Induk
                          Pengindukkan buku sudah dilakukan
                        - Katalog
                          Pembuatan Katalogisasi sudah dilakukan
                        - Daftar Inventarisasi
                          Pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan sudah dilakukan
                        - Abstrak
                          Pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan
                        - Klipping 
                          Pembuatan Klipping Koran sudah dilakukan
                        - Indeks Artikel
                          Belum dilakukan
                        - Pelayanan Perpustakaan
                          Memakai sistem tertutup
                        - Pemakai Jasa adalah instansi dilingkungan sendiri, mahasiswa, praktisi hukum dan
                          masyarakat umum dengan rata-rata pengunjung 50 orang per hari, selebihnya publik
                          sudah mengakses di website (www.jdih.acehprov.go.id).
 
                   5.  Sarana dan Prasarana
                       - Ruang Perpustakaan : sedang direnovasi
                       - Meja baca : ada
                       - Kursi baca : ada
                       - Almari tempat buku : ada
                       - Almari Katalog : ada
                       - Komputer : 10buah
                       - Printer : 5 buah
                       - Internet : ada
 
                   6.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
                        - CD ROM : sudah ada
                        - Website : sudah ada
                        - Perpustakaan online : sudah ada
 
                   7.  Penyedian Anggaran
                       Anggaran merupakan hal penting dalam menggerakkan roda organisasi, kesejahteraan dan
                       kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh
                       karena itu dengan anggaran yang memadai pelaksanaan tugas akan terasa ringan dan
                       akan menghasilkan output pekerjaan yang baik .
                       Setiap tahun ada anggaran untuk pengembangan koleksi dan untuk tahun anggaran 2014
                       ini dana untuk JDIH Provinsi NAD adalah sebesar Rp. 183.462.680,- (Seratus delapan puluh
                       tiga juta rupiah empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
                       Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah Sumber Daya Manusia dirasakan masih
                       kurang khususnya dalam penanganan masalah jaringan / operator jaringan.
                       Untuk memajukan JDIH perlu ditingkatkan Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM 
                       personil.
 
         III. Kesimpulan dan Saran
               1.  Kesimpulan
                   Dari hasil peninjauan lapangan di kedua tempat di atas dapat kai sampaikan bahwa   
                   Pengelolaan JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi
                   Nangroe Aceh Darussalam sudah berjalan, sistem dan pembidangan koleksi di rak sudah
                   tertata rapi. Namun Sumber Daya Manusia yang menangani perpustakaan perlu ada
                   penambahan (ada pustakawannya). Kemajuan yang pesat pada Biro Hukum Provinsi Nangroe
                   Aceh Darussalam karena tersedianya anggaran yang besar setiap tahunnya.
 
                   Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Sumber Daya Manusia dirasakan masih kurang
                   khususnya dalam penanganan masalah jaringan / operator jaringan.
 
               2.  Saran
                   -  Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai Pusat JDIH harus memberi masukan atau dorongan
                      kepada pejabat pembuat keputusan untuk memperhatikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang
                      ada di setiap anggota JDIH di daerah agar sistem penelusuran dan penemuan kembali informasi bisa
                      diakses dengan mudah, cepat, dan akurat.
                   -  Untuk kesehatan ruangan agar kiranya diupayakan antara ruang koleksi perpustakaan dapat dipisahkan
                      dengan ruang kerja pegawai.
                   -  Anggaran pengadaan bahan pustaka hendaknya diberikan sesuai dengan kondisi dan perkembangan
                      Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
                   -  Untuk yang akan datang agar lebih banyak diadakan pelatihan / Bimtek baik di tingkat pusat atau daerah.
 
 
                                                                                    Jakarta, 27 Maret 2014
                                                                            Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
                                                                                                 TTD.
                                                                                      1. Muchlis, A.Md.
                                                                                      2. Kusbandono Mas Galing, S.E.
 
 
    3.   Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH
    4.   Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH
    
 
I. LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
    JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
    JAKARTA, 26 NOVEMBER 2013
   
   
    A.  PENDAHULUAN

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN melaksanakan sosialisasi JDIHN di Jakarta pada tanggal 26 November 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-464.HN.02.01 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Jakarta Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Katua Pelaksana     
Nandi Widyani, SH., MH.
Panitia Pelaksana     :  1.
Pularjono, S.Sos., M.Si.
                              
2.
Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si.
                               3.
Katarina Rosariani, S.Kom., M.Si.
                              
4.
Iswiyati Kunti, S.Kom.

Moderator             
Subianta Mandala, SH., LL.M

Narasumber            :  1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si.
                               2.
Theodrik Simorangkir, SH., MH.
                               3. Budi Setiabudi

                              
4. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.

   B.  PELAKSANAAN SOSIALISASI
        Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Jakarta pada :
        1. Hari / Tanggal   :  Selasa, 26 November 2013
        2. Waktu             :  08.00 - 13.00 WIB
        3. Tempat           :  Fave Hotel PGC Mall
                                    Jl. Mayjen Sutoyo Cililtan - Jakarta Timur
        4. Kegiatan Sosialisasi JDIH dihadiri sebanyak 60 peserta yang berasal dari : Pengelola JDIH Unit
            Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
        5. Jalannya Kegiatan Sosialisasi
            a.  Pembukaan
                 -  Pembacaan Doa ;
                 -  Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ;
                 -  Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum
                    BPHN ;
                 -  Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus membuka secara resmi
                    kegiatan Sosialisasi;

              b. Penyampaian Makalah tentang :
                  -  Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan JDIH Kemenkumham
                     Oleh : Drs. Buddy Wihardja, M.Si.
                  -  Web Perpustakaan Hukum Online
                     Oleh : Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.
                  -  Pemanfaatan Jaringan Internet dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
                     dan Informasi Hukum dilingkungan Kementerian Keuangan
                     Oleh : Budi Setiabudi
                  -  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Mahkamah Agung RI
                     dan Badan Peradilan dibawahnya.
                     Oleh :  Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
                  
                  Pokok-pokok Pembahasan Sidang
                  Dewasa ini berkembang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangatlah pesat yang
                  dikenal dengan TIK. Sosialisasi JDIH ini diadakan karena adanya perkembangan teknologi
                  informasi yang mengakibatkan terjadinya ledakan informasi. Sebagian orang mengatakan
                  ledakan informasi itu membawa berkah dimana akses mendapatkan informasi semakin
                  mudah. Mereka mengatakan bahwa informasi haruslah memiliki pola yang tepat sehingga
                  akan menjadikan manfat bagi yang mencari informasi tersebut.

                  BPHN sebagi Pusat JDIHN selalu berusaha mengembangkan pengelolaan dokumen
                  hukumnya, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
                  sebagai upaya persiapan pemanfaatan internet yang telah diakui sebagi alat yang paling
                  efektif dalam penyebaran informasi. Berkaitan dengan Perpustakaan Hukum BPHN yang
                  telah mengembangkan pangkalan data WINSIS ke versi Web WWWISIS ofline. Semua
                  pangkalan data yang dibangun dengan piranti lunak maupun WWWISIS tersebut sampai
                  saat ini masih tetap digunakan dalam pelayanan informasi hukum di perpustakaan hukum
                  BPHN. WINSIS tidak bisa disematkan ke website BPHN karena sistem operasinya berubah
                  dari sistem operasi windows ke sistem operasi linux.

                  Kesemuanya tersebut terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepentingan dan
                  menginginkan adanya informasi yang cepat dan akurat.Termasuk dalam pengelolaan JDIH,
                  dimana setiap Kementerian sebagai anggota JDIHN, sejak kurun beberapa dekade yang
                  lalu telah memanfaatkan Media Internet dalam Pengelolaan JDIH.
 
                  Pada umumnya organisasi senantiasa memiliki suatu kebijakan baik tertulis maupun tidak
                  tertulis. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut baik yang merupakan data ilmiah
                  maupun dat non ilmiah sangat diperlukan.Data tersebut berupa dokumentasi dan informasi
                  hukum, sehingga kebijakan yang dibuat tersebut tidaklah terjadi duplikasi maupun
                  tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

                  Diskusi
                  Pertanyaan / Saran :
                  1. Bapak Achyar Ari Gayo, S.H., M.H.
                      Untuk BPHN masih banyak data yang belum terpenuhi untuk peneliti mengenai hasil
                      penilitian (contoh abstrak), bagi user yang ingin mengetahui informasi berupa abstrak
                      mengenai penilitian yang dilakukan masih sulit.
                      Masih adanya keterlambatan peraturan perundang-undangan yang diperoleh oleh Pusat
                      Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Alangkah lebih baiknya apabila BPHN
                      mendapatkan peraturan tersebut lebih dahulu karena itu adalah TUSI Pusat
                      Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional itu sendiri. Untuk melengkapi semua data
                      agar informasi yang disampaikan lebih akurat dan lebih detail.
 
                  2. Bapak Roeseno, S.H., M.H.
                      - Ingin agar Perpustkaan BPHN bisa seperti perpustakaan lainnya di luar negeri seperti
                        Perpustakaan UTS di Australia dan perpustakaan di Leiden yang sangat mudah dalam
                        pencarian data-data yang diperlukan.
                      - Selalu update peraturan perundang-undangan dan agar huruf-huruf peraturan tersebut
                        bisa lebih diperbesar agar lebih mudah dan nyaman untuk dilihat tidak seperti
                        sekarang yang cenderung lebih kecil-kecil.
                      - Ingin agar Mahkamah Agung seperti Mahkamah Konstitusi, begitu selesai sidang
                        sorenya sudah ada di website MK
                      - Dibuat daftar untuk undang-undang yang masih berlaku maupun yang sudah tidak
                        berlaku lagi.
                  3. Omon, S.H., M.H.
                      - Agar dimasukan data berupa yurisprudensi untuk data dalam perpustakaan online
                        sebagai bagian data yang dimiliki dalam Perpustakaan BPHN agar lebih
                        lengkap/melengkapi perpustakaan.
                      - Untuk mengakses perpustakaan online masih ditemui kendala sehingga masih sulit
                        untuk mencari data.
                  4. Ditjen PP
                      - Terdapat 2 bagian yang terkait JDIH, bagaimana idealnya dalam mengelola JDIH,  
                        bagian perpustakaan atau bagian sistem informasi ?
                      - Siapa yang mengelola JDIH jangan sampai ada tumpang tindih dalam Pengelolaan
                        JDIH tersebut ?
                      - Bagaimana kalau pengolahan data dengan mengandalkan database ditjen PP dalam
                        Pengelolaan JDIH?
                  
                  Jawaban :
                  1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si.
                      - BPHN baru bisa mengupdate data setelah data dari setneg
                      - Data-data yang diupdate hanya peraturan yang diterbitkan oleh BPHN.
                   2. Theodrik Simorangkir , S.H., M.H.
                             -
Kendala data bagi peneliti, berupa abstrak yang belum dimasukkan ke web BPHN 
                        karena masih dalam proses editing.
                      - BPHN sebagai institusi terdepan yang memberikan informasi hukum : sedang
                        dibicarakan dengan ditjen PP .
                      - Perbandingan Perpustakaan BPHN dengan perpustakaan lainnya (misal UTS), kami
                        belum pernah study banding kesana jadi belum tahu bagaimana kondisi perpustakaan
                        disana.
                      - Meta data asal muasal dari kartu katalog
                      - Dipraktekkan  Fulteks dalam Perpustakaan Online. Fullteks belum semuanya masuk
                        dalam perpustakaan online
                      - Perpustakaan, dokumentasi, informasi merupakan bagian dari PUSTAKAWAN.
                      - Dokumentasi Perpustkaan adalah pengelola data
                      - Selalu berbenturan Perpustakaan dan Dokumentasi tergantung instansinya dan beban
                        kerja
                      - Yang mengolah dokumentasi menurut pengalamannya, berat : dibagi 3, sedikit
                         disatukan.
                      - Teknis Pengelolaan data pada intinya sama.
                         3. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
                             
- Data perkara, berada dalam rezim yang berbeda-beda dalam info perkara didalam
                         direktori putusan, dan putusan ada dalam beberapa distorsi.
                       - Pada hari yang sama dimasukkan dalam direktori putusan-putusan resmi hanya
                         disampaikan oleh pihak-pihak terkait
                       - SIPP berbasis web seluruh pengadilan telah memiliki itu.
                       -  Sumbangsih sedikit apapun sangat bermanfaat, perbandingan perpustakaan lain
                          (UTS) : sejak tahun 96 telah sangat canggih, sudah sangat maju.
                       -  MA one day publis, belum one day putusan. MA dalam satu hari menerima 46 
                          perkara/hari.
                       -  Password sangat penting, Yurisprudensi harus diuji kompetensi terlebih dahulu. Misal
                          dalam kasus Adrian Waworuntu, terlebih dahulu dikompilasi, tanggung jawab
                          mempublikasikan merupakan tanggung jawab JDIH. Informasi Teknologi Backbone.
                          IT harus berada dalam tataran yang lebih tinggi.
                         4.  Budi Setiabudi
                       Tampilan web Kemenkeu berupa peraturan kemenkeu yang terakhir terbit, mengupload
                       peraturan terbaru (maksimal 4 hari kerja). Kerjasam SOP Biro Hukum dan Biro Umum
                       hanya mengupload data Peraturan Kemenkeu yang berasal dari Biro Umum.
 
   C.  PENUTUPAN
        Kegiatan Sosialisasi JDIH ditutup oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional-
        BPHN yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber dan
        peserta yang telah berpartisipasi secara penuh dalam acara sosialisasi JDIH tersebut. Semoga
        segala ide, gagasan, dan pemikiran yang telah disampaikan membawa manfaat bagi terwujudnya
        pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terutama di lingkungan Kementerian
        Hukum dan HAM.
        Dengan Mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kegiatan Sosialisasi ini secara
        resmi ditutup.
 
 
                                                                        Jakarta, 26 November 2013
 
 
 
 
II.Hasil Kegiatan Sosialisasi Anggota JDIH Tahun 2013

A.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 13 s.d 15 Maret 2013
DI YOGYAKARTA D.I.Y
 
 
A.    LATAR BELAKANG
    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
    Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan yang salah satunya adalah Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :  PHN.48-HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 5 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
Ketua Pelaksana  : Rr. Risma Indiyani, S.H.,M.Hum
Panitia Pelaksana : 1. Retno Dwi Astuti, A.Md.
                            2. Bangun Asanurjaya, A.Md
                            3. Unan Pribadi, S.H.,M.H
                            4. Bambang Sudjarwo, S.H.
Moderator            : Rusdianto, Bc.Ip.,S.H.,M.Hum
Narasumber         : 1. Suradji, S.H.,M.Hum
                            2. Pularjono, S.Sos.,M.Si.

B.    JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI
    Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta dibukan pada Jam 09.00 dengan didahuli laporan Panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sambutannya bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 mengamanatkan pengembangan JDIHN yang salah satunya adalah sosialisasi JDIHN ini. Selanjutnya melaporkan maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah : Mengenalkan keberadaan JDIH di daerah; Mengembangkan JDIH di daerah; Meningkatkan peran dalam menyediakan dan melayani masyarakat pencari informasi hukum dengan baik; dan Pelayanan kepada masyarakat pencari informasi hukum secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Sedangkan Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50 peserta terdiri dari : Pegawai Kantor Wilayah; UPT, Pemerintah daerah Provinsi DIY; Pengelolan JDIHN Kabupaten/Kota, Perpustakaan wilayah, Akademisi (UGM, UII, Univ. Ahmad Dahlan, UNY dan Universitas Islam Negeri).
Setelah mendengarkan laporan dari Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilanjutkan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
C.    PENYAMPAIAN MATERI
    Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Rusdianto, BcIP.,S.H.,M.Hum yang meliputi :
1.    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Oleh Suradji, S.H.,M.Hum antara lain :
Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan yang mencakup : pertama pembangunan substansi hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua penyempurnaan struktur hukum  yang lebih efektif, ketiga pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Perwujudan system hukum nasional dilakukan melalui pembaharuan materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak terlepas dari sejarah pembangunan hukum masa lalu. Sejarah masa lalu dan perkembangannya dapat diketahui dari “dokumentasi” yang tersedia. Oleh karena itu “dokumentasi” menjadi sangat urgen untuk dibahas pengelolaannya yang dilembagakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
    Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIHN untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Kemudian dilanjutkan dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978, BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan bersekala nasional.
Perjuangan panjang lebih dari 24 tahun dalam memantapkan JDIH, akhirnya mendatangkan hasil yaitu mengeluarkan KEPPRES No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional sebagai landasan hukum bagi pengembangan JDIH yang lebih baik. Namun demikian dalam perkembangannya KEPPRES No. 91 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Organisasi JDIHN terdiri dari Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. BPHN ditetapkan sebagai Pusat JDIHN.
    Tugas Pusat JDIHN adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota yang meliputi: organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan TIK. JDIH Kementerian Hukum dan HAM, jika ditelusuri didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman. Keputusan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tetang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Departemen Kehakiman dan HAM.
    Dalam pengelolaan JDIH di daerah, Kantor Wilayah mempunyai kedudukan yang berbeda. Berdasarkan PERPRES No. 33 Tahun 2012 Kantor Wilayah berkedudukan sebagai anggota jaringan di daerah (Pemerintah Provinsi sebagai Pusat Jaringan). Berdasarkan Kepmenkeh dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Kedudukan Kantor Wilayah sebagai Anggota Jaringan Departemen Hukum dan Ham sekaligus Bidang Hukum di Kanwil sebagai Pusat Jaringan di jajaran Kanwil Dephukham.
2.    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Pularjono, S.Sos.,M.Si. antara lain :
    Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah dicabut dengan PERPRES No. 33 tahun 2012, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
    Berdasarkan KEPPRES No. 91 tahun 1999, dalam melakukan pengelolaan sistem informasi mengacu pada 5 (lima) aspek pokok, yaitu : organisasi/metoda, personalia dan diklat, koleksi, teknis sarana dan prasarana, otomasi dan mekanisme. Kemudian dengan PERPRES No. 33 Tahun 2012, dalam hal pengelolaan berubah menjadi 6 (enam) aspek, yakni : organisasi, sumber daya manusia/SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan untuk mencapat pelayanan informasi hukum secara akurat, cepat, dan mutakhir (up to date).
    BPHN sebagai Pusat Jaringan sudah menyempurnakan dan membuat pedoman standardiisasi pengelolaan Teknis JDIHN sebanyak 11 pedoman sebagai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013. 
    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) sebagaimana dilakukan oleh Pusat Jaringan dilakukan dengan menggunakan 2 sistem, yaitu: sistem manual dan otomasi.
-    pengelolaan system manual dilakukan dengan cara: meregitrasi dalam buku induk; melakukan pembidangan hukum; pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan; pembuatan katalogisasi bahan hukum (buku dan peraturan), dan pembuatan abstrak, dan indeks kliping dan majalah hukum.
-    pengelolaan dengan otomasi dilakukan dengan cara : melakukan pengolahan dengan menggunakan computer, yaitu dengan memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sejak tahun 1985 membangun aplikasi program /KAIDAH/ untuk mengolah data katalog peraturan saja. Kemudian pada tahun 1994 mengembangkan pembuatan Database Naskah Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dari tahun 1950 s/d 1994, yang dikemas dalam media digital CD-ROM dan setiap tahunnya di up date datanya. Dan kemudian ada database naskah lengkap dari tahun 1945 s/d 2011.
    Kemudian pada Tahun 2012 BPHN juga telah melaunching web Kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id. Dan pada tahun 2006 membangun Aplikasi Pola Standar Website untuk Anggota Jatingan.
    Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIHN adalah kurangnya perhatian atasan atau pimpinan unit yang mengelola data hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga kurang memberikan motivasi terhadap pelaksanaan pengembangan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum. Rotasi dan alih tugas pengelola dokumentasi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum selalu mulai dari awal kembali, dan kurangnya anggaran atau dana yang diperlukan bagi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
D.    TANYA JAWAB
Pertanyaan dan Komentar :
1.   Dari ibu Tisnawati Sari (Kulonprogo).
-    Untuk pertama kali saya mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIH ini, saya menjadi banyak tahu tentang JDIH dan ini sangat membantu mempermudah tugas dokumentasi, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut tidak hanya sampai disini saja.
-    Berkaitan adanya Perpres No. 33 Tahun 2012 dan Permen yang baru, saya berharap ini dapat di implementasikan di daerah kami, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Mudah-mudahan pusat dapat memberikan bimbingan teknis (bintek) sampai ke daerah.
-    Berkaitan dengan pembuatan abstrak, saat ini teknis pembuatan abstrak belum ada kesamaan dan bentuknya masih berbeda-beda kalau begini bagaimana?
-    Dan minta salinan Peraturan Permen dan lampirannya.
2.   Dari bapak Tri Priyatno dari Biro Hukum Pemda Yogyakarta.
-    Kami sangat setuju dengan dua penyaji mengenai kegiatan JDIHN, yaitu setelah adanya Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012 tentang JDIHN karena dalam hal pembinaan JDIHN ini sekarang sudah mulai terlihat keseragamannya
-    Terkait dengan kegiatan pengelolaan JDIHN ini, sekarang ini Biro Hukum sudah melakukan pembinaan pengelolaan JDIHN sampai ke tingkat Kabupaten/kota. Nantinya akan dilakukan pembinaan sampai ke tingkat desa dan kecamatan.
-    Kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh bapak Suradji dan Pularjono itu memang cukup ideal bagi pembinaan dokumentasi dan informasi hukum sampai ke daerah
-    Mungkinkan dengan keterbatasan anggaran pembinaan JDIHN dapat dilakukan sampai ke daerah?

Jawaban dari narasumber (Suradji)
-    Mengenai keinginan dari ibu Tisna Sari (Kulonprogo), yaitu agar pusat mengadakan bintek ke daerah, ini adalah keinginan anggota pada umumnya.
-    Mengenai keinginan mendapatkan Perpres, bahwa perpres ini usianya sudah satu tahun sejak dibuat oleh pemerintah. BPHN mempunyai website termasuk didalamnya memuat perpres, jadi kiranya perpres ini sudah dapat di download dari website bphn.go.id.
-    Mengenai permintaan Permen yang baru, hal ini juga dapat dilihat di websitenya Ditjen PP.
-    Perlu diketahui, bahwa Permen yang baru ini peraturannya sendiri hanya 2 lembar, yang banyak adalah lampirannya. Harapan kami ini dapat dengan mudah didapatkan.
-    Pada prinsipnya kami sangat senang mengadakan bintek sampai ke daerah namun saat ini kami menghadapi keterbatasan anggaran.
-    Kalau ada daerah yang ingin mendapatkan bimbingan misalnya pembuatan abstrak atau apa saja, maka peserta dari daerah dapat datang ke BPHN untuk mengikuti bintek, karena kami sudah mempunyai jadwal untuk mengadakan itu, jadi silakan datang untuk mengikuti.
-    Mengenai permen ini adalah merupakan landasan hukum untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
-    Mengenai pembuatan abstak kami berharap dapat sesuai dengan standar yang dibuat oleh BPHN jadi bukan standar yang dibuat oleh instansi lain karena instansi mungkin beda pembuatan abstraknya dengan BPHN.
-    Saya sebagai pejabat/institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan JDIHN, saya sangat mengapresiasi pembinaan dokumentasi ke daerah. Karena apabila nantinya kegiatan JDIHN sudah sampai ke desa itu merupakan suatu kemajuan yang sangat baik sekali.
-    Karena dalam Perpres ada kewajiban bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM beserta Pemda untuk melakukan pengembangan dan  pembinaan dokumentasi dan informasi hukum (JDIHN) di daerah.
-    Dan seharusnya dimana setiap tahun terdapat personil dari kanwil yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan/Diklat JDIH di BPSDM seharusnya dapat membantu pengembangan dan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
-    Namun kendalanya adalah sering personil/SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan/Dikkat JDIH ini dipindahkan ke bidang lain, bahkan sekarang ini personil yang sudah memasuki masa pensiun.

Tambahan Jawaban dari narasumber (Pularjono)
Terkait dengan pertanyaan ibu yaitu mengenai pembuatan abstrak, maka kami sudah membuat pedomannya sebagai pola standar pembuatan abstrak. Dan seiring perkembangan teknologi saat ini maka pembuatan abstrak juga disesuaikan dengan teknologi.


E.    PENUTUP
    Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditutup oleh Kepala Kantoar Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang telah dengan semangat dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan ini peserta masih tetap utuh.
    Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan nara sumber yang dengan tulus dapat menyampaikan materinya dengan biak dan gamblang sehingga para peserta dapat mengikutinya dengan baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat terjalin kerjasama antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN di daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Akhirnya kami mengharapkan kepada para peserta agar setelah dilakukan kegiatan sosialisasi JDIHN ini dapat diimplementasikan dalam tugas dan pokok sehari-hari di tempat kerja.
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup.

                                                                                       
                                                                                              
                                                                                        Jakarta,    Maret 2013                                
 

B.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 26 s.d 28 Maret 2013
DI BENGKULU
 


A.    LATAR BELAKANG

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
    Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan dalam hal ini adalah melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Bengkulu pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2013.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN.89-HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dengan susunan Kepanitian sebagai berikut:
Ketua Pelaksana    :   Sukamta, SH., MH.
Panitia Pelaksana   :   1. Iriani Pudjiastuti, S.Sos.
                                2. Paina
                                3. Winto Sapa, S.H., SE.
                                4. Masnawati, S.H., M.H.

Moderator               :   Drs. F. Haru Tamtomo, Bc.Ip., S.H., M.Si.
Narasumber             :   1.  Suradji, S.H., M.Hum
                                  2.  Subianta Mandala, S.H., LL.M.

B.    JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI

    Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Bengkulu, tanggal 27 Maret 2013 dibuka secara resmi oleh Kakanwil Bengkulu (Bapak Drs. F. Haru Tamtomo, Bc.Ip., S.H., M.Si. pada jam 9.00 WIB, dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara sosialisasi JDIHN, dilanjutkan pembacaan sambutan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

PENYAMPAIAN MATERI:
1.    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( Oleh Suradji, S.H., M.Hum.)
2.    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional secara Otomasi (Oleh Subianta Mandala,  S.H., LL.M.)

D.    TANYA JAWAB:
1.    Pertanyaan Bapak Mesterjon (Universitas Dehasen Bengkulu)
-    Kapan dapat dilakukan kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Perguruan Tinggi sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional agar mendapatkan materi hukum dan menjadikan budaya hukum.
-    Apakah ada sharing materi sehingga dapat dikirimkan ke tempat kami, mohon penjelasan
-    Bagaimana pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional itu sudah dapat di akses ke seluruh anggota jaringan, Web site di link saja ke masing-masing perguruan tinggi, proses bagaimana, sharing bagaimana?

Jawaban dari Nara sumber
-    Pertanyaan bagus sehingga gerak langkah ke depan untuk hal yang positif bagi kami, ketika bicara wadah dari mana konten dan berbagai sumber dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dari Fakultas Hukum tersedia data lengkap Buku-buku hukum, sehingga untuk mendapatkan data dapat diperoleh di Perpustakaan Hukum.
-    Di Perpustakaan Hukum banyak buku-buku hukum, sehingga banyak pembahasan yang dikumpulkan disana, ketika Fakultas Hukum membangun perpustakaan secara baik tentunya dapat membuat Website Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta sehingga dapat didayagunakan oleh Anggota Jaringan, jika tidak ada dapat Browsing di Perpustakaan yang satu.
-    Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah tempat dimana Sarjana Hukum banyak peneliti-peneliti untuk mendapatkan temuan dalam melakukan penelitian Hukum dapat dimanfaatkan jika menyusun Perda, Naskah Akademis, diperlukan untuk membantu penyusunan, dapat dimanfaatkan untuk penyusunan Perda atau pengembangan secara umum.
-    Terkait dengan kwalitas sarjana hukum yang dihasilkan yang nanti kwalitasnya akan dikembangkan secara berkelanjutan harapan kita seperti itu,
Materi Hukum menyebutkan sumber hukum setidaknya membicarakan struktur hukum, budaya hukum, yang lain-lain sesuai saat mereka mengemukakan  seperti itu.

2.     Pertanyaan Bapak Suhandri, SH.  (BPS Prov. Bengkulu)
-      Pertanyaan ke fungsi tentang Perpres 33 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 korelasinya dengan Undang-Undang bagaimana?
-      Perpres Nomor 33 Tahun 2012,  setiap Lembaga Pembentukan JDIH terkait dengan persoalan Anggaran,

Jawaban Bapak Suhandri dari Nara sumber
-      Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, belum dijawab sudah dijawab Pak Handri, menghimbau mengelola secara baik sehingga disebarluaskan kepada masyarakat .
-      Kemudian tidak ada sangsi jika melakukan Browsing hanya sangsi moral saja, ketika menanyakan merasa puas, kalau kita semakin banyak yang dimiliki maka dapat peluang yang diberikan kepada masyakat, terkait dengan Anggaran.
-      Terkait APBN dan APBD dipusat memperjuangkan Anggaran di Pusat langsung, APBD tidak menghambat berjuang masing-masing realitas dilaksanakan sehingga dapat bermanfaat dan jelas dari sisi per anggaran dapat diperjuangkan.
Struktur Organisasi : dapat dari Biro yang bersangkutan: Instansi - Biro Hukum, Kabupaten Kota - yang terlibat di bidang hukum/Dokumentasi pada tugas dan fungsi yang bersangkutan.

3.    Pertanyaan Bapak MGS. M. Rizqi (Bapeda Bengkulu)
-     Anggaran 2013 sebesar Rp. 10 juta dengan nama kegiatan Bintek JDIH besar kecil anggaran tidak tau pantas tidak pantas, JDIH belum ada untuk provinsi, untuk provinsi lain sudah ada di Bengkulu belum ada Website, yang ada menghantar masyarakat yang akan membuat produk hukum yang ada Domainnya, banyak permasalahan yang ada terlebih lagi di Bintek.
-     Sumber Daya Manusia belum ada system integrasi
-     Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 merupakan ciri demokrasi yang dapat menyampaikan website kepada anggota jaringan.
 -    Belum ada Domain Jaringan. Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasionalnya?

Jawaban Bapak Rizqi dari Nara Sumber
       Kalau upaya positif terima kasih, di struktur menandakan kemajuan ada manfaatnya bagi instansi yang jelas setiap kegiatan ada manfaatnya besar, yang belum ada jadi contoh dari 7 Kabupaten yang lain hendaknya 2 yang ada yang 2 ada yang berkaitan maka akan dapat diambil, dibagi. dan di Upload.

4.    Pertanyaan Bapak Radit (Kejaksaan Negeri)
 -    Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan kesempatan kepada anggota Jaringan di Daerah, Sosialisasi harus ditindak lanjuti seperti pelatihan Work Shop.
-      Kapan pelaksanaan Bintek.


Jawaban Bapak Radit dari Nara Sumber
-      Dapat mengadakan Bintek segera diupayakan nanti bisa ditindaklanjuti di Pusat Anggaran terbatas sebaiknya jika mengadakan bintek jam kerja tidak hari libur, resmi pelatihan 4 x pelaksanaan Tahun 2013 jika berminat ajukan dapat dilakukan kapan.
Tambahan Jawaban untuk Bapak Mesterjon (Univ. Bengkulu) dari Nara Sumber
-      Ada upaya setiap Anggota Jaringan ada anjuran sebelum membangun database ini. Anjuran Perpres Nomor 33 Tahun 2012 setiap anggota Jaringan mempunyai Website sendiri sehingga saling berbagi informasi baik Pusat maupun Daerah.


E.     PENUTUP
Akhirnya kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dilaksanakan di Bengkulu ditutup pada jam 12.55 oleh Bapak Kakanwil (Drs. F. Haru Tamtomo, Bc.Ip., S.H., M.Si) Dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Undangan sehingga acara sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar
 
 
 

C.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 2  s.d 4 April 2013
DI KEPULAUAN RIAU
 
 
A.    LATAR BELAKANG
    Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
    Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan yang salah satunya adalah Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kepulauan Riau pada tanggal 2 s.d 4 April 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :  PHN.144-HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
Ketua Pelaksana    : Thena Bana Setepu, S.H., M.Hum.

Panitia Pelaksana   : 1. Siti Sundari
                              2. Indar Saleh, A. Md
                              3. Usdianto, S.H. M.H.
                              4. Novri

Moderator              : Drs. Buddy Wihardja, M.Si.
Narasumber           : 1. Suradji, S.H.,M.Hum
                              2. Nandi Widyani, S.H. M.H.

B.    PELAKSANAAN SOSIALISASI

Soaialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Kepulauan Riau pada :
Hari/tanggal    :    Rabu, 3 April 2013
Waktu            :    09.00 s/d  13.00 WIB
Tempat           :    Hotel Aston Jl. Adi Sucipto Km. 12 Tanjungpinang

    Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Kepulauan Riau dibuka pada pukul 09.00 dengan didahului menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Administasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dengan sambutan bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 mengamanatkan pengembangan JDIHN yang salah satunya adalah sosialisasi JDIHN. Selanjutnya melaporkan maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah : Mengenalkan keberadaan JDIH di daerah; Mengembangkan JDIH di daerah; Meningkatkan peran dalam menyediakan dan melayani masyarakat pencari informasi hukum dengan baik; dan Pelayanan kepada masyarakat pencari informasi hukum secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Sedangkan Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Daerah Kepulauan Riau sebanyak 45 peserta terdiri dari : Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham; UPT, Sekretariat DPRD Prov. Riau, Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, Sekretariat DPRD Kab. Bintan, Pengelola JDIHN Kabupaten/Kota, Perpustakaan wilayah, Kabag. Humas kota Tanjungpinang, Kabag. Humas Kab. Bintan, Kabag Hukum Kota Tanjungpinang, Kabag Hukum Kota Bintan.

    Setelah pembacaan laporan dari ketua Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Devisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan dilanjutkan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
C.    PENYAMPAIAN MATERI

Penyampaian materi disampaikan secara panel dengan Moderator Kadiv Administrasi Bapak Budi Wiharja, S.H., M.H. yang meliputi :

1.    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Oleh Suradji, S.H.,M.Hum antara lain :
Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan yang mencakup : pertama pembangunan substansi hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua penyempurnaan struktur hukum  yang lebih efektif, ketiga pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Perwujudan sistem hukum nasional dilakukan melalui pembaharuan materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak terlepas dari sejarah pembangunan hukum masa lalu. Sejarah masa lalu dan perkembangannya dapat diketahui dari “dokumentasi” yang tersedia. Oleh karena itu “dokumentasi” menjadi sangat urgen untuk dibahas pengelolaannya yang dilembagakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

    Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIHN untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Kemudian dilanjutkan dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978, BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan bersekala nasional.

    Perjuangan panjang lebih dari 24 tahun dalam memantapkan JDIH, akhirnya mendatangkan hasil yaitu mengeluarkan KEPPRES No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional sebagai landasan hukum bagi pengembangan JDIH yang lebih baik. Namun demikian dalam perkembangannya KEPPRES No. 91 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Organisasi JDIHN terdiri dari Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. BPHN ditetapkan sebagai Pusat JDIHN.

    Tugas Pusat JDIHN adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota yang meliputi: organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan TIK. JDIH Kementerian Hukum dan HAM, jika ditelusuri didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman. Keputusan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tetang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Departemen Kehakiman dan HAM.

    Dalam pengelolaan JDIH di daerah, Kantor Wilayah mempunyai kedudukan yang berbeda. Berdasarkan PERPRES No. 33 Tahun 2012 Kantor Wilayah berkedudukan sebagai anggota jaringan di daerah (Pemerintah Provinsi sebagai Pusat Jaringan). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Kedudukan Kantor Wilayah sebagai Anggota Jaringan Departemen Hukum dan Ham sekaligus Bidang Hukum di Kanwil sebagai Pusat Jaringan di jajaran Kanwil Dephukham.

2.    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Nandi Widyani, S.H., M.H.  sebagai berikut:
Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 pasal 1 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah dicabut dengan PERPRES No. 33 tahun 2012, menyebutkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

    Berdasarkan KEPPRES No. 91 tahun 1999, dalam melakukan pengelolaan sistem informasi mengacu pada 5 (lima) aspek pokok, yaitu : organisasi/metoda, personalia dan diklat, koleksi, teknis sarana dan prasarana, otomasi dan mekanisme karena KEPPRES No. 91 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, maka dicabut oleh PERPRES No. 33 Tahun 2012. Dalam PERPRES No. 33 Tahun 2012, dalam hal pengelolaan JDIH berubah menjadi 6 (enam) aspek, yakni : organisasi, sumber daya manusia/SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan untuk mempercepat pelayanan informasi hukum secara akurat, cepat, dan mutakhir (up to date).

    BPHN sebagai Pusat Jaringan Hukum Nasional sudah membuat aturan turunannya yaitu  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berisi  sebelas (11) pedoman yaitu:
1.    Pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan
2.    Pembuatan catalog peraturan perundang-undangan
3.    Pembuatan abstrak peraturan perundang-undagan
4.    Pembuatan catalog monografi hukum
5.    Pembuatan indeks artikel majalah
6.    Pembuatan indeks klipping
7.    Pengadaan dokumentasi hukum
8.    Monitoring dan evaluasi JDIH
9.    Pelaporan dan penyelenggaraan JDIH
10.  Pelayanan informasi hukum
11.  Website JDIH.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) sebagaimana dilakukan oleh Pusat Jaringan dilakukan dengan menggunakan 2 sistem, yaitu: sistem manual dan otomasi.
-    pengelolaan sistem manual adalah pengelolaan seperti yang tercantum dalam Lampiran Permenkumham No. 02 Tahun 2013.
-    pengelolaan dengan otomasi dilakukan dengan cara : melakukan pengolahan dengan menggunakan komputer, yaitu dengan memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi. sejak tahun 1985 BPHN telah membangun aplikasi program /KAIDAH/ untuk mengolah data katalog peraturan, kemudian pada tahun 1994 mengembangkan pembuatan Database Naskah Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dari tahun 1950 s/d 1994, yang dikemas dalam media digital CD-ROM dan setiap tahunnya di up date datanya. Dan kemudian ada database naskah lengkap dari tahun 1945 s/d 2011.
Kemudian pada Tahun 2012 BPHN juga telah melaunching web Kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id. Dan pada tahun 2006 membangun Aplikasi Pola Standar Website untuk Anggota Jaringan.

    Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIHN adalah kurangnya perhatian atasan atau pimpinan unit yang mengelola data hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga kurang memberikan motivasi terhadap pelaksanaan pengembangan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum. Rotasi dan alih tugas pengelola dokumentasi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum selalu mulai dari awal kembali, dan kurangnya anggaran atau dana yang diperlukan bagi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

D.    TANYA JAWAB
Pertanyaan :
1.    Dari Bapak Surya  (Ka Rudenim).
Meskipun JDIH tidak ada kemajuan harusnya yang dikedepankan teknologi bukan buku, karena otomasi lebih penting, sekarang orang lebih senang melihat google dari pada buku. 
2.    Dari bapak Riawan (Biro Hukum Kepri)
Pengelolaan dokumentasi adalah pekerjaan berat, Sumber Daya Manusia pengelolannya dituntut rajin, tekun, sabar seharusnya diberi insentif lebih dari pegawai lainnya. Karena orang yang ditempatkan disini merasa dihukum/dibuang.
3.    Dari Ibu Sisca (Kanwil Kumham Kepri)
-    Dulu tahun 2009 Kanwil punya 345 buku, sekarang sudah mencapai jumlah 2.300 lebih, tetapi tidak ada yang datang, padahal ruangan sudah dibuat semenarik mungkin !.
-    Bagaimana atau dengan cara apa supaya menarik ?.
4.    Dari Bapak Usdianto (Kabid Hukum Kanwil Kumham Kepri)
-    BPHN 2 (dua) atau 3 (tiga)  tahun yang lalu pernah mengirim peraturan perundang-undangan berupa CD-ROM Tahun 1945 s/d 1999, bagaimana kelanjutannya ?.
-    Mengenai Klipping Koran tidak ada yang nangani karena sudah dianggap jadul.
-    Apakah ada bintek Pengkajian dan penelitian ?.
-    Ada pegawai-pegawai yang sudah ikut pendidikan pustakawan, tetapi nggak mau jadi fungsional, bagaimana caranya agar mau jadi fungsional pustakawan ?.
-    Pegawai yang sudah dididik pindah ke bagian lain ?.
5.    Dari Ibu Yanti (Badan Arsip Daerah Kepri)
-    Ternyata ada kaitan kearsipan dengan dokumentasi dan Informasi di Arsip ada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
-    Kami mengajak berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk jaringan Kearsipan Daerah.

JAWABAN DARI NARASUMBER
Dari Bapak Suradji (Kapusdok) :

1.    Ya, memang sekarang orang Indonesia senang mencari informasi ke google karena budaya orang Indonesia itu kurang senang membaca, Nah memang harus ada upaya keras bagaimana website JDIH isinya lengkap dan akurat atau website kita kontennya (isinya) lengkap dan berkualitas
2.    Memang SDM pengelola dokumentasi dituntut rjin, tekun, sabar kalau mengenai insentif kan sudah ada remunerasi, jadi sebetulnya dari sisi penghasilan PNS sekarang sudah lebih baik.

Jawaban dari narasumber Ibu Nandi Wiyani (Kabid Jaringan)
Mengenai SDM yang merasa dibuang atau di hokum kalau ditempatkan di dokumentasi sebetulnya tidak usah merasa seperti itu karena ada pemeo barang siapa menguasai informasi, dialah yang akan menggenggam dunia. Pengalaman pribadi saya sendiri, sudah ditempatkan di Bagian Kepegawaian kemudian di P2 L, tetapi tetap ingin kembali ke Pusdok, karena saya mencintai Pekerjaan di Pusdok.
3.    Mengenai Dokumentasi yang tidak dilirik oleh Masyarakat, itu juga menjadi pemikiran kita, karena buku-buku yang up to date sudah dilengkapi, ruangan baca sudah tertata rapi, Komputer untuk browsing sudah disiapkan tapi toh kurang diminati solusinya mungkin kita mengadakan penelitian kebutuhan pasar, apa sih yang dibutuhkan masyarakat pencari informasi.
4.    CD-ROM di BPHN setiap tahun dilakukan update data, saat ini CD_ROM untuk Tahun 2012 sudah finalisasi dan akan dibagikan pada acara pertemuan berkala di Surabaya tanggal 16 s/d 18 April 2013.

Jawaban tambahan dari Ibu Nandi Widyani (Kabid Jaringan)
Agar Pegawai yang sudah mengikuti pendidikan (Diklat BPSDM maupun magang di BPHN) mau menjadi fungsional Pustakawan harus dibuatkan SK-nya sehingga begitu mereka seusai menjalankan pendidikan, segera diproses untuk beralih ke Pustakawan untuk gol Iva kebawah Tim Penilai Instansi berada di BPHN, sedangkan untuk IVb keatas untuk penilaiannya ada di Perpusnas.
5.    Di arsip dokumen yang sudah tidak aktif bisa dimusnahkan, berbeda dengan dokumen yang hokum yang tidak ada masa kadaluarsanya (tetap disimpan), jadi memang berbeda, jadi mari kita laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya.
 
E.    PENUTUP

    Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau ditutup oleh Kepala Devisi Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didahului dengan do’a dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang telah dengan semangat dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan ini peserta masih tetap utuh.

    Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan nara sumber yang dengan tulus dapat menyampaikan materinya dengan baik dan jelas sehingga para peserta dapat mengikutinya dengan baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat terjalin kerjasama antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN di daerah khususnya di Kepulauan Riau.

    Akhirnya kami mengharapkan kepada para peserta agar setelah dilakukan kegiatan sosialisasi JDIHN ini dapat diimplementasikan dalam tugas dan pokok sehari-hari di tempat kerja.

    Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup.


                                                                                 
                                                                                      Tanjungpinang,  3  April 2013
 
 

D.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 10-12 JUNI 2013
DI MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT



A. PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melaksanakan sosialisasi JDIHN di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 s.d 12 Juni 2013. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-216.HN.02.01 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
Ketua Pelaksana : Mien Usihen, SH., MH.
Panitia Pelaksana : 1. Drs. Faridah Auzar, M.Si
 2. Retno Widodo, SH
 3. Dr. Dra. Maria Alfons, SH., MH
 4. I Gusti Ngurah Suryana, SH.
Moderator : Drs. Agusta Konsi Embly, SH., MA
Narasumber : 1. Tana Mantiri, SH., MH
 2. Emalia Suwartika, S.Sos.,M.Si.

B. PELAKSANAAN SOSIALISASI
Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada :
1. Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2013
2. Waktu : 09.00 – 13.00 WITA
3. Tempat : Grand Legian Mataram Hotel.
Jl. Sriwijaya No. 81 Mataram
4. Kegiatan sosialisasi JDIH dihadiri sebanyak 45 peserta yang berasal dari : SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, UPT di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan beberapa instansi yang mengelola dokumentasi hukum. 
5. Jalannya Kegiatan Sosialisasi 
a. Pembukaan
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
- Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
- Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut.
- Pembacaan Doa
b. Penyampaian Makalah Tentang :
- Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Tana Mantiri, S.H.,M.H meliputi :
Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974, berdasarkan itu seminar merekomendasikan “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Kemudian Departemen Kehakiman memprakarsai lokakarya-lokakarya yang diadakan di Jakarta maupun di Daerah, dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978 BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional.
Pada tahun 2012 disahkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam Peraturan Presiden tersebut dirumuskan pengertian JDIH adalah “Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat”.
Dalam Pembinaan JDIH dilakukan dengan meletakkan dasar dan landasan kerja pengelolaan dokumentasi yang meliputi 6 aspek yaitu : Organisasi, Sumber daya manusia, Koleksi dokumentasi, Teknis Pengelolaan, Sarana dan Prasarana; dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan JDIH secara nasional, BPHN telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, upaya ini telah dimulai sejak tahun 1985. selanjutnya pada tahun 1994 membangun database naskah lengkap dengan program Premise yang disebarkan melalui media CD-ROM, layanan melalui CD-Rom ini setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran data dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Tahun 2003, BPHN telah membangun web/jaringan internet dengan pemasangan jaringan intranet di internal BPHN yang selanjutnya dikoneksikan ke setiap Anggota Jaringan serta publik nasional dan internasional yang terhubung pada salah satu penyedia jasa internet/ISP (Internet Service Provider) dengan alamat http://www.bphn.go.id. 
- Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si 
Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan sistem Manual dan otomasi 
BPHN sebagai Pusat Jaringan Hukum Nasional sudah membuat aturan turunannya yaitu  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berisi  sebelas pedoman sebagai dasar pengelolaan baik manual maupun otomasi yaitu:
1.    Pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan
2.    Pembuatan catalog peraturan perundang-undangan
3.    Pembuatan abstrak peraturan perundang-undagan
4.    Pembuatan catalog monografi hukum
5.    Pembuatan indeks artikel majalah
6.    Pembuatan indeks klipping
7.    Pengadaan dokumentasi hukum
8.    Monitoring dan evaluasi JDIH
9.    Pelaporan dan penyelenggaraan JDIH
10.  Pelayanan informasi hukum
11.  Website JDIH.
pengelolaan sistem manual adalah pengelolaan seperti yang tercantum dalam Lampiran Permenkumham No. 02 Tahun 2013.
pengelolaan dengan otomasi dilakukan dengan cara : melakukan pengolahan dengan menggunakan komputer, yaitu dengan memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 1994 mengembangkan pembuatan Database Naskah Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dari tahun 1950 s/d 1994, yang dikemas dalam media digital CD-ROM dan setiap tahunnya di up date datanya. Dan kemudian ada database naskah lengkap dari tahun 1945 s/d 2011.
Kemudian pada Tahun 2012 BPHN juga telah melaunching web Kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id. Dan pada tahun 2006 membangun Aplikasi Pola Standar Website untuk anggota Jaringan.

c. Diskusi :
Sesi 1
Pertanyaan  dari:
1. Nama : Turmudji
Instansi : Pengadilan Tinggi Mataram
- Dalam pengelolaan teknis JDIH diperlukan bimbingan teknis tersendiri bagi operator kami agar mempunyai keseragaman dengan BPHN misalnya dipanggil tersendiri umpamanya operator dari Pengadilan Tinggi Mataram berkaitan dengan JDIH begitu juga dari Pemda atau Kejaksaan  dll 
- Kementerian Hukum dan HAM dapat mengusulkan anggaran baik berupa sarana prasaranga dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH sehingga pelaksanaan JDIH dapat berjalan dengan baik.

2. Nama : Saleh
Instansi:Universitas Mataram
- Apa kaitan BPHN dengan KHN karena sama-sama melakukan sosialiasi produk hukum 
- inventarisasi produk hukum yang dimasukkan  ke dalam website JDIH ini apakah hanya mendata saja atau melakukan telaah lebih lanjut pak terhadap produk-produk hukum yang sudah ter-update
- terkait dengan prodak hukum yang sudah dicabut atau bermasalah apakah  apakah ini juga menjadi ranah kewenangan jaringan dokumentasi untuk hanya mendata saja atau menyampaikan lebih lanjut terhadap proses tersebut. 
3. Nama : Ilham
Instansi : Bagian Hukum Kota Mataram
- Darimana kami harus memulai, apakah secara  manual atau otomasi yang mana manual ini mungkin sebatas registrasi dsb, karena kendala SDM, ruangan, dana dan lain sebagainya segala kendala-kendala itu sudah mengumpul menjadi satu. 
- Kemudian yang kedua masalah dari Kementreian Dalam Negeri juga menyampaikan kepada kami ada program mereka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2007 mereka punya program siskum yang mana karakteristiknya hampir sama dengan SJDIH ini dilihat dari kebutuhan website, pendokumentasian juga ada di situ nah kalau kami dituntut memiliki dua website nanti akan dobel, jadi mungkin dari Kemenkumham dan Kemendagri dalam hal ini ada sebuah sinergitas antara keduanya bagaimana memecahkan solusi dualisme kewajiban ke pemerintah kabupaten kota atau instansi lainnya terhadap SJDIH ini dengan sistem informasi hukumnya Kemendagri. 


4. Nama : Cok Rai
Instansi: Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB
- Dalam pengelolaan dokumen di Badan perpustakaan dan asip ada pedoman UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 untuk mengelola arsip itu ada namanya SKN (sistem kearsipan Nasional) diterjemahkan menjadi SIKN (Sistem  Informasi Kearsipan Nasional) dan diterjemahkan lagi menjadi JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) nanti ini dibagi dua lagi menjadi SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis) dan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis). SIKD-nya ini ada di SKPD masing masing baik di Pemerintah Provinsi maupun di Kabupaten dan untuk SIKS-nya di lembaga kearsipan baik di Provinsi maupun di Kabupaten. mengenai baik produk-produk hukum yang terkait dengan Perda itu kami masukkan ke dalam database nanti dari sana bisa dilihat melalui website kami sudah ada di sana, itu yang bisa kami sampaikan 
- kemudian yang kedua apakah pengolahannya ini sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Arsip Nasional, kalau pengolahannya berbeda kami akan mengalami perbedaan dalam memasukan data ke program-program yang sudah ada pada kami, 
Jawaban :
Tana Mantiri :  
1. Untuk Pak Turmudji
- Sejak beralihnya fungsi administratif  dari pengadilan dari Kemenkumham ke MA maka sekarang ini anggota jaringan untuk pengadilan itu dibawahi oleh biro hukum MA jadi kalau dulu sebelum beralihnya fungsi administratif dan keuangan ke MA itu Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama itu merupakan anggota jaringan tapi setelah beralihnya fungsi administratif dan keuangan ke MA saat ini yang menjadi anggota jaringan itu adalah biro hukum MA dengan sebagai pusat jaringan yang berada di lingkungan Peradilan. 
2. Untuk Pak Saleh
- KHN dan BPHN saya kira sama-sama melakukan pembinaan hukum nasional cuma lembaganya yang berbeda, sama-sama fungsinya melakukan pembinaan hukum nasional pak. 
- Kemudian mengenai BPHN juga melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan, memang salah satu kegiatan di BPHN yaitu di Pusat Perencanaan melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentunya analisa itu diarahkan untuk sebagai masukan untuk suatu penyusunan peraturan perundang-undangan tapi di satu sisi kita juga mengadakan penelitian hukum termasuk juga di dalam penelitian itu objeknya juga peraturan perundang-undangan. Tapi kalau mengenai perda-perda yang bermasalah, memang seperti yang bapak sebutkan itu bahwa memang muaranya masih ke Kemendagri untuk melakukan itu karena mempunyai kewenangan untuk membatalkan dalam sekian hari ya tapi kalau melewati batas waktunya belum dibatalkan itukan bisa di review oleh MA.
3. Untuk Pak Ilham
- pertanyaannya mulai dari mana, pertama harus kita pertimbangkan kondisi di tempat kerja, kalau memang kondisinya mengharuskan mulai dari manual maka kita lakukan pengolahan manual dengan pedoman standar yang sudah ada, idealnya itukan sekaligus pengolahan secara otomasi juga dilakukan tapi kami membagi informasi bahwa di seluruh Indonesia ini sebagian besar juga biro hukum itu melakukan pengolahan dengan memulai dari produk peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang bersangkutan itu yang dimasukkan ke dalam web karena kalau sudah ada fasilitas web pengolahan itu pasti akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar luas ke para pemakai informasi itu, 
- Kemudian mengenai program siskum dari Kemendagri, JDIH itu pusatnya kan BPHN dan anggotanya adalah biro hukum yang ada di seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dan biro hukum di Pemerintah Provinsi dan bagian hukum yang ada di Pemerintah Kabupaten Kota, jadi sebenarnya biro hukumnya Kemendagri itu adalah anggota jaringan. Alasan  teknisnya kenapa adanya siskum itu adalah untuk mempercepat pengolahan yang ada di Provinsi, Kab/Kota tapi sebenarnya harus dikolaburasi dengan standar yang ada 
Emalia Suwartika :
1. untuk Bapak Turmudji 
sudah sangat jelas diuraikan jelas bahwa keberadaan Pengadilan Negeri merupakan salah satu anggota jaringan dari biro hukum MA.
2. untuk Bapak Saleh 
- dalam memasukkan Peraturan Daerah baik itu Perda, Perbup, Perwal dalam website selain  daftar atau list juga ada fulltextnya, syukur-syukur kalau sudah dilengkapi dengan status keberlakuan, hal ini untuk memberikan jejak keberadaan dari Peraturan Perundang-undangan.
- untuk memasukkan telaahan yang BPHN lakukan sebagai pusat jaringan belum memasukkannya ke dalam website tetapi itu adalah telaahan bagi bidang lain yang pasti ada di BPHN untuk jadi bahan pedoman pembuatan Perda atau Peraturan-peraturan lainnya. 
3. Untuk Bapak Ilham 
- Lihatlah pada situasi dan kondisi, kalau memungkinkan lakukanlah mulai dari manual kemudian beranjak ke otomasi
- Jika di tempat bapak sudah ada website resmi kota mataram isilah dengan peraturan daerah yang dihasilkan oleh instansi setempat, jika hanya ada siskumnas, manfaatkanlah siskumnas itu sebagai tempat penyimpanan Perda jadi mintalah ke pengelola siskum itu untuk dibuatkan banner khusus produk hukum.  
4. Untuk Bapak Cok Rai
- Karena bapak berasal dari badan perpustakaan dan arsip daerah, tentunya bapak akan mnegolah semua jenis dokumen dan itu tentu berpedoman pada pedoman yang dikeluarga oleh instansi/badan itu sendiri, tetapi untuk pengelolaan dokumen hukum yang masuk di JDIH kelolalah sesuai dengan pedoman pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 2 tahun. 
Pertanyaan  Sesi 2:
1. Nama : Mugni
Instansi: DP3… Provinsi
- Di NTB sudah ada PPID dan sudah ada SOPnya yang mungkin sebagai payung hukumnya UU tentang Keterbukaan Informasi. Mungkin informasi-informasi ini kalau kita link-kan dengan PPID terkait dengan JDIH mungkin PPID dapat dimanfaatkan. 
- Tinggal bagaimana peningkatan kompetensi SDM yang berperan di situ baik di PPID utama ataupun di PPID pembantu ini masih sedang dilengkapi baik kualitas maupun kuantitasnya. 
JAWABAN :
Tana Mantiri :
- bahwa JDIHN ini juga sebenarnya tusinya itu termasuk menunjang PPID bahwa dengan informasi yang tersedia di JDIH itu kalau sudah termuat maka PPID tidak akan kerepotan untuk diklaim menutup informasi itu bahwa dengan ditayangkannya informasi di JDIH itu PPID akan merujuk bahwa informasi itu sudah terbuka karena sudah link juga dengan PPID maka kewajiban PPID itu untuk memberikan jawaban informasi tentang Peraturan Daerah misalnya itu selesai dan sekarang juga ini dalam penataan pembentukan JDIH di Kementerian Kominfo itu juga sedang menganalisa kaitannya dengan PPID yang ada di daerah. Terimakasih atas informasinya pak.
Emalia Suwartika :
- Manfaatkan PPID sebagai sarana berdayaguna JDIH ini, sayang sekali kalau sudah ada sarananya tapi kita tidak bisa mengolahnya, isilah dengan standarisasi yang kita punya. bagaimana kita memanfaatkan PPID sebagai suatu pusat layanan bagi mereka yang mebutuhkan informasi terutama mungkin bagi mereka yang berada di biro hukum atau di bagian hukum untuk memasyarakatkan atau menyebarluaskan informasi hukum.
C. Acara Penutupan :
Kegiatan Sosialisasi JDIH di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dalam Sambutannya disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat tersedianya saluran (akses) informasi hukum secara nasional dalam menghadapi globalisasi informasi, oleh karena itu diperlukan komitmen, koordinasi yang sinergi dan persepsi yang sama mengenai pengelolaan informasi hukum menuju terwujudnya layanan informasi hukum. Kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada pertemuan ini, hal ini menunjukkan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab seluruh peserta. 
 
 
 
Mataram, 12 Juni  2013.
 
 

E.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 17-19 JUNI 2013
DI TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA



A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Untuk melaksanakan hal tersebut di atas dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan kepada anggota jaringan, dan salah satu tugas tersebut adalah dengan mengadakan Sosialiasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Juni sampai dengan 19 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PHN-218.HN.02.01 TAHUN 2013, tanggal 03 Juni 2013 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Maluku Utara, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
Ketua Panitia : Drs. Chairul Bahri, M.M.
Pantia Pelaksanan : 1. Suminah, S.H.
2. Hanung Widodo, Sm.Hk.
3. Habel Way, S.H., M.H.
4. Teguh Firmanto, S.H., M.Si.
Moderator : Dra. M.J. Mataheru, M.H.
Nara Sumber : 1. Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.
2. Omon, S.H., M.H.
B. JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI.
Pelaksanaan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Maluku Utara dilaksanakan lada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Platinum Resto Ternate Jl. Tapak Raya II Ruko Jatiland Ternate, dimulai pada jam 09.00 WIT dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”, kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pantia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bahwa dasar pelaksanaan Sosialisasi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012, DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2013, serta Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-218.HN.02.01 Tahun 2013. Selanjutnya dilaporkan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi JDIH ini ialah tercapainya peningkatan pengetahuan yang berimplikasi pada terimplikasinya sistim jaingan dokumentasi dan informasi hukum pada lingkungan kerja serta adanya persamaan persepsi tentang sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Peserta Sosialisasi adalah sebanyak 45 (empatpuluh lima) orang yang terdiri dari Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Provinsi Maluku Utara, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Kota Ternate, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara, Dinas/badan/Biro di jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, Instansi Vertikal (POLDA, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi), Unit Pelayanan Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Pengelolan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kalangan Akademisi.
Setelah mendengarkan laporan Pantia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan selanjutnya dengan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.


C PENYAMPAIAN MATERI
Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Dra. M.J. Mataheru, S.H., M.H.
1. ”Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012” Oleh Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.
Dalam paparan disebutkan bahwa kebijakan tersebut adalah bahwa agar anggota JDIHN meningkatkan kemampuan organisasinya dengan meningkatkan eselon, menyusun struktur organisasi, job diskription dan SOP untuk setiap kegiatan, meningkatkn SDM , pemupukan koleksi secara sistematis, melengkapi pedoman teknis pengelolaan teknis maupun manual, peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya dana segar untuk perawatan dan pengadaan sumber informasi hukum.
2. ”Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)” oleh Omon S.H., M.H.
Bahwa untuk mengelola harus dilakukan secara terencana, tertib, teratur dan berkesinambungan berdasarkan standarisasi pola-pola operasional yang sudah seragam yaitu meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan dan penyimpanan serta pemeliharaan. Pengolahan Dokumentasi bisa dilakukan dengan secara manual maupun otomasi.
D. TANYA JAWAB :
1. Bpk. Rahman dari POLDA Maluku Utara
Pertanyaan :
Berkenaan dengan kelembagaan, di instansi kami sangat sulit untuk dikembangkan sesusai dengan usulan nara sumber sehingga terkesan hanya sebagai retorika saja.
Jawab :
Kalau kita membentuk unit kerja dokumentasi hukum hanya berdasarkan ortala kelembagaan saja memang sangat sulit untuk meningkatkan dokumentasi hukum menjadi Eselon II. Sementara Kadiskum POLDA masih Eselon III. Namun demikian apabila Perpres No. 33 Tahun 2012 kita  lihat sebagai kebijakan Presiden (Pemerintah) untuk pengembangan huium nasional Eselon IV tidak mungkin melaksanakan TUPOKSI Dokumentasi Hukum. Oleh karena itu pengemban tugas JDIHN harus berjuang secara bersama-sama untuk mendorong dokumentasi hukum menjadi Eselon III.
2. Yusuf
Pertanyaan :
Bagaimana JDIH bsa menyediakan akses untuk meningkatkan  budaya hukum.
Jawab :
JDIH dibentuk untuk menyediakan askes informasi yang bisa digunakan oleh siapa saja baik untuk penyuluhan , pembuatan substansi hukum maupun untuk membuat kebijakan Semua harus didukung oleh penyedian akses yang komprehensip
3. Zulfikar dari Kanwil Maluku Utara.
Pertanyaan :
Pengelohan dokumen di Ternate lebih baik di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibandingkan dengan pengolahan dokumentasi dan perpustakaan di Pemerintah Provinsi. Bagiamana hubungannya dengan JDIH.
Jawab :
Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dulunya ada di bawah Perpustakaan Nasional. Setelah otonomi daerah berubah menjadi kantor perpustakaan dan arsip. Sementara anggota JDIHN yang ditunjuk dalam Perpres adalah Biro Hukum Pemerintah Daerah. Untuk menyediakan akses informasi hukum di daerah, Kantor Wilayah sebaiknya bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi.
4. Setyawati dari STAIN
Pertanyaan :
Bagaimana pengolahan katalogisasi berkaitan dengan website.
Jawab :
Untuk pengolahan website Katalog berubah namanya menjadi meta data bibliografi, artinya daerah-daerah yang ada di catalog dijadikan ruas dalam database, sehingga informasi yang ada di catalog di entry ke dalam lembar metadata website.
E. PENUTUP :
Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Maluku Utara ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dengan mengajak pada semua agar melalui sosialisasi sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini dapat meningkatkan tata kelola dokumentasi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta berimbang kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan dalam bidang JDIH bisa cepat terlaksana.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara juga menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan diharapkan pula setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan dalam agenda rencana kerja di bidang masing-masing.

LAMPIRAN:
1. Laporan Ketua Panitia Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
2. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI.
3. Makalah :
- ”Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012” Oleh Theodrik Simorangkir, S.H., M.H
- ”Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)” oleh Omon S.H., M.H.
4. Sambutan Penutupan Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN-218.HN.02.01 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014.
6. Surat Tugas Nomor PHN.4-KP.04.01-62 Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

 
 
    Ternate, 19 Juni 2013
 
 

F.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 13-15 JUNI 2013
DI TERNATE, PROVINSI GORONTALO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


A. LATAR BELAKANG

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan dalam hal ini adalah melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Gorontalo pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2013.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN.89-HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dengan susunan Kepanitian sebagai berikut:
Ketua Pelaksana :   Daulat Pandapotan Silitonga, SH., MH.
Panitia Pelaksana :   1. Sunarto, S.Sos. M.Si
   2. Aditya Pandu Pradana, S. Hum
   3. Sri Budiarti.
   4. Armiatni.

Moderator :   Purwadi Utomo, Bc.Ip., 
Narasumber :   1.  Suradji, S.H., M.Hum
   2.  R. M. Aminulah, S.Kom., M.Si.

B. JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI

Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di  Gorontalo , tanggal 13 Juni 2013 dibuka secara resmi oleh Kakanwil Gorontalo (Bapak Purwadi Utomo, Bc.Ip.) pada jam 9.00 WIB, dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara sosialisasi JDIHN, dilanjutkan pembacaan sambutan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

C. PENYAMPAIAN MATERI:
1. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( Oleh Suradji, S.H., M.Hum.)
2.        Peningkatkan Akses Informasi Hukum melalui Website JDIH Provinsi Gorontalo (Oleh R.M. Aminnuloh, S.Kom, M.Si)

D. TANYA JAWAB:
 1. Pertanyaan Bapak Entis Kabul.
- Apakah fungsi birokrasi yang dijalankan olej dokumen dan Informasi hukum masing-masing kementerian. Produk hukum yang spesifik, masing-masing instansi  berbeda. Contoh: Tim penelitian public tentang APBN/APBD, mencari masalah produk hukum, bagian spesefik kerjanya , masing-masing informasi hukum supaya organisasi tanpa cari yang jelas yang dibutuhkan.
-       Apakah website pembagian informasi yang menyangkut produk hukum , ada produk hukum yang sudah berlaku dan dicabut. Misa: Perda yang sudah dicabut di informasi kan kepada masyarakat.
Pertanyaan Bapak Empis Kabul.
      Apakah penampilan website yang pribadi atau  non pemerintah bisa mencantumkan kode tersebut?.

Jawaban dari Nara sumber 
- Fungsi koordinasi kita ke depan bias merealisasikan Perpres No, 32 Tahun 2012 bisa merealisasikan pertanyaan ini. Instansi melakukan pengolahan dengan baik. Melakukan JDIH dengan baik bias terus di akses.
- Peraturan tumpang tindih yang jadi masalah hal pembentukan tersedia data yang lengkap dan akurat, serta melaksanakan koordinasi dengan baik dan didukung oleh data yang lengkap. Misal: UU saat mau dibentuk,  memahami peraturan yang lebih tinggi di dukung oleh peraturan yang ada, akan terhindar dari tumpang tindih dari peraturan itu. Memahami koordinasi dengan baik, serta menghimbau untuk bias melakukan pengelolaan data yang baik, serta menghimbau untuk bias melakukan pengelolaan data yang baik, jadi fungsi koordinasi lebih meningkat. Contoh: UU Energi. Dibawah banyak direktoraat membentuk aturan kalau tidak koordinasi bertentangan. Perpres 32 Tahun 2012 bisa di implementasikan ke depan akan lebih baik.
- Abdet atau tidak abdetnya suatu data tergantung dari respon. Punya data abdet baik sekali. Untuk situs peraturan akhir bias meng akses ke BPHN, bias di lihat di pola standar. Pola standar sudah cukup lengkap , teru8tama kepada user, butuh ketelitian orang yang mengisi perlu mengerti isinya.
- Terutama merubah linsanya, website bias menaikkan ringking kita sebagai operator meningkatkan obyek kita.

3.      Saran dari Ibu Nurhaidah Bagian Hukum, Set Kab Gorontalo,
-   Dimuat buku-buku hukum terutama terutama Pemda, perpustakaan ke dua di anggap dibagian hukum lengkap di pinjam tidak dikembalikan, seharusnya di muat di JDIH.

4. Saran dari Bapak Agus Trianto Amat dari Sekda Dik Bud Gorontalo.
- Melakukan dokumentasi yang di olah instansi kegiatan-kegiatan JDIH bias sinkron kepada Permda Gorontalo, keanggotaannya dibuat masing-masing penanggung jawab agar jaringan tersebut bias dapat diharapkan efisien dan maksimal.

Jawaban Bapak Suradji, SH, M.Hum dari 
- Mengenaai buku-buku hukum di BPHN, punya koleksi yang cukup banyak, pengelolaan melalui website yang lengkap melalui catalog. Harus ada izin untuk di muat di website. Bapak/Ibu bias brising ke BPHN..
- Mengenai Perpres No, 33 Tahun 2012, Struk Pusat Jaringan di daerah, Biro Hukum di Provinsi, anggota jaringan yang adadi Biro HukumKab/Kota belum mengeluarkan standar supaya bias sinkron. Tupoksi, anggaran dan lain-lain.
Jawaban Bapak R,M. Aminulloh, S.Kom, M.Si
- Mengenai buku-buku yang hilang, kalau buku hukum dimasukkan menjadi banyak sekali. Badan di masukkan ke website, mungkin dibuatkan manualnya terlebih dahulu, mungkin dibikin subyeknya dulu.

E. PENUTUP
Akhirnya kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dilaksanakan di Gorontalo ditutup pada jam 11.30 oleh Bapak Kakanwil (Purwadi Utomo, Bc.Ip.) Dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Undangan sehingga acara sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
  
 

                                                                                                    Jakarta,        Juni   2013
 
 
 
II.Hasil Kegiatan Evaluasi Anggota JDIH Tahun 2013

A.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 9 S.D 11 APRIL 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM PROVINSI BANTEN


I. Pendahuluan.
Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas besar dalam pengembangan data informasi kepada anggota jaringan dengan cara melakukan evaluasi pelaksanaan JDI Hukum ke tiap-tiap anggota jaringan
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor. PHN.4-HN.02.01-23 tanggal 2 April 2013 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Biro Hukum Provinsi Banten. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah:
1. Theodrik Simorangkir, S.H.,M.H.
2. Suradi.

Dalam pelaksanaannya evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Informasi Hukum . Disamping itu evaluasi ini dapat dijadikan tolak ukur pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Banten dan Biro Hukum Provinsi Banten.

II. Pelaksanaan Evaluasi.
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Banten ( Jalan Brigjen. KH. Syam’un No. 5 Serang Banten ) 
Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Bidang Hukum ( Bapak. Sukidarfi Ismail, S.H.,Msi ) didampingi oleh Ibu Novita Rosalina, S.Sos. sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi. 
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat bebarapa temuan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan JDI Hukum ke depan.
Dari sisi penanganan secara manual :
1. Organisasi
Keberadaan Organisasi JDI Hukum di Kanwil Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

2. Personil/Sumber Daya Manusia 
Bidang JDI Hukum berjumlah : 6 (enam) orang
- Eselon Tiga : 1 (satu) orang
- Eselon Empat : Masih kosong
- Fungsional Pustakawan : Belum ada
- Fungsional Pranata Komputer : Belum ada
- Funsional Umum : 5 (lima) orang
Pendidikan
- S1 : 5 (lima) 0rang
- S2 : 1 (satu) orang
- S3 : Belum ada
- Diklat/Bintek JDIH : 4 (empat) orang
3. Koleksi/Dokumen yang ada:
- Buku Hukum : 306 buku
- Buku Non Hukum : 230 buku
- Peraturan Tingkat Pusat : 159 peraturan
- Berita Negara :    39 buku
- Lembaran Daerah :    97 buku
- Majalah : Jurnal HAM, Media HKI dan Mediasi
Koran : Kompas dan Radar Banten
4. Tekhnis Pengolahan :
- Buku Induk
Untuk pengindukan buku sudah dilakukan, walaupun hanya semacam daftar registrasi belum sesuai pedoman yang ada di pusat jaringan
- Katalog dan Klasifikasi Buku
Sebagian sudah dibuatkan katalog dengan memakai pedoman DDC dan sebagian lagi penomeran buku berdasarkan nomor registrasi yang dilabelkan kepunggung buku untuk mempermudah penelusuran.
- Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 
Belum pernah dilakukan.
- Abstrak Peraturan Perundang-undangan
Belum pernah dilakukan
- Kliping Koran 
Untuk koran kompas sudah dibuat kliping yang memuat materi hukum dan hak asasi manusia
- Indeks Artikel
Belum pernah dilakukan
- Pelayanan
Sistem pelayanan memakai sistem tertutup 
- Pemakai Jasa Informasi
Pemakai jasa informasi dari kalangan pegawai , Mahasiswa, Pelajar dan Umum dengan rata-rata pengunjung 4 (empat) orang /hari

5. Sarana dan Prasarana
- Ruang penyimpanan buku : 4 x 7 meter
- Meja baca : 1 (satu)
- Kursi : 4 (empat)
- Almari kaca penyimpanan buku : 6 (enam)
- Komputer dan Printer : 1 (satu)
- Internet : Belum ada
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- CD ROM : Ada
- WEBSITE : Belum ada
- Perpustakaan Online : Belum ada
7. Penyediaan Anggaran
Untuk pembelian buku disediakan anggaran setiap tahun

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  Provinsi Banten dapat kami sampaikan antara lain:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan JDIH, seperti ruangan koleksi yang belum memadai serta belum ada rak buku yang standar, hanya almari kaca untuk penyimpanannya.
2. Sistem pengolahan buku masih menggunakan cara sendiri belum memakai pedoman yang pernah diajarkan.
3. Belum membangun situs JDIH dalam WEBSITE sehingga akses informasi masih secara manual.
Harapan kedepannya adalah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung JDIH lebih maju,  seperti tempat pengolahan dan penyimpanan data dokumen dan informasi hukum yang memadai.

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN 
( Jalan. Raya Serang Pandegelang )
Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Biro Hukum Bpk. Samsir, S.H.,MH yang didampingi oleh Kepala Sub Bidang JDIH Bpk. Imam Budiono, SE.
Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Banten, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain :

1. Organisasi 
Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Subidang JDIH, Biro Hukum Setda Provinsi Banten 
2. Personil/Sumberdaya Manusia
Bidang JDI Hukum berjumlah : 4 (empat) orang
- Eselon III : 1 (satu) orang
- Eselon IV : 1 (satu) orang
- Fungsional Pustakawan : 1 (satu) orang
- Fungsional Umum : 1 (satu) orang
Pendidikan
- S1 : 2 (dua) orang
- S2 : 1 (satu) orang
- D3 : 1 (satu) orang
3. Koleksi/Dokumen yang ada
- Buku Hukum : 600 buku
- Himpunan Peraturan Pusat : 406 buku
- Himpunan Peraturan Daerah : 1200 buku
- Majalah : Jurnal Legislasi
- Koran : Radar Banten dan Banten Pos
4. Tekhnis Pengolahan
- Buku induk, sudah dilakukan tetapi sangat sederhana karena belum ada buku induk besar.
- Katalog, sebagian sudah dilakukan
- Daftar inventarisasi, untuk peraturan perundang-undangan sudah dibuat daftar inventarisasi
- Abstrak, peraturan pusat dan daerah sudah dibuat abstrak
- Kliping, sudah dilakukan
- Indeks artikel, sudah dilakukan
- Pelayanan Perpustakaan, memakai sistem tertutup
- Pemakai jasa adalah, instansi dilingkungan dan diluar Pemprov, Mahasiswa, Praktisi Hukum dan masyarakat umum dengan rata-rata pengunjung 8 (delapan) orang/hari
5. Sarana dan Prasarana
- Ruang Perpustakaan berukuran : 8 x 10 meter
- Meja baca : 2 (dua)
- Kursi : 8 (delapan)
- Almari kaca tempat buku : 12 (dua belas)
- Almari Katalog : 2 (dua)
- Komputer dan Printer : 1 (satu)
- Internet :  Sudah ada
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- CD ROM : Sudah ada
- WEBSITE : Sudah ada 
- Perpustakaan Online : Belum ada
7. Penyediaan anggaran, setiap tahun ada

Beberapa data yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1 Personil di Bidang JDIH hanya empat orang dan yang menangani Perpustakaan hanya dua orang maka banyak buku yang menumpuk belum diolah.
2 Sarana dan Prasarana :
Dengan ruang perpustakaan yang berukuran 8 x 10 tidak menampung bahan pustaka yang ada dan perlu pengembangan 
3 Sistem pengolahan sudah sesuai dengan petunjuk  modul dari Pusat Jaringan
namun masih banyak penomoran yang belum pas.

III. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari hasil peninjauan lapangan di kedua tempat diatas dapat kami sampaikan bahwa Pengelolaan JDI Hukum di Instansi tersebut diatas belum berjalan sesuai apa yang diharapkan, dan masih banyak yang perlu dibenahi sistem pengolahannya. Sumber Daya Manusia yang  menangani perpustakaan perlu ada penambahan 
  
2. SARAN
Untuk menyeragamkan sistem pengolahan bahan dokumentasi dengan pedoman yang ada di pusat jaringan, maka sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional harus bekerja keras membina setiap anggota JDIH di daerah. Supaya sistem penemuan kembali informasi hukum dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat.


                                               Jakarta, 11 April 2013
                                                 Pelaksana Evaluasi


                 ( S us sa d i )                                                          ( Theodrik Simorangkir, S.H.,MH )
  
 
 

B.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL  23 S.D. 25 APRIL 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas mulia dan besar dalam pengembangan dan peningkatan data informasi kepada anggota jaringan dengan cara melakukan evaluasi pelaksanaan JDI Hukum terhadap anggota-anggota jaringan di daerah.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-HN.02.01-38 tanggal 22 April 2013 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Adapun pelaksana tugas tersebut adalah:
1. Wakijo
2. Sutriya
Dalam pelaksanaan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran serta anggota jaringan di daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Di samping itu evaluasi ini dapat dijadikan tolok ukur pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. PELAKSANAAN EVALUASI

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung (Jalan WR Monginsidi No. 184 Teluk Betung, Bandar Lampung)
Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Bidang Hukum Bapak Bonthiny, S.H., M.H., didampingi oleh Ibu Hj. Zaleha, S.H., sebagai Kepala Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan JDI Hukum ke depan.
Dari sisi penanganan secara manual:
1. Organisasi
Keberadaan Organisasi JDI Hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
2. Personil/Sumber Daya Manusia
Bidang JDI Hukum berjumlah : 6 (enam) orang
- Eselon III : 1 (satu) orang
- Eselon IV : 1 (satu) orang
- Fungsional Pustakawan : belum ada
- Fungsional Pranata Komputer : belum ada
- Fungsional Umum : 4 (empat) orang
Pendidikan
- S-1 : 3 (tiga) orang
- S-2 : 1 (satu) orang
- S-3 : belum ada
- D-3 : belum ada
- SLTA : 2 (dua) orang
- Diklat/Bintek JDIH : 3 (tiga) orang
3. Koleksi/Dokumen yang ada
- Buku Hukum : 751 buku
- Buku Non Hukum : 475 buku
- Peraturan Tingkat Pusat : 541 buku
- Berita Negara :  39 buku
- Lembaran Daerah : 540 buku
- Majalah : Jurnal HAM, Media HKI dan Mediasi
- Koran : -
4. Teknik Pengolahan
- Buku Induk
Koleksi yang ada belum semua diregistrasi atau didaftar ke buku dan sistem pengindukannya belum memakai pedoman yang ada.
- Katalog dan Klasifikasi Buku
Sebagian sudah dibuatkan katalog dengan memakai pedoman UDC dan sebagian lagi penomoran buku berdasarkan nomor registrasi yang dilabelkan ke punggung buku untuk mempermudah penelusuran.
- Daftar Inventasisari Peraturan Perundang-undangan
Belum pernah dilakukan
- Abstrak Peraturan Perundang-undangan
Belum pernah dilakukan
- Kliping Koran
Belum pernah dilakukan
- Indeks Artikel
Belum pernah dilakukan
- Pelayanan
Sistem pelayanan memakai sistem tertutup
- Pemakai Jasa Informasi
Pemakai jasa informasi dari kalangan pegawai, mahasiswa, pelajar dan umum dengan rata-rata pengunjung 5 (lima) orang/hari.

5. Sarana dan Prasarana
- Ruang penyimpanan buku : 4 x 7 m
- Meja baca : 2 (dua)
- Kursi : 4 (empat)
- Almari kaca penyimpan buku : 8 (depalan)
- Komputer dan printer : 1 (satu)
- Internet : belum ada
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- CD ROM : hadiah dari BPHN
- Website : belum ada
- Perpustakaan Online : belum ada
7. Penyediaan Anggaran
Untuk pembelian buku disediakan tiap tahun anggaran yang berlaku.

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dapat kami sampaikan antara lain:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan JDIH, seperti ruangan koleksi yang belum memadai serta belum ada rak buku yang standar, hanya almari kaca untuk penyimpanannya.
2. Sistem pengolahan buku masih menggunakan cara sendiri belum memakai pedoman yang telah diajarkan.
3. Belum membangun situs JDIH dalam website sehingga akses informasi masih secara manual.
Harapan ke depannya adalah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung JDIH lebih maju, seperti tempat pengolahan dan penyimpanan data dokumen dan informasi hukum yang memadai.

B. Biro Hukum Sekretariat Wilayah Provinsi Lampung (Jalan WR. Monginsidi No. 68 Teluk Betung, Bandar Lampung)
Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Bapak Drs. Masruri Byto, yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Ibu Metri Gustinawati, S.H.
Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Organisasi
Organisasi JDI Hukum dikelola oleh Sub Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Personil/Sumber Daya Manusia
Bidang JDI Hukum berjumlah : 3 (tiga) orang
- Eselon III : 1 (satu) orang
- Eselon IV : 1 (satu) orang
- Fungsional Umum : 1 (satu) orang
Pendidikan
- S-1 : 3 (tiga) orang
- S-2 :
- D-3 :
3. Koleksi/Dokumen yang ada
- Buku Hukum :
- Himpunan Peraturan Pusat :  20 buku
- Himpunan Peraturan Daerah : 620 buku
- Majalah :  30 eksemplar
- Koran : -
- Rekaman disket komputer :    20 buah
4. Teknik Pengolahan
- Buku induk, sudah dilakukan tetapi sangat sederhana karena tidak ada buku induk besar.
- Katalog, sebagian sudah dilakukan.
- Daftar inventasisari, peraturan perundang-undangan sudah didaftar inventarisasi.
- Abstrak, peraturan pusat dan daerah sudah dibuat abstrak.
- Kliping, sudah dilakukan.
- Indeks artikel, sudah dilakukan.
- Pelayanan perpustakaan, memakai sistem tertutup.
- Pemakai jasa adalah di lingkungan dan di luar pemprov., mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat umum dengan rata-rata pengunjung 8 (delapan) orang/hari.
5. Sarana dan Prasarana
- Ruang perpustakaan berukuran : 8 x 10 m
- Meja baca : 2 (dua)
- Kursi : 4 (empat)
- Almari kaca tempat buku : 9 (sembilan)
- Almari katalog : 2 (dua)
- Komputer dan printer : 1 (satu)
- Internet : sudah ada
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- CD ROM : sudah ada
- Website : sudah ada
- Perpustakaan Online : belum ada
7. Penyediaan Anggaran, untuk pengadaan buku-buku hukum maupun peraturan perundang-undangan, sudah dianggarkan setiap tahun anggaran yang sedang berjalan.
Beberapa data yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
- Personil di bidang JDIH hanya 4 orang dan yang menangani perpustakaan hanya 2 orang, maka banyak buku yang menumpuk belum diolah.
- Sarana dan prasarana, dengan ruang perpustakaan yang berukuran 8 x 10 tidak menampung bahan pustaka yang ada dan perlu pengembangan.
- Sistem pengolahan sudah sesuai dengan petunjuk modul dari Pusat Jaringan, namun masih banyak penomoran yang belum pas.
8. Permasalahan yang dihadapi:
Kurangnya SDM yang menangani dokumentasi, dan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan/keahlian di bidang dokumentasi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil peninjauan lapangan di kedua tempat di atas dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan JDI Hukum di instansi tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi sistem pengolahannya. SDM yang menangani perpustakaan masih belum memadai dan masih perlu ada penambahan.

B. Saran
Akhirnya, sesuai dengan hasil pembicaraan dalam tugas evaluasi baik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, disarankan hal-hal sebagai berikut:
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung memberikan saran, bahwa perlu adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah guna pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terutama dalam bidang sarana dan prasarana (internet, komputer, meja dan kursi baca, almari, dll.), serta peningkatan kualitas SDM yang profesional untuk pengelolaan JDI Hukum.
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, memberikan saran bahwa, perlu diadakannya bintek JDIH di daerah dan perlu diterbitkannya panduan untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi yang dapat menjadi pedoman pusat JDIH yang ada di daerah.



                                                     Jakarta, 30 April 2013
                                                        Pelaksana Evaluasi



                           Sutriya                                        Wakijo
 
 

C.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL  14-16 MEI 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
 

I. Pendahuluan
Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional disebutkan bahwa Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIHN. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.194.HN.02.01 Tahun2013, tanggal 7Mei 2013 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2013Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :
1. TumpakRajaguguk, S.S , M.Si.
2. Frans Andreas, S.Ikom.
Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum. Disamping itu, monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan Biro Hukum Provinsi di Sumatera Selatan.
 II. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Sumatera Selatan(Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, Sumatera Selatan)
Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Bidang Hukum (Bapak Effendi, S.H., M.H.). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :


1. Organisasi 
Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor : W6.0023 HN.06.01 Tahun 2013. Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, di bawah Bidang Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAMKanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
2. Sumber Daya Manusia
Bidang Hukum terdiri 4 orang yang terdiri :
- 1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang JDIH
- 4 (empat) orang staf bidang JDIH
Latar belakang pendidikan pengelola JDIH, adalah 1 (satu)  orang dengan latar belakang pendidikan SLTA 1 (satu) orang,  S1 2 (dua) orang,  S2 2 (dua). Sementara dari sumber daya yang ada itu, belum ada yang mengikuti pendidikan/pelatihan dokumentasi dan informasi hukum baik di Bimtek JDIH di BPHN ataupun di instansi lain. Sedangkan SDM yang sudah pernah mengikuti diklat ataupun pelatihan sudah dipindah tugaskan di bidang lain.
3. Koleksi Dokumen Hukum
Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang ada dengan perincian sebagai berikut :
- Himpunan Berseri : 397 buku.
- Laporan Penelitian Hukum :   26 buku.
- Kumpulan Guntingan Koran : 1 bundel.
- Majalah Hukum : 3 eksemplar.
4. Teknis Pengelolan
- Alur buku masuk sampai penempatannya di rak pelayanan : buku masuk – pemberian nomor – dan pencatatan di buku register – pelabelan buku – input data katalog – penyampulan buku – penataan buku.
- Pengolahan Kliping belum sesuai dengan pedoman teknis  JDIH
- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup
- Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, mahasiswa, praktis hukum, dengan pengunjung rata-rata 15 orang per bulan.
5. Sarana Prasarana 
- Memiliki ruangan JDI Hukum tersendiri
- Meja Kerja sebanyak 3 buah
- Kursi baca sebanyak 10 buah
- Rak besi1 buah.
- Lemari Katalog 1 buah.
- Lemari buku 3 buah
- Komputer 3 unit, 2 unit untuk operasional  Sub JDIH, sedangkan 1 unit lainya digunakan baik untuk layanan maupun operasional
- Penelusuran dan penyebarluasan informasi hukum menggunakan komputer secara offline dengan aplikasi WINISIS.
- Printer 1 buah.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sampai saat ini belum  memiliki website JDIH sendiri, demikian juga otomasi dalam pengelolaan JDIH belum dapat dilakukan.
7. Permasalahan yang dihadapi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Dari data yang ditemukan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatandapat kami sampaikan bahwa :
1. Sarana prasarana dan SDM
Untuk menyimpan koleksi bahan hukum yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana, dana dan SDM yang belum memadai.
Koleksi Perpustakaan Hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, bmasih sangat terbatas di sebabkan minim anggaran untuk pengadaan buku baru, untuk katalog buku yang tersedia masih yang bersifat manual.
Sumber Daya Manusia, yang menjadi tonggak pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH masih terbilang belum mencukupi, dari 4 (empat) orang staf Subbid JDIH 2 orang terhitung baru, disamping itu dari SDM yang ada belum ada yang mengikuti pelatihan/pendidikan pengelola JDIH.  Sementara SDM yang sudah pernah mengikuti diklat ataupun pelatihan sudah dipindah tugaskan di bidang lain. 
2. Fasilitas penunjang lain
Sarana penunjang lain dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan internet. Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memang sudah memiliki website kantor wilayah yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi hukum, tetapi sejauh ini belum digunakan untuk menyediakan informasi/dokumentasi hukum.

8. Saran-Saran
Harapan dari jajaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan saat ini adalah untuk dapat membangun website JDIH sendiri. Sementara dari sisi SDM juga bisa mendapatkan pendidikan/pelatihan pengelola JDIH. Subbid JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan juga berharap mendapatkan bantuan buku-buku mengenai hukum. Sarana dan prasarana yang dapat secara bertahap dapat dilengkapi untuk mendukung layanan informasi hukum.
B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN(Jalan. Kapten A. Rivai No. 3, Palembang - Sumatera Selatan)
Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Bagian Dokumentasi Hukum (Bapak H. Robani Ardi, S.H., M.Hum.) dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi ( Bapak Defri Ernanda, S.H). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDIHProvinsi Sumatera Selatan ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :
1. Organisasi 
Keberadaan organisasi JDIH Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan berdasarkan PeraturanGubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Subbagian Dokumentasi, di bawah Bagian Dokumentasi Hukum, di bawah Biro Hukum dan HAM Setda Sumatera Selatan.
2. Sumber Daya Manusia
Subbagian Dokumentasi terdiri 5 orang yang terdiri :
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Dokumentasi
- 4 (empat) orang staf Bagian Dokumentasi
Latar belakang pendidikan pengelola JDIH, adalah 1 (satu)  orang dengan latar belakang pendidikan SLTA 1 (dua) orang,  S1 3 (tiga) orang,  S2 1 (satu). Sementara dari sumber daya yang ada itu, belum ada yang mengikuti pendidikan/pelatihan dokumentasi dan informasi hukum baik di Bimtek JDIH di BPHN ataupun di instansi lain. Sedangkan SDM yang sudah pernah mengikuti diklat ataupun pelatihan sudah dipindah tugaskan di bidang lain.
3. Koleksi Dokumen Hukum
Jumlah keseluruhan koleksi buku dari Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan yang ada dengan perincian sebagai berikut :

- Buku Hukum Dalam/ Luar Negeri : 397 buku.
- Buku Bidang Lain : 400 buku.
- Himpunan peraturan Per-UU : 500 buku.
- Himpunan Yurisprudensi : 4 buku.
- Hasil Seminar Hukum : 10 buku.
- Hasil Penelitian Hukum : 5 buku
- Naskah Akademik/RUU : 20 buah.
- Kumpulan Guntingan Koran : 10eksemplar
- Lembaran Daerah : 100 buku.
- Himpunan Berseri : 500 buku.
- Majalah Hukum : 200 eksemplar.
- Surat Kabar : setiap hari
- Lembaran Lepas : 100 eksemplar.
4. Teknis Pengelolan
- Alur buku masuk sampai penempatannya di rak pelayanan : buku masuk – staff – kepala biro – kepala bagian – kasubag dokumentasi – operator – jenis produk hukum.
- Pengolahan Kliping belum sesuai dengan pedoman teknis  JDIH.
- Mengelola Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi Himpunan Peraturan Daerah.
- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup.
- Pemakai jasa adalah intern karyawan internal Provinsi Sumatera Selatan, mahasiswa, masyarakat umum,praktis hukum, dengan pengunjung rata-rata 50 orang per bulan.
5. Sarana Prasarana 
- Memiliki ruangan kerja;
- Komputer;
- Printer;
- koneksi internet;
- website JDIH (www.jdihprovsumsel.go.id);
- Lemari Katalog 1 buah;
- Lemari buku 3 buah;
- Penelusuran dan penyebarluasan informasi hukum menggunakan komputer secara offline dengan aplikasi WINISIS.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sektretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan sampai saat ini sudah  memiliki website JDIH subdomain dari pemerintah provinsi Sumsel, dengan peraturan daerah dan peaturan kepala daerah yang sudah diinput dan dapat diunduh dalam bentuk pdf. Walaupun demikian belum semua peraturan, terutama peraturan pemerintah kota/kabupaten yang sudah terintegrasi di web tersebut. Setidaknya kegiatan otomasi dokumentasi hukum telah dilakukan.
7. Permasalahan yang dihadapi di Sektretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Dari data yang ditemukan di Sektretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatandapat kami sampaikan bahwa :
1. Sarana prasarana dan SDM
Untuk menyimpan koleksi bahan hukum yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana, dana dan SDM yang belum memadai.
Keberagaman koleksi buku Sektretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, dapat dikatakan terbatas.
Sumber Daya Manusia, pengelola bahan informasi hukum di Sub BagianDokumentasimasih terbilang belum mencukupi, dari 4 (empat) orang staf Subbagdokumentasi, disamping itu dari SDM yang ada belum ada yang mengikuti pelatihan/pendidikan pengelola JDIH.  
2. Fasilitas penunjang lain
Subbag Dokumentasi sebagai pengelola JDIH di Sektretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan memang sudah memiliki website kantor wilayah yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi hukum, tetapi masih merupakan sub domain dari instansi lain (dishubkominfo). Selain itu peraturan daerah baik provinsi, kota/kabupaten belum seluruhnya terlengkapi.
8. Saran-Saran
Harapan dari jajaran di Subbag Dokumentasi sebagai pengelola JDIH di Sektretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan saat ini adalah  SDM pegelola JDIH mereka  juga bisa mendapatkan pendidikan/pelatihan pengelola JDIH.
 
 

                                                    Jakarta,  22 Mei 2013
                                                      Pelaksana Evaluasi

  

        (TumpakRajaguguk, S.S , M.Si)       (Frans Andreas, S.Ikom.)

 
D.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL  15 S.D 17 MEI 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
 
 

I. Pendahuluan
Untuk mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional baik di tingkat pusat maupun di daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memiliki tugas untuk mengembangkan data informasi kepada anggota jaringan dengan jalan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke setiap anggota jaringan 
Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PHN-195.HN.02.01 Tahun 2013 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-HN.02.01-33 tanggal 03 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :
1. Nandi Widyani, S.H., M.H.
2. Indyah Respati, S.H..
Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut serta mengembangkan dan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Disamping itu, monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
II. Pelaksanaan Monitoring
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Bali (Jalan Raya Puputan  Niti Mandala Denpasar, Bali)
Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Divisi Hukum (Ibu Luluk Ratnaningtyas, S.H, M.Hum.), Kepala Bidang Hukum (Ibu  Ida Ayu Susanti, S.H.). Dalam pelaksanaan monitoring tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :
1. Organisasi 
Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI, berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Hukum, Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Sumber Daya Manusia
Bidang JDI Hukum berjumlah  : 6 (enam) orang
- Eselon III : 1 (satu) orang
- Eselon IV : 1 (satu) orang
- Fungsional Pustakawan : 1 (satu) orang
- Fungsional Umum : 3 (tiga) orang           
Pendidikan
- S1 : 5 (lima) orang
- S2 : 1 (satu) orang
- SMU :            -
- Diklat/Kursus : 1 (satu) orang

3. Koleksi Dokumen Hukum
- Buku Hukum :   642 Judul
- Buku Bidang lain :   250 Judul
- Himpunan Peraturan :   5.493 Judul
- Himpunan Yurisprudensi :   650 Judul
- Laporan Penelitian Hk. :       3 Judul
- Hasil Seminar Hukum :   404 Judul
- Naskah Akademis/RUU :     18 Judul   
- Makalah/Kertas Kerja :   404 Judul
- Kumpulan Kliping :       4 Judul       
- Surat kabar :      4 
- LN/TLN, BN, LD :  500     
- HP KEPMEN :  547
- Majalah Hukum :  258
- Brosur :  550
-   Peta :      5
-   Rekaman CD :    20
-   Putusan Pengadilan :  641  Judul
-   Buku Referensi : 1952 Judul

4. Tekhnis Pengolahan :
- Buku induk
Koleksi sudah dimasukkan/di data di buku induk, akan tetapi Lajur Buku Induk belum sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan.
- Katalog Buku
Belum pernah dilakukan, yang dilakukan adalah memberikan kode dengan sistem sendiri, yang penting buku bisa diketemukan kembali.
Saat sekarang untuk penelusuran buku dilakukan dengan program Exel dengan pembidangan (Hukum, Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Umum, Lembaran Negara, Berita Negara). Penomoran buku berdasarkan nomor rak dan nomor urut buku yang ditata dalam rak.
- Daftar Inventarisasi Peraturan perundang-undangan
Belum pernah dilakukan
- Abstrak Peraturan perundang-undangan
Belum pernah dilakukan

- Kliping Koran
Sudah dilakukan
- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup. Pengunjung berasal dari kalangan Mahasiswa, Pelajar, Praktisi Hukum, Umum, Pegawai Kanwil. Rata-rata setiap Bulan 25 (dua puluh lima) pengunjung.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah saling tukar informasi.

5. Sarana prasarana :
- Gedung/Ruangan : 6 X 6
- Ruang Baca, Ruang Kerja, Ruang Koleksi  menjadi satu
- Furniture
- Lemari Buku
- Komputer
- Printer
- CD-Rom

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
CD ROM : Hadiah dari BPHN
WEBSITE : Belum ada
Perpustakaan Online : Belum ada

7. Penyediaan Anggaran
Untuk pembelian buku ada


B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
( Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar -  Bali)
Dalam kunjungan ini petugas diterima oleh Kepala Bidang Dokumentasi Hukum Bapak I Nyoman Budiana, S.H..
Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Bali, beberapa hal yang dapat disampaikan dari sisi perkembangan JDIH di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
1. Organisasi
Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan  Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bali Landasan Hukumnya Peraturan Gubernur Bali No. 436 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, maka Peraturan Gubernur tersebut sedang dalam proses revisi.
Pada saat sekarang Pemerintah Daerah Provinsi Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten : Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem, dan 1 (satu) Kota : Denpasar.

2. Sumber Daya Manusia :  5 (lima) orang
Bidang JDI Hukum berjumlah  :
- Eselon III : 1 (satu) orang
- Eselon IV : 1 (satu) orang
Pendidikan
- SLTA :  1 (satu) orang
- S1 :  4 (empat) orang
- Diklat/Kursus :  3 (tiga) orang

3. Koleksi Dokumen Hukum
- Himpunan Yurisprudensi :     10 Judul
- Laporan Penelitian Hukum :       2 Judul
- Seminar Hukum :       1 Judul
- PerGub :   
- SK.Gub. : 
- Warta Perundnag-Undangan :   
- Buku Referensi : 1813 judul
- LN/TLN :
- LD/TLD :
- BN :

4. Tekhnis Pengolahan :
- Buku induk
Sudah dilakukan, tapi lajurnya belum sama dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan;
- Katalog Buku
Belum dilakukan
- Daftar Inventarisasi Peraturan perundang-undangan
Sudah dilakukan, tapi belum memakai pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan;
- Katalog Peraturan
Belum dilakukan
- Abstrak Peraturan perundang-undangan
Belum dilakukan
- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum dengan sistem tertutup
- Pemakai jasa adalah :
a. Instansi lingkup Pemprov 
b. Instansi luar Pemprov
c. Mahasiswa/Akademisi
d. Praktisi
e. Umum

5. Sarana prasarana :
- Ruangan Baca
- Ruang Kerja
- Ruang Koleksi
- Furniture
- Rak buku
- Lemari Buku
- Telpon
- Komputer
- Printer
- Jaringan/Koneksi internet

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
CD ROM : Hadiah dari BPHN
WEBSITE : www.birokumham.baliprov.go.id.
Perpustakaan Online : Belum ada
9. Penyediaan Anggaran sudah ada


III. HASIL EVALUASI
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Bali  :
1. Masih terbatasnya tenaga yang profesional dalam pengelolaan JDIH;
2. Buku-buku yang ada belum tertata dengan baik,  karena buku-buku tersebut belum ada nomor kelasnya, sehingga buku-buku tersebut tidak dapat mengelompok dalam bidang yang sama;
3. Belum tersedia pedoman teknis pengelolaan dokumentasi yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan; 
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan JDIH terutama belum terkoneksinya penggunaan Website Internet;
5. Sering terjadi pengalihan tugas (mutasi) kebidang lain; 
6. Saat ini Kasubid JDIH yang ada sudah pensiun dan belum ada penggantinya.
B. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali  :
1. Belum tersedia pedoman teknis pengelolaan dokumentasi yang dikeluarkan oleh Pusat Jaringan; 
2. Belum melakukan pengolahan secara manual seperti buku induk, daftar inventarisasi, katalog buku, katalog peraturan seperti yang dilakukan di Pusat Jaringan.
3. Terbatasnya kemampuan SDM  yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung kelancaran dokumentasi dan informasi hukum.
4. Ruangan yang  ada sudah memadai, pada saat ini Ruang Kerja, Ruang Baca dan Penyimpanan Koleksi sudah terpisah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari hasil peninjauan lapangan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat kami sampaikan bahwa Pengelolaan JDIH di kedua instansi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan, terkhusus dalam teknis pengolahannya. Di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali memakai sistem sendiri sehingga buku-buku bidang tertentu tidak dapat tersimpan dalam satu deretan buku bidang yang sama, letaknya terpisah karena sistem pengolahannya yang salah.  
Dari hasil peninjauan lapangan ke Biro Hukum Setda Provinsi Bali, buku-buku diolah dengan sistem sendiri juga, sehingga buku-buku dalam bidang yang sama belum dapat mengelompok menjadi satu. SDM yang mengelola JDIH masih perlu ditambah khususnya yang mengetahui teknologi informasi dan komunikasi, sudah tersedia sarana penyimpanan data secara online (Website), akan tetapi masih tergabung dalam website instansi induk Pemerintah Daerah Provinsi Bali, belum mempunyai website tersendiri khusus untuk JDIH.





2. SARAN
Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
a. Agar BPHN membina supaya buku-buku tersebut diolah dengan UDC, dan diberikan buku UDC dan Indeks Relatif serta Tajuk Subyek, karena disana tidak ada. Dengan tertatanya buku-buku hukum tersebut akan mudah untuk ditelusuri. 
b. Kami sarankan untuk melengkapi peraturan-peraturan produk dari Kementerian Hukum dan HAM karena Kanwil adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham di Pusat
c. Agar tenaga yang sudah dilatih tidak dipindahkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penataan seperti yang sudah diajarkan, dan menularkan ilmunya kepada staf yang lain.
d. Menginventarisir terkhusus Peraturan-peraturan produk dari Kementerian Hukum dan HAM dan peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk Biro Hukum Setda Provinsi Bali
a. Mengutamakan pengumpulan produknya sendiri dari sejak Pemerintah Daerah Provinsi Bali ada sampai saat sekarang;
b. Menata buku-buku tersebut dari tahun yang paling tua dan diletakan dalam ruang khusus untuk peraturan perundang-undangan;
c. Menginventarisir peraturan perundang-undangan produk dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara lengkap;
d. Menyimpan peraturan perundang-undangan tersebut dalam suatu CD.

Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Pemda Setda Provinsi Bali
a. Untuk keberhasilan pengelolaan JDIH di dua instansi diatas, perlu adanya kesiapan sarana otomasi dalam rangka pelayanan informasi hukum secara tepat guna dan terbaru.  Apalagi ditambah dukungan sarana internet sebagai sarana multimedia informasi, akan sangat membantu penyebaran informasi maupun koneksitas informasi secara cepat.
b. Koleksi JDIH kedua instansi diatas perlu dilengkapi dengan pengiriman buku buku terbitan BPHN.
c. SDM yang handal di kedua instansi tersebut diatas perlu ditambah,


 
 
                                                Jakarta,  17 Mei 2013
                                              Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
 
 
 
        ( Indyah Respati, S.H. )                                                           ( Nandi Widyani, S.H., M.H.)
 
 
 
E.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL  3-5 JUNI 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
 
 
I. Pendahuluan
Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional disebutkan bahwa Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIHN. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.194.HN.02.01 Tahun 2013, tanggal 7 Mei 2013 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2013 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :
1. Tana Mantiri, S.H., M.H.
2. Diden Priya Utama, S.kom.
Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum. Disamping itu, monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan Biro Hukum Provinsi di Kalimantan Tengah.

 II. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Kalimantan Tengah (Jalan G. Obos No. 10 Palangkaraya, Kalimantan Tengah)
Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Ibu Ninik Hariwanti, S.H., L.LM.), Kepala Bidang Hukum (Bapak Karyadi, S.H., M.H.) dan Kepal Sub Bidang JDIH (Bapak H. Ahmadi, S.H.). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :

1. Organisasi 
Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005. Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, di bawah Bidang Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.


2. Sumber Daya Manusia
Sub Bidang JDIH terdiri 3 orang yang terdiri :
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang JDIH
- 2 (dua) orang staf bidang JDIH
Latar belakang pendidikan pengelola JDIH, adalah 1 (satu)  orang dengan latar belakang pendidikan D3 1 (satu) orang,  S1 2 (dua) orang. Sementara dari sumber daya yang ada itu, sudah ada 1 (satu) orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan dokumentasi dan informasi hukum di Pusdiklat BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Koleksi Dokumen Hukum
Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang ada dengan perincian sebagai berikut :
- Buku Hukum : 1362 buku
- Buku Bidang Lain : 143 buku
- Himpunan Perundang-undangan : 483 buku
- Himpunan Yurisprudensi : 7 buku
- Laporan Penelitian Hukum : 11 buku
- Hasil Seminar Hukum : 9 buku
- Naskah Akademis/RUU : 23 buku
- Kumpulan Guntingan Koran : 30 bundel
- Lembaran Resmi : 156 bundel
- Himpunan Berseri : 46 buku
- Majalah Hukum : 126 eksemplar
- Surat Kabar : 3 eksemplar
- Terbitan Hukum : 1 eksemplar
- Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi : 147 eksemplar

4. Teknis Pengelolan
- Produk hukum/informasi hukum yang diterima, diklasifikasikan, setelah itu dimasukkan ke dalam aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pencarian.
- Setelah diklasifikasi, buku disimpan di lemari perpustakaan.
- Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, mahasiswa, dosen, birokrat dan masyarakat umum, dengan pengunjung rata-rata 20 orang per bulan.

5. Sarana Prasarana 
- Memiliki ruangan JDI Hukum tersendiri
- Meja Kerja sebanyak 3 buah
- Kursi baca sebanyak 8 buah
- Lemari buku 8 buah
- Komputer 1 unit, digunakan baik untuk layanan maupun operasional
- Scanner 1 buah
- Printer 1 buah.


6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sampai saat ini belum  memiliki website JDIH sendiri, otomasi dalam pengelolaan JDIH menggunakan aplikasi sendiri yang ditempelkan di website Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

7. Permasalahan yang dihadapi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Dari data yang ditemukan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dapat kami sampaikan bahwa :
1. dan SDM
Koleksi Perpustakaan Hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, masih sangat terbatas di sebabkan minim anggaran untuk pengadaan buku baru, koleksi buku sudah diolah sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.
Sumber Daya Manusia, pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH masih terbilang belum mencukupi, dari 2 (dua) orang staf Subbid JDIH 1 orang staf yang diperbantukan di subbid JDIH.
2. Fasilitas penunjang lain
Sarana penunjang dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan internet. Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sudah memiliki website kantor wilayah yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi hukum dan dapat digunakan untuk menyediakan informasi/dokumentasi hukum.

8. Saran-Saran
Harapan dari jajaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah saat ini adalah untuk dapat membangun website JDIH sendiri. Sementara dari sisi SDM juga bisa mendapatkan pendidikan/pelatihan pengelola JDIH. Subbid JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah juga berharap mendapatkan bantuan buku-buku mengenai hukum. Sarana dan prasarana yang dapat secara bertahap dapat dilengkapi untuk mendukung layanan informasi hukum. Kanwil juga mengharapkan adanya sosialisasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan penjelasan lebih lanjut implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan JDIH.

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Jalan. RTA. Milono No. 1, Palangkaraya - Kalimantan Tengah).
Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Bagian Dokumentasi Hukum (Bapak, Maharidiawan Putra, S.H., M.Hum.) dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi (Bapak Indra Setyawan, S.H). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDIH Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :



1. Organisasi 
Keberadaan organisasi JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/35/HUK Tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Subbagian Dokumentasi, di bawah Bagian Dokumentasi Hukum, di bawah Biro Hukum dan HAM Setda Kalimantan Tengah.

2. Sumber Daya Manusia
Subbagian Dokumentasi terdiri 14 orang yang terdiri :
- 1 (satu) orang Kepala Subbagian Dokumentasi
- 2 (dua) orang staf Subbagian Dokumentasi dan
- 1 (satu) orang tenaga kontrak
Sementara dari sumber daya yang ada itu, belum ada yang mengikuti pendidikan/pelatihan dokumentasi dan informasi hukum baik di Bintek JDIH di BPHN ataupun di instansi lain.

3. Koleksi Dokumen Hukum
Jumlah keseluruhan koleksi buku dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada dengan perincian sebagai berikut :
- Himpunan peraturan : 2.962 Peraturan

4. Teknis Pengelolaan
- Alur buku masuk sampai penempatannya di rak pelayanan : buku masuk – staff – kepala biro – kepala bagian – kasubag dokumentasi – operator – jenis produk hukum.
- Sudah mengerjakan Katalogisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya..
- Mengelola Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Himpunan Peraturan Daerah dan disebarkan keseluruh kabupaten/kota beserta dinas-dinas dalam provinsi Kalimantan Tengah.
- Semua produk hukum telah ter upload ke web jdih.kalteng.go.id.
- Pemakai jasa adalah intern karyawan internal Provinsi Kalimantan Tengah, mahasiswa, masyarakat umum, praktisi hukum.

5. Sarana Prasarana 
- Memiliki ruangan kerja;
- 2 buah Komputer;
- 1 buah Printer;
- koneksi internet;
- website JDIH (www.jdih.kalteng.go.id);
- Lemari Katalog 1 buah;
- Lemari buku 3 buah;
- 5 buah kursi.



6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sektretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini sudah  memiliki website JDIH subdomain dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah diinput dan dapat diunduh dalam bentuk pdf. Walaupun demikian belum semua peraturan, terutama peraturan pemerintah kota/kabupaten yang sudah terintegrasi di web tersebut. Setidaknya kegiatan otomasi dokumentasi hukum telah dilakukan.

7. Permasalahan yang dihadapi di Sektretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Dari data yang ditemukan di Sektretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat kami sampaikan bahwa :
1. SDM
Sumber Daya Manusia, pengelola bahan informasi hukum di Sub Bagian Dokumentasi belum menguasai bidang IT yang menyebabkan penginputan atau pemutakhiran data mengalami keterlambatan, disamping itu dari SDM yang ada belum ada yang mengikuti pelatihan/pendidikan pengelola JDIH.  
2. Fasilitas penunjang lain
Subbag Dokumentasi sebagai pengelola JDIH di Sektretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki website yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi hukum, tetapi SDM pengelola belum menguasai IT.

8. Saran-Saran
Harapan dari jajaran di Subbag Dokumentasi sebagai pengelola JDIH di Sektretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah SDM pengelola JDIH mendapatkan pendidikan/pelatihan pengelola JDIH khusus dalam pengembangan JDIH.
 
 
  
                                                       Jakarta,  13 Juni 2013
                                                         Pelaksana Evaluasi
    


       (Tana Mantiri, S.H., M.H)                                  (Diden Priya Utama, S.kom.)


 
F.LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL  18-20 JUNI 2013
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA BARAT     



I. PENDAHULUAN
      Guna pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  baik di tingkat pusat maupun daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ke tiap-tiap anggota jaringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012, sehingga dengan monitoring dan evaluasi tersebut dapat diketahui dengan tepat tentang permasalahan yang ada, selanjutnya sebagai pusat jaringan Badan Pembinaan Hukum Nasional diharapkan dapat memberikan solusimyang tepat.
Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI., Nomor PHN.250-HN.02.01 Tahun 2013 tentang kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Barat (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Biro Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat) tahun anggaran 2013, tertanggal 14 Juni 2013 dan surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Nomor PHN.4-HN.02.01-51 tertanggal  10 Juni 2013, sebagai pelaksana tugas adalah :
1. Ninuk Arifah, S.H., M.H.
2. Tita Sulistiani, S.Sos.

II. PELAKSANAAN MONITORING
A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27, Bandung.
Dalam kunjungan ini kami diterima oleh Kepala Divisi Administrasi (Bapak Tosin Junansyah, S.H., M.H., Kepala Bidang Hukum (Bapak Drs. Nugi Syamsunugraha), Kepala Subbidang JDIH (Ibu Drs. Yuniarti Kurniasari).
Dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi tersebut terdapat beberapa temuan  yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan JDIHN selanjutnya.
1. Organisasi
Keberadaan organisasi JDIHN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI., berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Hukum, Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Sumber Daya Manusia

Bidang Hukum (Subbidang JDIH) berjumlah :
- Eseleon III :  1 orang
- Eselon IV :  1 orang
- Fungsional Pustakawan :  -
- Fungsional Umum :  3 orang

Pendidikan :
- Strata 1 (S1) :  4 orang
- Strata 2 (S2) :  1 orang
- SMU :  1 orang
- Diklat/kursus :  1 orang

3. Koleksi Dokumen Hukum :
- Buku hukum : 4.258 eksemplar;
- Buku bidang lain;
- Himpunjan Peraturan;
- Buku referensi;
- Makalah/kertas kerja;
- Kumpulan klipping;
- Surat kabar;
- Majalah;
- Lembaran Negara;
- Tambahana Lembaran Negara;
- Lembaran Daerah;
- Tambahan Lembaran Daerah;
- Rekaman CD;
- Brosur; 
- Peta.

4. Teknis Pengolahan :
- Buku induk
Dokumen hukum sudah dimasukkan ke dalam buku induk walaupun lajur buku induk hukum belum sesuai dengan yang ada di pusat jaringan.

- Katalog buku 
Sudah dilakukan untuk buku-buku lama dan buku-buku baru belun dilakukan (karena pengelola JDIH yang telah mengikuti pelatihan pensiun).

- Daftar inventaris peraturan perundang-undangan belum dilakukan;
- Abstrak peraturan perundang-undangan belum dilakukan.
- Kliping Koran telah dilakukan.
- Pelayanan dokumen/produk-produk hokum dilakukan dengan system tertutup. Pengunjung berasal dari kalangan intern Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI., mahasiswa, pelajar, praktisi hokum dan masyarakat umum.

5. Sarana Prasarana :
- Gedung/ruang JDIH : 3,5 m x 10 m;
- Ruang koleksi menjadi satu dengan ruang kerja dan ruang baca;
- Furniture;
- Rak Buku;
- CD-ROM;
- Komputer;
- Printer;
- TV.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  :
- CD-ROM dari BPHN;
- Website belum ada;
- Perpustakaan online belum ada.

7. Penyediaan anggaran sudah ada.


B. Biro Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Bandung
Dalam kunjungan kami diterima oleh pengelola JDIH, bapak Agus Sopian, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum sedang tugas ke Jakarta).
Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat temuan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan JDIH selanjutnya.

1. Organisasi.
Keberadaan prganisasi JDIH di Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersadarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009 tentnag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Jawa Barat, yaitu di bawah Biro Hukum, Bagian Hukum, Subbagian Dokumentasi Hukum.
Dengan adanya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 maka Peraturan Gubernur tersebut akan dilakukan revisi.

2. Sumber Daya Manusia : 3 orang
Bagian Hukum :
- Eselon III  : 1 orang
- Eselon IV   : 1 orang
-Pendidikan :
- Strata 1 (S1) : 3 orang
- Diklat/kursus : -

3. Koleksi Dokumen Hukum:
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan;
- Himpunan Yurisprudensi;
- Kumpulan guntingan korang bidang hokum;
- Berita Negara;
-Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara;
- Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;
- Himpunan keputusan Menteri;
- Majalah Hukum (Dalam dan Luar Negeri);
- Surat kabar;
- Gambar/foto;
- Rekaman CD;
- Putusan Pengadilan.

4. Teknis Pengolahan :

- Buku induk 
Sudah dilakukan, akan tetapi lajur belum seperti pedoman dari pusat jaringan;
- Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sudah dilakukan;
- Katalog buku sudah dilakukan;
- Katalog Peraturan Perundang-undangan sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan pedoman dari pusat jaringan;
- Abstrak Peraturan Perundang-undangan sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan pedoman dari pusat jaringan;
- Pelayana peraturan Perundang-undangan, buku-buku hokum dan kliping Koran dengan sistem tertutup;
- Pemakai jasa pelyanan : Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Instansi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mahasiswa, Praktisi Hukum, Masyarakat Umum.

5. Sarana dan Prasarana :
- Ruang kerja;
- Ruang penyimpanan koleksi;
- Furniture;
- Telepon;
- Faximili;
- CD-ROM;
- Komputer; Printer;
- Scanner;
- Jaringan internet.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi :
- CD-Rom dari BPHN
- Website sudah ada

7. Penyediaan anggaran sudah ada.

III. HASIL EVALUASI

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan JDIH terutama belum adanya internet dan website;
2. Buku-buku sebagian sudah dilakukan pengolahan/nomor klas, sebagian (terutama yang baru-baru) belum dilakukan;
3. Terbatasnya pengelola JDIH yang professional;
4. Belum lengkapnya buku pedoman pengolahan teknis dokumentasi yang dikeluarkan oleh pusat jaringan;
5. Sering terjadi mutasi petugas pengelola ke bidang lain;
6. Pengelola yang sudah pernah mengikuti pendidikan telah  pension dua bulan yang lalu dan belum ada pengganti.

B. BIRO HUKUM PROVINSI JAWA BARAT :

1. Tidak ada pedoman teknis pengolahan dokumentasi yang dikeluarkan oleh pusat jaringan;
2. Sudah melakukan pengolahan secara manual dan diterbitkan seperti daftar inventarisasi katalog peraturan dan abstrak peraturan, tetapi belum sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pusat jaringan;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pengelola JDIH;
4. Ruangan yang tersedia belum memadai, ruang kerja staf menjadi satu dengan penyimpanan koleksi dan tidak ada ruang baca.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN :
a. Dari hasil peninjauan lapangan di Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM RI. Dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa dapat kami sampaikan bahwa kegiatan JDIH di kedua Instansi tersebut belum berjalan dengan baik, di Kantor Wilayah Kementeri Hukum dan HAM Jawa Barat pengelola yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan latihan JDIH sudah pension dan belum ada penggantiny, buku-buku pedoman teknis pengolajan tidak lengkap, jumlah koleksi sangat terbatas.
b. Hasil peninjauan lapangan di Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, buku-buku hokum telah dilakukan pengolahan tetapi hanya buku-buku lama sedangkan buku-buku baru belum karena petugas pengelolanya telah pension dan belum ada pengganti, sekarang petugas pengelola JDIH hanya satu orang dan belum pernah mengikuti pelatihan.
Sudah tersedia website akan tetapi masih bergabung dengan website instansi induk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.  SARAN :

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM RI. Jawa Barat :

- Kami menyarankan untuk menambah koleksi terutama peraturan-peraturan Menteri hukum dan HAM RI., buku-buku hukum yang diperlukan oleh pengunjung, dan berlangganan majalah hokum;
- Agar BPHN mengirim hasil-hasil penelitian hokum karena ada mahasiswa yang menanyakan hal tersebut;
- Staf pengelola yang sudah mengikuti pelatiahan agar tidak dimutasi selama jangka waktu tertentu, setidaknya setelah melakukan pembenahan dan pengkaderan tenaga pengelola;
- Diusahakan mempunyai website JDIH walaupun masih menempel di Instansi Induk.
- Perlu adanya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan JDIH;
- Anggaran yang ada perlu ditingkatkan.

Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat :

- Agar menambah petugas pengelola JDIH;
- Menginventarisir semua peraturan yang ada di Subbagian Dokumentasi;
- Agar BPHN mengirim buku-buku pedoman teknis pengolahan, supaya produk hokum yang ada tertata dan terolah sesuai dengan yang diharapkan oleh pusat jaringan;
- Untuk menambahn koleksi, terutama peraturan/keputusan Menteri.
- Perlu adanya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan JDIH;
- Anggaran yang ada perlu ditingkatkan.
 
 
 
                                                           Jakarta, 24 Juni 2013
                                             Pelaksana Monitoring dan Evaluasi JDIH
  


            Tita Sulistiani, S.Sos.                                    Ninuk Arifah, S.H., M.H.
  
                                
 
 
 
 
I.Hasil Kegiatan Sosialisasi Anggota JDIH Tahun 2012

A.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 17 s.d 19 April 2012
DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT




A.    PENDAHULUAN
Dalam rangka upaya pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN pada tahun anggaran 2012 melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengelola JDIH di daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-69.HN.02.01 Tahun 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 17 s.d 19 April 2012 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  telah melaksanakan sosialisasi JDIHN di Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
B.    MAKSUD DAN TUJUAN.
Sosialisasi dilakukan sebagai upaya BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan JDIH di Provinsi. Dalam sosialisasi ditekankan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemerintah  Daerah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Sekretariat DPRD untuk :
1.    Memasyarakatkan keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH di seluruh Anggota Jaringan;
2.    Melakukan koordinasi dengan BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan ke 6 aspek JDIH khususnya penggunaan Teknologi dan Komunikasi dalam pengelolaan JDIH dengan menerapkan pengembangan sistem informasi hukum berbasis Web dan jaringan internet sebagai upaya membangun simpul-simpul informasi hukum berbasis elektronik dengan format pangkalan data dan komunikasi agar dapat terintegrasi secara on-line dengan website bphn.go.id.
C.    OUTPUT YANG DIHASILKAN
a.    Pemahaman PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang juga diartikan sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
b.    Peningkatan kerjasama antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan maupun antar sesama Anggota Jaringan agar tercapai keseragaman/kesamaan pemahaman dalam pengelolaan JDIH;
c.    Pemahaman UU No. 14 Tahun 2008 untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di seluruh Anggota Jaringan wilayah Kalimantan Barat;
d.    Pemahaman tentang teknis pengelolaan JDIH di Anggota Jaringan.
D.    PELAKSANAAN SOSIALISASI
Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Pontianak Kalimantan Barat pada :
1.    Hari/Tanggal    :    Rabu, 18 April 2012
2.    Waktu    :    09.00 – 13.00 WIB
3.    Tempat     :    Hotel Kapuas Palace
4.    Kegiatan sosialisasi JDIH di Pontianak dihadiri sebanyak 45 peserta yang berasal dari : Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Barat, Seluruh UPT di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan beberapa instansi yang mengelola dokumentasi hukum. 
5.    Jalannya Kegiatan Sosialisasi 
    a.    Pembukaan
        -    Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
    -    Sambutan Pengarahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat meliputi bahwa : Pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta semua pihak yang ikut serta dalam persiapan acara ini.
Maksud dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH dimasing-masing Anggota serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik sesuai dengan teknis-teknis pendokumentasian hukum yang telah ditetapkan guna mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah serta dokumentasi hukum lainnya dalam mewujudkan suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Sosialisasi pelaksanaan JDIH perlu terus diupayakan secara merata ke seluruh Anggota Jaringan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan mengingat dewasa ini masyarakat semakin kritis seiring dengan dinamika perubahan yang cepat, sehingga tuntutan atas kepuasan dan kebutuhan informasi hukum menjadi semakin tinggi. Sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH serta menyamakan persepsi agar terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan JDIH. Penyebaran informasi mengenai hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terbaru maupun bahan dokumentasi hukum lainnya harus dapat disajikan secara cepat dan mudah didapatkan, disamping itu informasi yang disajikan harus terjamin keakurasiannya dilengkapi dengan status berlakunya.
Kepala BPHN juga mengharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum termasuk informasi hukum yang terpadu (Law Center) diwilayahnya.
BPHN sebagai Pusat Jaringan telah merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sampai dengan saat ini telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis web dan jaringan internet dalam pengelolaan JDIH untuk mengintegrasikan seluruh Anggota JDIH secara on-line. Baru-baru ini kami telah me “launching” database kompilasi Hukum Acara Pidana Indonesia yang tersebar diberbagai peraturan yang dapat diakses melalui website kami di www.bphn.go.id. Selanjutnya dalam rangka koordinasi peningkatan otomasi pengelolaan JDIH kiranya perlu diambil langkah-langkah strategis yaitu setiap Anggota JDIH merencanakan dan menyiapkan pengembangan JDIH berbasis web dan internet dilingkungan masing-masing dan berkolaborasi dengan Pusat JDIH.
Pada saat ini BPHN sedang mempersiapkan penyempurnaan modul-modul dan pedoman standar kerja Anggota JDIH.
b.    Penyampaian Makalah Tentang :
-    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Tana Mantiri, S.H., M.H. meliputi :
Pertama, pembangunan substansi hukum, telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974, berdasarkan itu seminar merekomendasikan “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Kemudian Departemen Kehakiman memprakarsai lokakarya-lokakarya yang diadakan di Jakarta maupun di Daerah, dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978 BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional.
Pada tahun 1999 disahkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam Keputusan Presiden tersebut dirumuskan pengertian JDIH adalah “Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat”. Yg sekarang ini telah berganti menjadi PERPRES Nomor 33 tahun 2012.
Maksud dan tujuan JDIH adalah untuk :
a.    mengumpulkan, mengolah, menyebarkan dan menyimpan bahan dokumentasi hukum;
b.    menunjang kegiatan perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian, pelayanan dan penegakan hukum;
c.    mempermudah penemuan kembali bahan dokumentasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan akurat serta dapat membantu pejabat mengambil suatu keputusan/kebijakan sebagai bahan pertimbangan;
d.    menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakan hukum;
e.    membina keterampilan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum dan membina pemupukan koleksi bahan dokumentasi hukum;
f.    membantu masyarakat agar memperoleh informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat.
Dalam Pembinaan JDIH dilakukan dengan meletakkan dasar dan landasan kerja pengelolaan dokumentasi yang meliputi 5 aspek yaitu : Organisasi/Metoda; Personalia/Diklat; Koleksi; Teknis, Sarana dan Prasarana; dan Mekanisme/Otomasi.
Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan JDIH secara nasional, BPHN telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, upaya ini telah dimulai sejak tahun 1985. Selanjutnya BPHN mengembangkan aplikasi yang disebut dengan /KHAIDAH/ (Khasanah Informasi Dan Anotasi Hukum) yang memfokuskan pengolahan dan temu kembali dalam bentuk indeks, selanjutnya pada tahun 1994 membangun database naskah lengkap dengan program Premise yang disebarkan melalui media CD-ROM, layanan melalui CD-Rom ini setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran data dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Tahun 2003, BPHN telah membangun web/jaringan internet dengan pemasangan jaringan intranet di internal BPHN yang selanjutnya dikoneksikan ke setiap Anggota Jaringan serta publik nasional dan internasional yang terhubung pada salah satu penyedia jasa internet/ISP (Internet Service Provider) dengan alamat http://www.bphn.go.id. Dan baru-baru ini BPHN telah me “launching” Portal situs yang berisi kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id, sebagaimana telah disampaikan pada sambutan Kepala BPHN tadi.
-    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN ) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK ) oleh Emalia Swastika, S.Sos., M.Si meliputi : Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan sistem Manual yaitu cara pembuatan daftar inventarisasi, pembuatan katalogisasi, pembuatan abstraksi dll dan Pemanfaatan Teknologi Informasi denan membangun situs website yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh masing-masing Anggota JDIH.
c.    Diskusi :
Pertanyaan dari :
1.    Sukardi dari STAI Pontianak
-    Bagaimana peran dan fungsi anggota JDI Hukum di Daerah ketika ada masyarakata di daerah yang tidak memahami peraturan-peraturan Daerah ?
-    Kenapa di setiap pembahasan dan sosialisasi selalu saja yang dibahas itu kebanyakan tentang kompilasi hukum acara pidana ? sedangkan hukum acara perdata jarang sekali dibahas, padahal hukum acara perdata juga tidak kalah pentingnya untuk disosialisasikan dan untuk dibahas 
-    Up date perundang-undangan itu sebaiknya diketahui, apakah undang-undang/peraturan itu masih berlaku atau sudah di rubah ?
Jawaban dari Tana Mantiri, S.H., M.H. :
-    Kanwil Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan BPHN dalam penyebaran informasi hukum serta pemerintah daerah tingkat I dan Tingkat II, perguruan tinggi dapat melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar masyarakat di daerah dapat memahami peraturan-peraturan yang berlaku di daerah
Jawaban dari Emalia Swastika, S.Sos., M.Si. :
-    Pembuatan kompilasi hukum acara pidana dalam pekerjaannya bekerjasama dengan World Bank dalam pengelolaannya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengaksesnya, serta guna mendapatkan respon dari masyarakat.
Jawaban dari Tana Mantiri, S.H., M.H. :
-    Dalam hal ini Undang-Undang yang tidak berlaku/diganti sudah disebutkan pada footnote di dalam makalah ini.

2.    Alexander Sibayang – Universitas Panca Bakti
-    Sebaiknya BPHN sebagai Pusat Jaringan membagi-bagikan CD Peraturan Pusat dan Daerah itu ke setiap kanwil, sehingga anggota-anggota jaringan yang ada di daerah tidak perlu harus pergi ke jakarta untuk mendapatkan CD Peraturan tersebut, cukup hanya ke kantor wilayah saja, dan CD nya dapat di Burning (bakar) di kanwil ?
-    Apakah di jaman internet seperti ini sekarang ini masih perlu CD 

3.    Moses Mustika – Kab. Sambas
-    SDM pengelola JDI Hukum di kabupaten sambas sangat terbatas jumlahnya (personil) sudah selalu diusulkan kepada pimpinan agar dapat menambah personil namun tidak pernah mendapat respon (tanggapan) 
-    BPHN sebagai pusat jaringan agar dapat menyurati para pengambil kebijakan yang ada di daerah untuk melakukan RAKOR JDI Hukum disetiap daerah, dan BPHN agar dapat menyadarkan para pengambil kebijakan yang ada di daerah  betapa pentingnya posisi JDI Hukum itu dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Bila perlu BPHN dapat menyurati langsung ke setiap DPRD-DPRD 
-    Dalam hal pengelolaan JDI Hukum, aplikasi apakah yang paling tepat untuk digunakan ?

4.    Desi – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar
-    JDIH Kanwil sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan JDIH sebaik-baiknya, namun selalu saja kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan JDI Hukum yang ada di Kabupaten/Kota. Dan  Kanwil Kalbar masih saja mendapat warna merah dalam hal pelaksanaan JDI Hukumnya 
-    Seharusnya BPHN dapat membagi-bagikan CD-ROM peraturan Pusat/Daerah disetiap kegiatan sosialisasi JDIH ke Daerah (sebagai souvenir) 


Jawaban dari Emalia Swastika, S.Sos., M.Si.:
-    CD-ROM tetap dikembangkan dan digunakan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan intenet, maka peraturan itu masih tetap bisa dibuka
-    Updating data peraturan terus di up date ke dalam website, tetapi updating data ke CD-ROM dilaksanakan secara serentak.
-    Dalam pemilihan penggunaan aplikasi, bisa memilih aplikasi yang mana saja yang dianggap lebih mudah penggunaannya.
-    Pemberian status warna pada anggota Jaringan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan keadaan kegiatan JDIH yang ada di daerah.
-    Akan ditindaklanjuti untuk menyurati Pemda, bila perlu juga Ke DPRD agar dapat melaksanakan dan merancangkan Anggaran Untuk  Rakor guna  mengembangkan kegiatan JDIH di daerah.
-    BPHN belum dapat memberikan CD-ROM ke setiap kanwil sebagai souvenir, tetapi BPHN dapat menyediakan pelatihan CD-ROM dan memberikan CD-ROM tersebut sebagai hadiah bagi yang mengikuti pelatihan tersebut.
-    Status JDIH di kanwil akan diberikan penilaian khusus sebagai perpanjangan tangan BPHN di daerah.
5.    Septin – Kanwil Kemenkumham Kalbar
-    Berharap bahwa pimpinan mempunyai perhatian dan kesadaran tentang pentingnya JDI Hukum sebagai penyedia informasi hukum, sehingga pimpinan tidak menganggap bahwa JDI Hukum itu sebagai anak tiri, dan bisa menyediakan alokasi dana dalam hal pelaksanaan kegiatan JDI Hukum.




6.    Nababan  – Biro Hukum Prov.Kalbar
-    Kanwil sebagai perpanjangan tangan BPHN di daerah, guna penyebaran informasi hukum, tetapi pemda sebagai pusat jaringan di daerah 
-    Kanwil mendapat kategori merah, hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya dukungan dana, sarana/prasarana dalam hal pengelolaan JDIH 
-    Kenapa hanya  sumatera online saja yang dikembangkan ? kenapa tidak ada kalimantan online ?
-    SDM yang sudah terlatih dalam pengelolaan JDIH di mutasi ke bagian lain, sehingga tidak ada lagi pengelolaa JDIH yang terampil 
-    Sebaiknya produk informasi hukum perda dibagikan dalam bentuk CD-ROM, bukan dalam bentuk print out.

Jawaban dari Emalia Swastika, S.Sos., M.Si.:
-    Perpres Nomor 33 tahun 2012 akan lebih membuka perhatian para pengambil kebijakan guna menyadari perlunya JDI Hukum.
-    Pengelola Sumatera Online itu dulu dilakukan oleh adanya kedekatan mantan kepala BPHN dengan ketua Divisi Regional Telkom Sumatera ditambah lagi keaktifan dari anggota-anggota jaringan yang ada di Sumatera, semoga Kalimantan online bisa menyusul.

E.    Acara Penutupan :
Kegiatan Sosialisasi JDIH di Provinsi Kalimantan Barat ditutup oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar yg diwakili Oleh Bapak Nababan. Dalam Sambutannya disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat tersedianya saluran (akses) informasi hukum secara nasional dalam menghadapi globalisasi informasi,  Dan BPHN sebagai Pusat Jaringan  sangat dibutuhkan Keseriusan nya Guna Menyurati  para Pengambil Kebijakan yg ada di daerah untuk bisa lebih memberikan perhatian dalam hal pengembangan JDI- Hukum di daerah nya masing-masing , sehingga tidak ada lagi  anggapan bahwa JDIH itu merasa dianak Tirikan  oleh  karena itu diperlukan komitmen, koordinasi yang sinergi dan persepsi yang sama mengenai pengelolaan informasi hukum menuju terwujudnya layanan informasi hukum. Kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada pertemuan ini, hal ini menunjukkan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab seluruh peserta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan JDIH di Wilayah Kalimantan Barat. Hasil sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH.

   

B.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 10-12 APRIL 2012
DI PADANG SUMATERA BARAT 


A.    PENDAHULUAN
    Perkembangan dunia yang semakin terbuka dan global dewasa ini menyebabkan akselerasi pembangunan makin meningkat di segala bidang tidak terkecuali pembangunan bidang hukum.  Makin meningkatnya pembangunan khususnya pembangunan bidang hukum banyak didorong serta dipengaruhi arus informasi dengan dukungan teknologi informasi (TI) berupa jaringan internet, satelit, dan media komunikasi lainya.
    Sebagaimana diketahui pembangunan bidang hukum merupakan amanat UUD 1945 karena merupakan kosekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum.  Pembangunan bidang hukum harus dilakukan secara konsisten, tersistem  dan berkesinambungan. Pada hakekatnya pembangunan bidang hukum dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
    Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai suatu institusi yang berada dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai tugas melakukan pembangunan hukum nasional. Banyak tugas yang dilakukan BPHN dalam melakukan pembangunan hukum nasional yaitu melakukan pengkajian dan penelitian hukum, membuat program legislasi nasional (Prolegnas) dan naskah akademis (NA), penyuluhan hukum, dan jaringan dokuemnatsi dan informasi hukum nasional (JDIH). 
    Salah satu program kegitan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan bidang hukum kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Program kegiatan ini merupakan program infrastruktur berupa penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dukungan ini dilakukan melalui program kegiatan  pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pendayagunaan dan penyebarluasan informasi hukum sebagai sarana penyebarluasan pengetahuan hukum (Pasal 1 ayat 3 Perpres no. 33 tahun 2012). 
    Dengan terbitnya Peraturan Presiden no. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang menggantikan Keputusan Presiden no. 91 tahun 1999 yang mengatur hal yang sama adalah sebagai landasan hukum yang dapat memperkuat pembinaan dan pengintegrasian seluruh anggota jaringan maupun penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum ke sesama anggota jaringan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat,mudah, dan cepat.
    Dalam upaya melakukan pembinaan dan pengintegrasian seluruh anggota jaringan tersebut perlu dilakukan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan juga merupakan bagian dari pembangunan dan pembinaan hukum nasional yang dilakukan oleh BPHN.
B.    Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokuemtasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Barat adalah :
1.    Melakukan pembinaan terhadap anggota jaringan 
2.    Melakukan pengintegrasian anggota jaringan di Provinsi Sumatera Barat
3.    Untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH
4.    Untuk mendapatkan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan JDIH ke depannya
C.    Pelaksanaan
    Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) di Padang Sumatera Barat pada:
1.    Hari/Tgl    :    Rabu, 11 April 2012
2.    Waktu    :    08-00-13.00 WIB
3.        Tempat    :     Hotel Pangeran Beach
                                                        Jl. Ir. Haji Juanda No 79 Padang
4.    Pelaksanaan Sosialisasi Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dihadiri  sebanyak 45 orang yang terdiri dari Pengelola Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya ada Biro Hukum, Dinas-dinas, dan SKPD yang juga mengelola JDIH dimasing-masingnya dan Sekretariat DPRD.
5.    Jalannya Kegiatan Sosialisasi
a.    Pembukaan
-    Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
-    Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat;
-    Pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional  Di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Barat (DR. Sumarni Alam, SH.,MH.) sekaligus membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
-    Dalam sambutannya Kepala BPHN yang dibacakan oleh Ka. Kanwil menyatakan bahwa maksud dari penyelenggaraan Sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH di masing-masing anggota serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik sesuai dengan teknis pendokumentasian hukum.
-    Sosialisasi pelaksanaan JDIH perlu terus diupayakan secara merata ke seluruh Anggota Jaringan dan dilakukan secara berkesinambungan.
-    Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum termasuk informasi hukum yang terpadu (Law Center)
-    Dalam rangka koordinasi peningkatan otomasi pengelolaan JDIH kiranya perlu diambil langkah-langkah strategis yaitu setiap Anggota JDIH merencanakan dan menyiapkan pengembangan JDIH berbasis web dan jaringan internet di lingkungan masing-masing serta berkolaborasi dengan Pusat JDIH.

b.    Penyampaian Makalah Tentang:

-    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan   Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Suradji, S.H.,M.Hum meliputi :
1.  Munculnya fenomena terkait undang-undang yang di judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 menarik perhatian masyarakat utamanya BPHN sebagai badan yang melakukan pembinaan hukum nasional meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
2. Fenomena tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur hukum khususya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, dan mudah. Pentingnya JDIH terkait dengan Mahkamah Konstitusi yakni JDIH harus dapat mencatat atau merekam kejadian hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.
3.    Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDI-Hukum untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974
4.   Upaya pembinaan dan pengembangan JDIH Nasional dilakukan dengan Penetapan Pola Kerja JDIHN. Pada awalnya pola pengelolaan JDIH dan Perpustakaan Hukum dilakukan secara manual. Berbagai modul disiapkan, antara lain dengan pembuatan katalog peraturan, katalog buku, daftar inventarisasi peraturan, daftar petunjuk peraturan, tapis (tabel petunjuk intisari hukum).
5.    Kemudian pembinaan dan pengembangan JDIH dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1985. Sejak itu berbagai aplikasi dan pola teknologi pengelolaan JDIH disebarkan keseluruh Anggota Jaringan yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasasi komputer.
6.  Tahun 2003, BPHN telah memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis web/jaringan internet/ISP (Internet Service Provider) dengan alamat http://www.bphn.go.id.
7.   Dengan telah disahkannya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan landasan hukum dalam mengatur penyajian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Salah satu fungsi JDIH adalah memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Peraturan Presiden ini menggantikan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

    -    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Ninik Hariwanti, SH., LL.M meliputi:
        1.    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi suatu kebutuhan dalam menjalankan fungsi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
        2.     Pembangunan JDIH berbasis TIK dapat dimulai dengan pembangunan dokumentasi hukum elektronis. Dokumen elektronis merupakan bentuk transformasi dari dokumen hardcopy menjadi bentuk digital atau soft-copy yang akan lebih mudah dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.
3.  Dalam membangun JDIH berbasis TIK kita tidak hanya membangun infrastruktur saja. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: Suprastruktur yang meliputi e-leadership, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi, Infrastruktur jaringan yang meliputi protokol, topologi, teknologi, Informasi, dan Aplikasi.
        4.    Otomasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di BPHN dimulai sejak tahun 1985 dengan sistem database peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum dalam bentuk indeks/Katalog/Abstrak berupa Sistem KHAIDAH: Khazanah Informasi dan Anotasi Hukum, system database naskah lengkap melalui media CD-ROM sebagai layanan dalam bentuk offline, dengan menggunakan TIK melalui internet, jejaring social Face Book, Twitter, atau Youtube dll, dan sirkulasi pengaksesan katalog atau OPAC (Online Public Acces Catalog). Akan lebih baik lagi bila system otomasi dilengkapi dengan barcoding dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan internet. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum berbasis TIK tersebut sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
        5.    Pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012 adalah sistem sharing antara Anggota Jaringan.
        6.    Untuk mengetahui kondisi Anggota JDIH, BPHN sebagai Pusat Jaringan secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan JDIH melalui kunjungan “on the spot” atau pengamatan jarak jauh (remote) terhadap pemgelolaan situs web Anggota JDIH serta penyebaran “questioner”.
        7.    BPHN sebagai Pusat JDIHN terus mengembangkan berbagai database hukum untuk melengkapi konten dan fitur-fitur guna menyajikan layanan informasi hukum secara online, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Acara Pidana dalam bentuk website, yaitu database.
        8.    Untuk mengetahui perkembangan kemajuan Anggota Jaringan di daerah Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional membuat suatu indikator berdasarkan status warna merah, kuning, dan hijau. Indikator hijau menandakan website tersedia, produk peraturan tersedia, berita terupdate; indikator kuning berarti website tersedia namun peraturan belum terupdate; indikator merah berarti website belum tersedia, peraturan juga belum ada. Contoh Pemerintah Kab. Agam mendapat status hijau berarti website telah tersedia, produk peraturan daerah tersedia, informasi hukumnya selalu terupdate.

c.    Diskusi
-    Pertanyaan/saran
        
1.    Arnold/Sekretariat DPRD Padang
-    Menyarankan agar sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga pengelola JDIH diberikan reward.
-    Menanyakan mengapa JDIH sudah berumur 34 tahun namun belum juga mengalami kemajuan mungkin hal ini karena kita kurang menginformasikan, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang.
-    Menanyakan nomenklatur JDIH. Apakah nomenklatur JDIH bisa disesuaikan dengan kebutuhan DPRD di daerah.

2.    Arnedi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
    
-    Menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi dan pengelolaan JDIH di Dinas Kelautan dan Perikanan belum berjalan dengan baik. Apakah mungkin kegiatan Sosialisasi JDIH dapat dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ?

3.    Aris Munandar/Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat
-    Di dinas koperasi mengeluarkan sertifikat badan hukum bagi koperasi yang mendaftarkan usahanya ke dinas. Namun yang mengeluarkan sertifikat badan hukum tidak hanya Dinas Koperasi UKM saja masih ada dinas lainnya. Yang sering jadi masalah adalah sering dokumen hukum terkait badan hukum sulit ditemukan kembali. Apakah dalam pengelolaan dokumentasi hukum perlu juga dimasukan aktanya ?

4. Ibu Venti Kusuma Dewi/Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi     Sumatera Barat
-    Apakah secara teknis pengelolaan JDIH dapat sejalan dengan pengelolaan arsip yang dilakukan di Badan Kearsipan ?
-    Apakah dari segi teknologi dan jaringan web. BPHN dapat link dengan web Badan Kearsipan dan Perpustakaan ?
    
-    Jawaban
Dari semua pertanyaan tersebut dijawab sekaligus oleh para narasumber dengan jawaban:
-    Mengenai SDM yang harus diberikan reward, pada dasarnya para pengelola JDIH sudah tersedia jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional pranata komputer yang memberikan tunjangan dan fasilitas lain sebagai reward.
-    Sedangkan mengenai nomenklatur di daerah tidak perlu membuat nomenklatur sendiri. Nomenklatur yang harus di gunakan Anggota Jaringan adalah nomenklatur yang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Presiden no. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jadi tidak usah mengubah nomenklatur yang penting daerah mengelola dokumen hukum sesuai dengan lingkup tugas daerah.
-    Terkait dengan Dinas Kelautan, terlebih dahulu Dinas Kelautan membentuk organisasi dahulu, yaitu siapa melakukan apa yang menjadi tugas substansi pekerjaannya.
-    Kalau Dinas Koperasi dan UKM mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali dokumen hukum (akta pendirian) yang dibutuhkan maka dapat browsing ke Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU). Inilah pentingnya fungsi JDIH yang dapat membantu pencarian dokumen hukum yang dibutuhkan dengan cepat, dan mudah.
-    Untuk mengelola dokuemtasi hukum dengan menggunakan teknologi informasi memang dibutuhkan komputer, aplikasi, program, dan itu sudah terfasilitasi dengan jabatan pranata komputer
-    Mengenai link, semua itu bisa sajalah sejalan dan bersinergi sehingga satu dengan yang lain dapat link. Artinya dari JDIH dapat mengakses ke website Kearsipan dan Perpustakaan demikian sebaliknya.
-    Dan itu tidak perlu dipertentangkan, tapi yang penting adalah bersinergi, walaupun ruang lingkupnya kerjanya berbeda.

d.    Kesimpulan 
-    Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional diperlukan pembangunan infrastruktur hukum termasuk pembangunan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum. Disamping itu juga perlu diperhatikan suprastruktur, teknologi informasi dan komuninasi (TIK) serta 5 (lima) aspek pengelolaan dokumentasi hukum yang meliputi organisasi dan metoda, sumber daya manusia (SDM), koleksi, sarana dan prasarana, dan otomasi.  

-    Dengan dibacakannnya kesimpulan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Padan Sumatera Barat sekaligus dilakukan penutupan                                                                                              Pontianak, 19 April  2012.

C.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 27 S.D 29 MARET 2012 DI GRAND SERELA HOTEL
BANDUNG - JAWA BARAT



I.    PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Indonesia. Diundangkan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya rekomendasi dari Seminar Hukum Nasional III tahun 1974. Rekomendasi diajukan karena dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih lemah. Lemah dalam arti dokumentasi/perpustakaan hukum belum mampu menyediakan akses informasi sehingga dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat diperlukan.
Dalam kerangka kerja sama berjaringan ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang ditugasi untuk melakukan pembinaan, pengembangan Anggota JDIHN. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan JDIHN, BPHN melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN, melaksanakan pertemuan berkala tahunan, sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan Anggota JDIHN agar mampu menyediakan akses informasi hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-24-HN.02.01 Tahun 2012 tertanggal 1 Maret 2012 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDI-Hukum di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 27 s.d. 29 Maret 2012 BPHN menyelenggarakan Sosialisasi di Grand Serela Hotel, Bandung – Jawa Barat. Topik sosialisasi berkenaan dengan dua hal pokok yaitu : 
1.    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2.    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
II.    MAKSUD DAN TUJUAN.
Sosialisasi kebijakan BPHN sebagai Pusat Jaringan dilaksanakan dengan maksud agar para peserta (perwakilan dari Anggota Jaringan) mengetahui:
1.    pentingnya akses informasi hukum untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan pembangunan hukum; dan mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good govrnance) yang bebas dari KKN serta pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum.
2.    masalah apa yang melatarbelakangi dibentuknya JDIHN;
3.    mengapa pengelolaan informasi hukum perlu dilakukan;
4.    tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum;
5.    arah dan cara pembinaan dan pengembangan lima aspek JDI-Hukum (organisasi; personalia; koleksi; teknis, sarana dan prasarana; dan  otomasi);
Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud agar para peserta mengetahui:
1.    bahwa pemanfaatan komputer berbasis database dapat mempermudah dan mempercepat pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
2.    bahwa pemanfaaan internet (komputer dan telekomunikasi) berbasis Website dapat memperluas jangkauan penyebaran informasi dan memudahkan semua lapisan masyarakat mencari informasi sesuai denan kepentingan masing-masing;
3.    memperkenalkan Website bphn.go.id dan berbagai fasilitas pencarian informasi hukum yang ada di dalamnya;
4.    secara khusus memperkenalkan database hukum acara pidana yang ada di Website bphn.go.id yang dapat diakses melalui internet.
Sementara tujuan dari sosialisasi kedua topik di atas dalam pelaksanaan Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum ini adalah:
1.    Para peserta (perwakilan dari Angota JDIHN) memahami pentingnya akses informasi hukum;
2.    Para perserta mengetahui latar belakang pembentukan JDIHN;
3.    Para perserta mengetahui konsep dasar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4.    Para perserta mengetahui sumber daya yang dibutuhkan oleh dokumentasi hukum;
5.    Para peserta mengetahui arah pembinaan dan pengembangan lima aspek JDI-Hukum agar mampu menyediakan akses informasi hukum internal (Local Area Network) maupun eksternal ( internet berbasis Website).
III.    OUTPUT SOSIALISASI JDIHN SECARA NASIONAL
1.    JDI-Hukum efektip digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan kuantitas/kualitas hasil kegiatan pembangunan hukum;
2.    JDI-Hukum efektip digunakan sebagai instrumen pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance);
3.    JDI-Hukum efektip digunakan mendukung keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum;
IV.    PELAKSANAAN SOSIALISASI
Sosialisasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat di Bandung - Jawa Barat pada:
1.    Hari/tanggal    :    Rabu, 28 Maret 2012
2.    Waktu    :    Pukul 08.00 – 12.30
3.    Tempat    :    Grand Serela Hotel, Jl. RE. Martadinata No. 56
Bandung – Jawa Barat
4.    Peserta     :    Kegiatan sosialisasi dihadiri 45 orang peserta yang berasal dari instansi pemerintah di wilayah Jawa Barat: 
5.    Susunan Acara Sosialisasi
a.    Pembukaan
•    Menyanyikan lagu Indonesia Raya
•    Laporan Ketua Pelaksana;
•    Sambutan-Sambutan;
•    Do’a Bersama
b.    Penyampaian Materi
c.    Penutupan
A.    LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA.
Laporan disampaikan oleh Hasbullah Fudail, SP.,M.Si (Kabid Hukum dan HAM Kanwil Kem. Huk & HAM Jawa Barat). Dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi JDIHN adalah suatu pogram kegiatan untuk menegaskan kembali keberadaan JDIHN sekaligus mengingatkan landasan hukum dan landasan operasional kegiatan JDIHN guna mendukung pembangunan hukum nasional, peningkatan kualitas pemahaman dan penegakan hukum  yang saat ini dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan tanggungjawabnya melindungi dan memenuhi hak asasi publik atas informasi hukum. 
Kegiatan JDIHN merupakan suatu sistem hubungan kerjasama timbal balik antara pusat jaringan dengan sejumlah angota jaringan dalam rangka mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, baik dipusat maupun di daerah. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dokumen hukum dilakukan secara tertib berdasarkan standar dan pola-pola operasional yang telah dibaku seragamkan untuk menunjang pembangunan hukum nasional khususnya dalam penyajian informasi hukum. 
Melalui sosialisasi ini diharapkan anggota jaringan baik di pemeritah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat meaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga masyarakat yang memerlukan informasi hukum dapat dilayani dengan cepat, mudah, lengkap dan akurat.
Peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan sosialisasi berjumlah 45 orang, perwakilan dari instansi:
•    Unit JDI-Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
•    UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
•    Biro Hukum, Dinas dan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
•    Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
•    Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat;
•    Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat;
•    Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
•    Pejabat dan staf Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
B.    SAMBUTAN KEPALA BPHN
Sambutan disampaikan oleh M. Nasir Almi, SH.,MM (Ka.Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat). Dalam sambutan disampaikan bahwa maksud dari penyelenggaraan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya peranan JDIHN dalam pendayagunaan bersama dokumen dan informasi hukum secara nasional. Agar semua dokumen hukum yang tersebar di instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat didayagunakan bersama, sudah barang tentu semua dokumen hukum tersebut harus dikelola terlebih dahulu oleh unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN sesuai dengan teknis-teknis pendokumentasian hukum. Dengan demikian terwujudlah suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat sebagaimana yang kita harapkan.
Sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara berkesinambungan di seluruh anggota JDIHN agar tercipta persepsi yang sama dan keseragaman langkah dalam pengelolaan dokumen hukum. Untuk mempercepat akselerasi pengelolaan dokumen hukum, dan memperluas jangkauan penyebaran informasi hukum, teknologi informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan pengelolaan informasi berbasis data base, baik database dalam server lokal ataupun database dalam server Website yang bisa diakses melalui internet. 
Merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, BPHN telah membangun Website www.bphn.go.id untuk mempercepat pengelolaan dokumen hukum peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Beberapa waktu yang lalu juga telah me ”launching” database Kompilasi Hukum Acara Pidana yang bisa diakses melalui Website www.bphn.go.id . Untuk meningkatkan pengelolaan informasi secara otomasi Anggota JDIHN perlu merencanakan pemanfaatan website, membangun database semua informasi secara terintegrasi. Untuk itu diharapkan lima aspek JDI-Hukum direvitalisasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan kemampuan koleksi melalui pengadaan dan pengumpulan dokumen khususnya produk dari instansi induk, meningkatkan kemampuan personalia, dan meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana.
C.    SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT.
Sambutan Gubernur disampaikan oleh Dr. H. Henri Hudaya dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi penyelengaraan JDIHN di Bandung Jawa Barat.
Dalam sambutannya dikatakan bahwa sosialisasi diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang diamanatkan dalam Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi JDIHN Biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya. Di samping itu juga telah melakukan penyebarluasan produk hukum provinsi Jawa Barat kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat yang membutuhkan. Biro Hukum dan HAM sudah menyediakan Website yang berisi Peraturan Daerah Tahun 2000 s.d. 2011 dan Peraturan Gubernur Tahun 2005 s.d. 2012 yang bisa diakses dan diunduh melalui internet.
D.    PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI
1.    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan JDIHN.
Materi disajikan oleh Theodrik Simorangkir, SH.,MH dengan uraian sebagai berikut:
Setelah UUD 1945 diamandemen, ada dua hal penting yang berkaitan erat dengan akses informasi hukum. Pertama, ”Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1 (3), Kedua, ”hak memperoleh informasi” diakui sebagai Hak Asasi Manusia.
Dalam konsep negara hukum, yang jadi panglima dalam kehidupan bernegara adalah hukum bukan ekonomi atau politik, populer dengan sebutan ”supremasi hukum”. Untuk mewujudkan supremasi hukum, hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur. Untuk mewujudkan supremasi hukum (pembangunan hukum), akses informasi hukum merupakan salah satu syarat mutlak yang harus ada (conditio sine quanon).
Berkenaan dengan hak memperoleh informasi, pemerintah telah mengundangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang mewajibkan semua Badan Publik menyediakan dan memberikan informasi publik yang ada dalam kewenangannya kepada anggota masyarakat yang memintanya. Dalam hal ini informasi hukum tercakup juga dalam informasi publik. Keterbukaan informasi dan pemenuhan hak memperoleh informasi hanyalah ilusi atau angan-angan tanpa tersedianya akses informasi. 
Untuk menyediakan akses informasi UUKIP mewajibkan semua Badan Publik membina dan mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi, termasuk di dalamnya sistem dokumentasi dan informasi hukum.
Dilihat dari sejarah pembentukannya JDIHN juga terkait erat dengan akses informasi hukum, yakni unit dokumentasi dan perpustakaan hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum, sehingga dukungannya terhadap pembangunan hukum nasional sangat lemah.
Pada saat Kepres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumenasi dan Infomasi Hukum Nasional diundangkan, sebagian besar unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN masih belum mampu menyediakan akses informasi hukum. Karena itulah BPHN ditunjuk sebagai Pusat JDIHN dan ditugasi untuk membina dan mengembangakan unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN. 
Strategi pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui pendekatan lima unsur (elemen) dokumentasi/perpustakaan Hukum, yaitu : Organisasi, Personalia, Koleksi, Teknis dan Sarana/prasarana dan Otomasi, yang disebut pembinaan dan pengembangan lima aspek JDI-Hukum, yang terdiri dari:
•    Pembinaan dan pengembangan Organisasi;
•    Pembinaan dan pengembangan Personalia
•    Pembinaan dan pengembangan Koleksi
•    Pembinaan dan pengembangan Teknis, sarana/prasarana
•    Pembinaan dan pengembangan Otomasi
Sebenarnya strategi penbinaan dan pengembangan ini berkenaan dengan penguatan sumber daya dokumentasi/perpustakaan hukum yang harus dilakukan secara sistemik. Semua unsur dokumentasi  harus dikuatkan secara simultan.
Kebijakan BPHN mengenai pembinaan dan pengembangan ini penekanannya bisa berubah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan faktual di lapangan.
Dalam era teknologi informasi yang melanda dunia, penekanan terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan informasi yang potensial meningkatkan akselerasi pengelolaaan dokumen untuk menyediakan akses informasi berbasis database lokal ataupun database Website yang dapat diakses melalui internet.
Dalan era reformasi, akses informasi hukum JDIHN, sangat penting untuk:
•    pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum;
•    mewujudkan supremasi hukum;
•    meningkatkan kualitas hidup pribadi dan lingkungan sosial setiap orang;
•    mengembangkan usaha bisnis secara legal;
•    membuat kebijakan pimpinan dengan cepat denan hasil yang berkualitas;
•    mempercepat semua kegiatan pembangunan hukum dengan hasil yang berkualitas;
•    mencegahan dan memberantasan korupsi; 
•    mewujudkan ”good governance” yang bebas dari KKN

2.    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasii Hukum Nasional (JDIHN) berbasis Teknologi Informasi dan Kamunikasi (TIK)
Materi disajikan oleh: Omon, SH., MH. Dengan uraian sebagai berikut:
Pusat Dokumentasi Hukum dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, adalah Eselon II di BPHN yang ditugasi menyediakan dokumen dan informasi hukum untuk menunjang perencanaan dan penelitian hukum dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pusat Dokumentasi Hukum menyelengarakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penebarluasan informasi hukum.
Pada awalnya semua kegiatan dilakukan secara hastawi (konvensional). Sekitar pertengahan tahun 1980-an, Bagian Pulahta melakukan pengohan katalogisasi peraturan perundang-undangan diolah dengan bantuan komputer berbasis database dengan program aplikasi KHAIDAH kemudian dilanjutkan dengan pembuatan CD-Rom dengan program aplikasi Premise Research. Sementara di perpustakaan mulai tahun 1991 pengelolaan dokumen buku, peraturan dan artikel dilakuikan dengan bantuan komputer berbasis pangkalan data dengan menggunakan program aplikasi CDS/ISIS for DOS buatan Unesco, dan tahun 1995 ditingkatkan dengan program aplikasi CDS/ISIS for Windows. Program aplikasi ini digunakan berdasarkan pertimbangan:
•    Program sengaja dibuat oleh Unesco untuk membangun pangkalan data katalog (bibiliografi);
•    Meringankan pekerjaan pengolahan, karena seagian besar pekerjaan diambil alih oleh komputer; 
•    Mampu mengintegrasikan dan mempercepat akselerasi pengolahan dokumen dan layanan informasi;
•    Secara ekonomis program aplikasi ini sangat murah (open source) dan persyaratan hardware-nya terjangkau;
•    Secara teknis mudah digunakan (familier) dengan pustakawan;
•    Jumlah pangkalan data tidak terbatas;
•    Pengembangan program dilakukan oleh Unesco.
Dalam upaya mempersiapkan data ke Website, perpustakaan hukum melanjutkan pengolahan dokumen dengan otomasi berbasis WWWISIS  berbasis HTML (Hyper Text Markup Language) secara ofline.
Pada tahun 2003, BPHN membangun Website dengan maksud agar semua dokumen hukum yang ada di BPHN dapat diakses melalui internet dengan alamat http://www.bphn.go.id 
Dalam upaya mengalihkan data dari server perpustakaan hukum ke dalam Website bphn.go.id. pada tahun 2010 Perpustakaan Hukum mengembangkan aplikasi LARAS (Library and Archive Analisis System) bekerja sama dengan PDII-LIPI dan telah dimasukkan ke Website BPHN dengan nama Perpustakaan Hukum Online. Perpustakaan Hukum Online ini dibangun dengan konsep informasi terintegrasi dimana semua informasi (metadata: peraturan, monografi dan artikel hukum) berada dalam satu pangkalan data (database) dan semua metadata dihubungkan (link) ke hypermedia berupa fulteks, abstrak, anotasi, dan gambar dalam bentuk fdf, doc, jpg,mp3 dsb.
Dalam Website BPHN juga tersedia database peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Acara Pidana.
E.    DISKUSI
1.    Ibu Lilis Farida, SH.,M.Si dari Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
Pertanyaan:
Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar tlah memiliki Websit dari tahun 2010 dengan alamat http://birohukum.jabar prov.go.id yang berisi produk hukum denan melakukan proses scanner dan pengeditan. Dalam Kepres No. 91 Tahun 1999 tidak tertuang secara jelas siapa anggota jaringan hanya mengatakan Pusat jaringan di wilayahnya. Siapa anggota Jaringan dari Biro Hukum Provinsi?
Jawaban:
Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH menjelaskan bahwa Keppres JDIHN hanya menagatakan Biro Hukum Provinsi sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Provinsi untuk membentuk Jaringan Dokumentasi Hukum di tingkat provinsi dengan menetapkan unit pengelola dokumentasi/perpustakaan hukum di wilayah provinsi sebagai anggotanya. Misanya Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten dan Kota, Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kanwil Hukum dan HAM, dan semua unit pengalola dokumentasi hukum yang ada di wilayah provinsi.
2.    Ibu Sri Sunani dari dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pertanyaan:
Kami bermaksud untuk memberntuk Jaringan dengan DPRD Kabupaten dan Kota. Apakah pada saat memulai JDIH harus melapor ke BPHN? Apakah isi dari JDIH diperkenankan dari peraturan kabupaten dan kota?
Tanggapan:
Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH. mengatakan bahwa saat memulai atau merintis JDIH antar Sekretariat Dewan di wilayah provinsi tidak ada kewajiban melapor ke BPHN. Dalam jaringan kerja sama yang penting adalah kesepakatan di antara pengelola dokumenasi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota, kemudian bila dianggap perlu ditetapkan dengan Keputuan bersama. Mengenai isi dari kerjasama JDIH itu tentunya berkenan dengan pendayagunaan bersama peraturan kabupaten/kota dan dokumen hukum lainnya.
3.    Ibu Dini Susanti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pertanyaan:
-    Ada bermacam-macam penamaan dalam pengelolaan informasi, apa perbedaan perpustakaan hukum dan dokumentasi hukum?
-    Di Kejati Jawa Barat pengelolaan masih konvensional belum memiliki website. Apakah sudah ada standar pembuatan abstrak dan indeks kliping?
-    Untuk membentuk suatu jaringan diskrimti yang ada di Kejati dengan 25 Kejari di daerah ke daerah apa yang harus dilakukan?
Tanggapan:
Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH. Menjelaskan bahwa perbedaan perpustakaan hukum dan dokumentasi hukum masih sering dipersoalkan. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa dilihat dari koleksi yang diolah perpustakaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Perpustakaan Umum mengalola semua dokumen seperti Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Perpustakaan Khusus mengelola dokumen tertentu (khusus), misalnya hanya mengelola dokumen hukum, atau dokumen pertanian atau dokumen perbankan dll. Di instansi pemerintah perpustakaan khusus ini sering diberi nama pusat dokumentasi atau dokumentasi dan ada juga yang memberi nama pusat informasi. Jadi dokumentasi hukum sebenarnya sama dengan perpustakaan hukum. Cuma saja mungkin muncul pertanyaan bagaimana apabila di Pusat Dokumentasi terdapat perpustakaan? Misalnya di Pusat Dokumentasi Hukum terdapat perpustakaan hukum. Dalam hal ini harus diingat bahwa dokumentasi itu adalah perpustakaan khusus. Pusat Dokumentasi hukum atau perpustakaan khusus (hukum) tentunya memiliki perpustakaan hukum sebagai tempat menyimpan koleksi sekaligus menyelenggarakan pelayanan. Artinya Pusat dokumentasi adalah badan induk yang menyelengarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan dokumen dan perpusakaaan hukum adalah unit kerja yang menyelengarakan pelayanan.
Mengenai JDIH Kejaksaan Tinggi, sebenarnya harus menginduk ke Kejaksaan RI. Pembentukan JDIH jajaran Kejati Jawa Barat berangotakan Kejari bisa saja dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kejati Jawa Barat tentunya dengan sepengatahuan dan ijin dari Kepala Kejaksaan RI.
Bapak Omom, SH,.MH. mengatakan standar pembuatan abstrak dan kliping sudah ada. Indeks kliping dibuat dalam kertas folio dengan memakai Kop dinas dengan mencantumkan sumber dan bidang tanpa meninggalkan nilai estetika. Pembiuatan abstrak minimal 300 kata dan maksimal 500 kata.
4.    Bapak Andrian dari Badan Pemasyarakatan Kelas I Bandung. 
Pertanyaan:
Klasifikasi informasi dan pelayanan yang dikecualikan asasnya apa? Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH mengatakan bahwa klasifikasi informasi itu sangat beragam. Dalam Hal ini JDIH hanya berkepentingan dengan informasi yang ada di dalam dokumen hukum dan semuanya terbuka untuk umum, tidak ada yang dikecualikan. Informasi yang lain diurus berdasarkan peraturan komisi informasi.
F.    PENUTUPAN
Acara kegiatan sosialisasi JDIH di Provinsi Jawa Barat secara resmi ditutup oleh Drs. Karjono, SH., M.Hum (Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalan sambutan disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi diharapkan membuka wawasan mengenai pentingnya akses informasi dan memotivasi semua peserta yang mewakili Anggota JDIHN Jawa Barat meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan informasi hukum di instansi masing-masing.

                                                                                                  Bandung, 28 Maret 2012.

 

D.LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TANGGAL 13 s.d 15 MARET 2012
DI MAMUJU SULAWESI BARAT



A.    PENDAHULUAN
Dalam rangka upaya pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pusat Dokumentasi dan Jarainagan Informasi Hukum Nasional BPHN pada tahun anggaran 2012 melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengelola JDIH di daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-25.HN.02.01 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2012 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  telah melaksanakan sosialisasi JDIHN di Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
B.    MAKSUD DAN TUJUAN.
Sosialisasi dilakukan sebagai upaya BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan JDIH di Provinsi. Dalam sosialisasi ditekankan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bagian Hukum Pemerintah  Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Sekretariat DPRD untuk :
1.    Memasyarakatkan keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH di seluruh Anggota Jaringan;
2.    Melakukan koordinasi dengan BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan ke 5 (aspek)JDIH khususnya otomasi pengelolaan JDIH dengan menerapkan pengembangan sistem informasi hukum berbasis Web dan jaringan internet sebagai upaya membangun simpul-simpul informasi hukum berbasis elektronik dengan format pangkalan data dan komunikasi agar dapat terintegrasi secara on-line dengan website bphn.go.id.
C.    OUTPUT YANG DIHASILKAN
a.    Pemahaman KEPPRES No. 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di jajaran wilayah Sulawesi Barat serta melaksanakan secara konsisten ketentuan yang telah diatur dalam KEPPRES tersebut;
b.    Peningkatan kerjasama antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan maupun antar sesama Anggota Jaringan agar tercapai keseragaman/kesamaan pemahaman dalam pengelolaan JDIH;
c.    Pemahaman UU No. 14 Tahun 2008 untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di seluruh Anggota Jaringan wilayah Sulawesi Barat;
d.    Pemahaman tentang teknis pengelolaan JDIH di Anggota Jaringan.
D.    PELAKSANAAN SOSIALISASI
Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Mamuju Sulawesi Barat pada :
1.    Hari/Tanggal    :    Rabu, 14 Maret 2012
2.    Waktu    :    09.00 – 13.00 WITA
3.    Tempat     :    Hotel D’Malio Mamuju.
4.    Kegiatan sosialisasi JDIH di Mamuju dihadiri sebanyak 45 peserta yang berasal dari : Seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Barat, Seluruh UPT di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan beberapa instansi yang mengelola dokumentasi hukum. 
5.    Jalannya Kegiatan Sosialisasi 
    a.    Pembukaan
        -    Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
    -    Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
    -    Sambutan Pengarahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat meliputi bahwa : Pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta semua pihak yang ikut serta dalam persiapan acara ini.
Maksud dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH dimasing-masing Anggota serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik sesuai dengan teknis-teknis pendokumentasian hukum yang telah ditetapkan guna mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah serta dokumentasi hukum lainnya dalam mewujudkan suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Sosialisasi pelaksanaan JDIH perlu terus diupayakan secara merata ke seluruh Anggota Jaringan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan mengingat dewasa ini masyarakat semakin kritis seiring dengan dinamika perubahan yang cepat, sehingga tuntutan atas kepuasan dan kebutuhan informasi hukum menjadi semakin tinggi. Sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH serta menyamakan persepsi agar terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan JDIH. Penyebaran informasi mengenai hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terbaru maupun bahan dokumentasi hukum lainnya harus dapat disajikan secara cepat dan mudah didapatkan, disamping itu informasi yang disajikan harus terjamin keakurasiannya dilengkapi dengan status berlakunya.
Kepala BPHN juga mengharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum termasuk informasi hukum yang terpadu (Law Center) diwilayahnya.
BPHN sebagai Pusat Jaringan telah merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sampai dengan saat ini telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis web dan jaringan internet dalam pengelolaan JDIH untuk mengintegrasikan seluruh Anggota JDIH secara on-line. Baru-baru ini kami telah me “launching” database kompilasi Hukum Acara Pidana Indonesia yang tersebar diberbagai peraturan yang dapat diakses melalui website kami di www.bphn.go.id. Selanjutnya dalam rangka koordinasi peningkatan otomasi pengelolaan JDIH kiranya perlu diambil langkah-langkah strategis yaitu setiap Anggota JDIH merencanakan dan menyiapkan pengembangan JDIH berbasis web dan internet dilingkungan masing-masing dan berkolaborasi dengan Pusat JDIH.
Pada saat ini BPHN sedang mempersiapkan penyempurnaan modul-modul dan pedoman standar kerja Anggota JDIH.
    -    Sambutan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibacakan oleh Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang intinya sebagai berikut : 
Pertemuan JDIH merupakan pertemuan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan dan pengembangan JDIH baik di Pusat maupun di Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang kuat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan sasarannya antara lain memahami arti pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH, terciptanya pola pikir dan kesamaan langkah serta persepsi dalam pengelolaan JDIH.
Informasi hukum merupakan salah satu sistem dari sistem hukum nasional, oleh karena itu penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat luas pada prinsipnya merupakan kewajiban para penyelenggara negara.
Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi menuntut kita untuk menciptakan informasi hukum melalui teknologi informasi, sehingga dapat diperoleh manfaatnya yaitu:
1.    Lebih mudah dalam hal pengelolaan dan pengaksesan data;
2.    Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien;
3.    Pengambilan keputusan oleh Pimpinan menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh;
4.    Dengan informasi yang makin baik, akan menciptakan iklim berdemokrasi yang lebih bagus;
5.    Dengan makin mudahnya mengakses peraturan perundang-undangan dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan potensi daerah.
Oleh karena itu, agar informasi hukum melalui teknologi informasi dapat terwujud, diperlukan dukungan yang maksimal dari para Pimpinan Unit Organisasi, baik sumber daya manusia maupun dukungan dana yang memadai.
b.    Penyampaian Makalah Tentang :
-    Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Suradji, S.H.,M.Hum meliputi :
Pertama, pembangunan substansi hukum, telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974, berdasarkan itu seminar merekomendasikan “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Kemudian Departemen Kehakiman memprakarsai lokakarya-lokakarya yang diadakan di Jakarta maupun di Daerah, dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978 BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional.
Pada tahun 1999 disahkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam Keputusan Presiden tersebut dirumuskan pengertian JDIH adalah “Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat”.
Maksud dan tujuan JDIH adalah untuk :
a.    mengumpulkan, mengolah, menyebarkan dan menyimpan bahan dokumentasi hukum;
b.    menunjang kegiatan perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian, pelayanan dan penegakan hukum;
c.    mempermudah penemuan kembali bahan dokumentasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan akurat serta dapat membantu pejabat mengambil suatu keputusan/kebijakan sebagai bahan pertimbangan;
d.    menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakan hukum;
e.    membina keterampilan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum dan membina pemupukan koleksi bahan dokumentasi hukum;
f.    membantu masyarakat agar memperoleh informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat.
Dalam Pembinaan JDIH dilakukan dengan meletakkan dasar dan landasan kerja pengelolaan dokumentasi yang meliputi 5 aspek yaitu : Organisasi/Metoda; Personalia/Diklat; Koleksi; Teknis, Sarana dan Prasarana; dan Mekanisme/Otomasi.
Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan JDIH secara nasional, BPHN telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, upaya ini telah dimulai sejak tahun 1985. Selanjutnya BPHN mengembangkan aplikasi yang disebut dengan /KHAIDAH/ (Khasanah Informasi Dan Anotasi Hukum) yang memfokuskan pengolahan dan temu kembali dalam bentuk indeks, selanjutnya pada tahun 1994 membangun database naskah lengkap dengan program Premise yang disebarkan melalui media CD-ROM, layanan melalui CD-Rom ini setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran data dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Tahun 2003, BPHN telah membangun web/jaringan internet dengan pemasangan jaringan intranet di internal BPHN yang selanjutnya dikoneksikan ke setiap Anggota Jaringan serta publik nasional dan internasional yang terhubung pada salah satu penyedia jasa internet/ISP (Internet Service Provider) dengan alamat http://www.bphn.go.id. Dan baru-baru ini BPHN telah me “launching” Portal situs yang berisi kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id, sebagaimana telah disampaikan pada sambutan Kepala BPHN tadi.
-    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pularjono, S.Sos.,M.Si meliputi : Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan sistem Manual yaitu cara pembuatan daftar inventarisasi, pembuatan katalogisasi, pembuatan abstraksi dll dan Pemanfaatan Teknologi Informasi denan membangun situs website yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh masing-masing Anggota JDIH.
c.    Diskusi :
Pertanyaan dari :
1.    Hardi dari Kanwil Kemenkumham Sulbar
Bagaimana koordinasi antara Pusat dan Anggota di daerah dalam merumuskan pembuatan database?
Bagaimana strategi BPHN untuk mengoptimalkan dalam upaya bersama agar ke depan untuk membentuk program legislasi daerah?
2.    Komarudin dari Dinas Kementerian Agama
Kegiatan sosialisasi ini sangat penting diadakan dan kami baru mengatahui adanya JDIH ini sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Kedepan diperlukan adanya bimbingan teknis di Kementerian Agama, sebagai pengelola teknis sangat dibutuhkan sekali.
3.    Rusli dari Sekretariat Kabupaten Majane
Betapa pentingnya JDIH dibangun untuk layanan informasi dan Web dapat berimbang/kurang, bedanya pemerintah apa yang harus di perlukan ke daerah agar JDIH dapat berjalan di daerah.
4.    Komarudin dan dinas BPN
Yang disampaikan pada acara ini hanya kompilasi hukum acara pidana online, bagaimana dengan Hukum Acara Perdata dan yang lainnya karena ini juga sangat penting.
Aplikasi yang dibangun oleh BPHN apakah kami anggota jaringan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengembangkan secara mandiri?
Jawaban dari Pak Suradji :
1.    Ada himbuan dari Bapak Presiden bahwa pada tahun 2012 ini adalah tahun kerja keras dan prestasi, strategi BPHN sifatnya garis koordinasi dan BPHN hanya membuat panduan pengelolaan JDIH seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pularjono, kemudian tiap tahun ada ajang pembinaan berupa Pertemuan Berkala untuk memotivasi Anggota Jaringan.
2.    Untuk memberikan semangat atau motivasi seluruh pengelolan JDIH di Daerah agar bisa keluar untuk mengikuti peningkatan pengetahuan dapat diikutsertakan dalam kegiatan bintek di Jakarta, atau dapat juga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan mengadakan bintek dan instruktur/tenaga pengajarnya kalau belum tersedia dari Daerah dapat melibatkan tenaga pengajar dari BPHN.
3.    Database selain Hukum Acara pidana, dalam waktu dekat dan secara bertahap akan dibentuk database yang lainnya karena untuk membentuk database diperlukan dana yang cukup.
4.    Tambahan Jawaban dari Pularjono
a.    Untuk melakukan koordinasi dalam pembentukan database seperti yang telah kami sampaikan adalah dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini sudah merupakan kegiatan koordinasi ke Daerah.
b.    Untuk aplikasi pola standar website untuk anggota jaringan kegiatan ini kami hanya menyampaikan poin-poinnya saja dan nantinya apabila anggota jaringan menginginkan aplikasi ini dapat melakukan pelatihan pengelolaan pola standar web di BPHN.  Aplikasi ini setelah diberikan kepada Anggota Jaringan, maka dapat diterapkembangkian sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing pengelola JDIH.
E.    Acara Penutupan :
Kegiatan Sosialisasi JDIH di Provinsi Sulawesi Barat ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dalam Sambutannya disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat tersedianya saluran (akses) informasi hukum secara nasional dalam menghadapi globalisasi informasi, oleh karena itu diperlukan komitmen, koordinasi yang sinergi dan persepsi yang sama mengenai pengelolaan informasi hukum menuju terwujudnya layanan informasi hukum. Kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada pertemuan ini, hal ini menunjukkan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab seluruh peserta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan JDIH di Wilayah Sulawesi Barat. Hasil sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan dan memantapkan keberadaan JDIH.

 

                                                                                                  Mamuju, 14 Maret 2012.

 

 

II.Hasil Kegiatan Evaluasi Anggota JDIH Tahun 2012

A.LAPORAN EVALUASI

PELAKSANAAN JDIH DI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

DAN BIRO HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TANGGAL 6 S.D 8 NOVEMBER 2012


I. Pendahuluan

Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas besar dalam pengembangan data informasi kepada anggota jaringan dengan cara senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan JDIH ke tiap-tiap anggota jaringan 

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-HN..02.01-38 tanggal 10 September 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :

1. Tana Mantiri, SH , M.H.

2. M.Zahiruddin Nurdiansyah, S.Kom.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum. Disamping itu, evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Biro Hukum Provinsi di Sulawesi Selatan.

 

II. Pelaksanaan Evaluasi

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Sulawesi Selatan

(Jalan Sultan Alauddin 102 makassar, Sulawesi Selatan)

Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Divisi Administrasi (Bapak Drs. Andi Dahrif Rafied, M. Si), dan Kepala Sub Bidang JDI Hukum (Ibu Serli Randabunga, S.H.,M.H.). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :

1. Organisasi 

Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI

2. Personil

Bidang Hukum terdiri 4 orang yang terdiri :

1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum

1 (satu) orang Kepala Sub Bidang JDIH

2 (satu) orang staf bidang JDIH

3. Koleksi

Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang ada dengan perincian sebagai berikut :

- Buku Hukum dan Non Hukum ; 2824 buku.

- Perundang-undangan :  399 buku.

- Peraturan Daerah :  376 buku.

- Majalah : 346 Majalah

Selain koleksi di atas, beberapa surat kabar yang menjadi koleksi di Kanwil Sulawesi Selatan adalah Makassar Post dan Harian Kompas dan telah dibuat dalam bentuk kliping hukum.

4. Tekhnis, sarana dan prasarana

Pengolahan : - Buku induk

- Kliping Koran.

Pengolahan Kliping telah sesuai dengan pedoman teknis  JDIH

- Pengolahan Buku dan Peraturan telah diolah sesuai dengan pedoman teknis JDIH.

- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup

- Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa, masyarakat umum, dengan pengunjung rata-rata 55 orang per bulan.

* Sarana dan 

Prasarana : - Memiliki ruangan JDI Hukum tersendiri, dan memakai AC

- Meja Kerja sebanyak 5 buah

- Meja baca sebanyak 2 buah

- Kursi baca sebanyak 10 buah

- Rak buku sebanyak 8 buah

- Almari Katalog 1 buah.

- Komputer 2 buah, satu untuk pengetikan biasa dan satu buah untuk pengolahan koleksi dengan memakai program WINISIS

- Penelusuran dan penyebarluasan informasi hukum menggunakan komputer secara offline dengan aplikasi WINISIS.

- Printer 1 buah.

Dari data yang ditemukan di Kanwil Sulawesi Selatan dapat kami sampaikan bahwa :

1. Sarana prasarana dan SDM

Untuk menyimpan koleksi bahan hukum yang ada secara digital, koleksi yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana yang sangat minim

Koleksi Perpustakaan Hukum di Kanwil Sulawesi Selatan, telah dientry kedalam computer sebagai sarana pengolahan dan penyebarluasan informasi hokum melalui aplikasi WINISIS

Dari sisi Sumber Daya Manusia, yang menjadi tonggak pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH hanya 2 orang, sehingga disamping karena sarana prasarana yang sangat minim dan keterbatasan kemampuan, menyebabkan pengolahan bahan hukum maupun penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat pengguna menjadi terhambat.

2. Fasilitas penunjang lain

Sarana penunjang lain dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan komputer yang harus menjadi bagian dari otomasi JDIH. Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Di Bidang JDIH, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, belum terdapat jaringan yang menghubungkan dengan internet

Harapan dari jajaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan saat ini adalah membangun sarana dan prasarana yang dapat mengedepankan pengolahan data dan informasi secara akurat dan tepat guna, sehingga dapat memperkenalkan wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu diharapkan adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup mendukung, disamping pemenuhan tenaga sumber daya manusia yang terlatih.

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Jl. Jend. Urip Sumohardjo 269, Makasar - Sulawesi Selatan)

Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Bidang Tata usaha, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Ibu Hj. Hernawati Tahir, S.H. yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bapak Abdul Lala, S.H.

Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hal yang dapat disampaikan dari sisi perkembangan JDIH di Pemda Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Dokumentasi, Bagian Tata usaha, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

2. Personil

Pengelola JDIH  terdiri 3 orang yang terdiri :

1 (satu) orang Kepala Bidang Tata usaha, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Dokumentasi.

2 (satu) orang staf Sub Bidang Dokumentasi Hukum

Dalam wawancara yang kami lakukan, staf dari bidang tersebut di atas belum pernah mengikuti pelatihan dokumentasi baik manual maupun otomasi.

3. Koleksi

Koleksi yang dimiliki Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- Buku Hukum.

- Buku Non Hukum 

- Himpunan Peraturan Pusat

- Himpunan Peraturan Daerah 

- Himpunan Peraturan Gubernur

- Himpunan SK Gubernur

- Warta Perundang-undangan 

4. Sarana, prasarana dan SDM

Keberadaan sarana dan prasarana sangat memprihatinkan karena JDIH hanya didukung satu komputer serta satu buah scanner dan printer.

Sarana penunjang lain sebagai Pusat JDIH di Sulawesi Selatan masih sangat minim, karena hanya terdiri dari :

- meja kerja sebanyak 6 buah.

- kursi sebanyak 6 buah.

- rak buku sebanyak 6 buah.

Dalam bidang otomasi, penanganan penyebarluasan informasi hukum masih menumpang pada Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa data yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Personil 

Personil yang berada di Sub Bidang Dokumentasi hanya dua orang. 

2. Sarana prasarana 

Pengembangan JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan idealnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai kekuatan dalam pengolahan, pelestarian dan penyebaran informasi hukum.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil peninjauan lapangan di dua tempat di atas, dapat disampaikan bahwa kegiatan JDI Hukum di instansi terkait diatas, khusus Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan cukup memadai hanya perlu penambahan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang terlatih dibidang dokumentasi, sedangkan di Biro Hukum Provinsi sulawesi Selatan pengolahan JDIH masih sangat memprihatinkan.

B. Saran

- Diperlukan upaya maksimal untuk pembenahan dan penataan bahan-bahan dokumentasi dan informasi hukum.  Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses temu kembali dan penyebaran bahan informasi hukum

- Selain itu, untuk keberhasilan pengelolaan JDI Hukum di dua instansi diatas, perlu adanya kesiapan sarana otomasi dalm rangka pelayanan informasi hukum secara tepat guna dan terbaru.  Apalagi ditambah dukungan sarana internet sebagai sarana multimedia informasi, akan sangat membantu penyebaran informasi maupun koneksitas informasi secara cepat.

- SDM yang handal di kedua instansi tersebut diatas perlu ditambah,

 

( M.Zahiruddin Nurdiansyah, S.Kom ) Jakarta,  8 November 2012

Pelasana Evaluasi

 

 

( Tana Mantiri, S.H., M.H. )


B.LAPORAN EVALUASI

PELAKSANAAN JDIH DI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.

DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

TANGGAL 23 OKTOBER 2012

 

I. Pendahuluan

Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas besar dalam pengembangan informasi hukum kepada anggota jaringan dengan cara senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan JDIH ke tiap-tiap anggota jaringan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokmentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-UM.01.01-99 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :

1. Dra. Faridah Auzar, M.si.

2. Armiatni

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum. Evaluasi ini dapat juga dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI dan Biro Hukum Setda Provinsi di Jambi.

II. Pelaksanaan Evaluasi

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jambi

(Alamat : Kapten Sujana Kotabaru Jambi)

Kedatangan kami diterima oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham (bapak Budi Sulaksana, S.H., M.Si.), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (bapak Wan Darwis Achmayu, SH.), Kepala Bidang Hukum (bapak Agustiar, S.H., MH.), Kepala Sub.Bidang JDIH (bapak Wahyudi, S.H.). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan, yang meliputi :

1. Organisasi

Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Jambi, berdasarkan:

    1. Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

    2. Permen Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Orta Kemenkumham

    3. Keputusan Kakanwil Kemenkumham Jambi Nomor: W.20-122.HN.02.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Pelaksana Operasional SJDIH Tahun 2012.

    4. Keputusan Kakanwil Kemenkumham Jambi Nomor: W.20-2399.HN.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kakanwil Kemenkumham Jambi Nomor: W.20-122.HN.02.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Pelaksana Operasional SJDIH Tahun 2012.

2. Sumber Daya Manusia

Bidang JDI Hukum memiliki 5 (lima) orang personil yang terdiri dari:

  1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum

  1 (satu) orang Kepala Sub Bidang JDIH

  3 (tiga) orang staf bidang JDIH

Staf yang telah mengikuti pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan baru 1 (satu) orang, dan yang lain belum mendapat pelatihan dokumentasi baik manual maupun otomasi.

3. Koleksi Bahan Hukum

Koleksi bahan hukum yang dimiliki oleh  JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi sebagai berikut :

- Lembaran Negara                         =  18 eks

- Buku Hukum         = 171eks

- Non Hukum         =   29 eks

- Penelitian Hukum         =  16 eks.

- Analisis dan Evaluasi Undang-undang =    4 eks.

- Pengkajian Hukum         =  12 eks

- Jurnal HAM         =    2 eks

- Jurnal Legislasi Indonesia =   34 eks

- Undang-undang =   61 eks

- Perda         = 701 eks

- Majalah =   29 eks

4. Teknis pengelolaan

Pengolahan:

- Registrasi peraturan perundang-undangan

- Daftar Inventarisasi dan Status peraturan Perundang-undangan

- Abstrak peraturan perundang-undangan belum diolah secara sempurna karena kekurangan tenaga.

- Majalah belum dibuat indeks

- Surat kabar belum diklipping dan belum dibuat indeks

- Buku sebagian sudah diolah berdasarkan modul dari pusat jaringan, sedangkan sebagian lagi belum diolah karena kekurangan tenaga yang mengerti cara pengolahannya, sehingga pembuatan catalog buku tidak lancar

5. Sarana dan Prasarana

- Ruangan JDI H ber-AC yang meliputi : ruang kerja, ruang penyimpanan koleksi dan pelayanan.

- Lemari 4 (empat) buah 

- Computer 1 buah (sedang rusak).

- Printer

- Pelayanan internet (WIFI) melalui Law Center yang berada diluar ruang JDI Hukum, dan belum mempunyai pengelola WEB sendiri

6. Pemakai jasa adalah :

- Intern (Karyawan Kanwil Jambi)

- Mahasiswa

Umum

 

 

Dari Fakta yang ditemukan di Kanwil Jambi dapat kami sampaikan bahwa:

1. Sarana prasarana dan SDM

Untuk pengolahan koleksi bahan hukum yang ada diolah secara manual. Koleksi yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana yang sangat minim. Bidang pengelola JDIH tidak dilengkapi dengan peralatan yang seharusnya ada dalam proses pengolahan data, seperti computer, scanner, printer, mesin fotocopy, telepon, faximile, jaringan internet

Hal ini juga menyebabkan beberapa data informasi hukum yang menjadi koleksi di unit jaringan Kanwil Jambi yang dihimpun dalam bentuk CD-ROM tidak dapat digunakan sebagai bahan penyampaian informasi hukum.

Dari sisi SDM, yang menjadi tonggak pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH hanya 3 (tiga) orang dimana tenaga mereka difungsikan ke bagian lainnya, sehingga menyebabkan pengolahan bahan hukum maupun penyampaian kepada masyarakat pengguna menjadi sangat terhambat.

2. Fasilitas penunjang lain

Sarana penunjang lain dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan computer yang harus menjadi bagian dari otomasi perpustakaan. Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Di bidang JDIH, Kanwil Kemenkum dan Ham Jambi tidak terdapat internet, internet hanya terdapat di Law Center yang merupakan pelayanan umum (terdapat di Lobby pintu masuk Kanwil).

 

 

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

(Alamat : Jln. A. Yani No.1 Telanapura Jambi, )

Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Ibu Riana Sari, S.H. yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Ibu Rinawati, S.H.), karena Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Ibu Nurjanah, S.H. (dinas luar). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDIH kedepan yang meliputi:

1. Organisasi

Organisasi ini berdiri berlandaskan pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 500/Kep.Gub/Hkm tanggal 13 Agustus 2012

2. Sumber Daya Manusia

Bidang SJDI Hukum terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari:

  1 (satu) orang Kepala Bagian Dokumentasi Hukum

  1 (satu) orang Kepala Sub Bagian JDIH

  3 (tiga) orang staf bidang JDIH

Staf dari bidang ini 2 (dua) orang telah mengikuti pelatihan Bintek JDIH di BPHN

3. Koleksi

Koleksi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

- Peraturan Perundangan Pusat dalam bentuk soft copy.

- Peraturan Perundangan Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk hard copy dan softcopy.

- Buku-buku hukum

- Majalah

- Surat kabar

4. Teknis pengelolaan

- Registrasi peraturan perundang-undangan

- Daftar Inventarisasi dan Status peraturan Perundang-undangan

- Abstrak peraturan perundang-undangan sudah diolah secara sempurna

- Majalah belum dibuat indeks

- Surat kabar belum diklipping dan belum dibuat indeks

- Buku sudah diolah berdasarkan modul dari pusat jaringan.

5. Sarana dan prasarana

- Keberadaan sarana dan prasarana cukup baik karena perpustakaan ini didukung computer maupun mesin tik manual sebagai pengolah data dan pengumpul bahan informasi hukum.

- Ruangan JDI Hukum  ber-AC yang dilengkapi dengan :

- telepon, faximili

- mesin fotocopy

- cd-rom, flash disk, hard disk

- computer, printer, scanner

- jaringan/koneksi internet (WIFI): Website Jambi : Jambi.prov.go.id

6. Pemakai jasa adalah :

- Intern (Karyawan Pemda Jambi)

- Mahasiswa

Umum

Dari fakta yang ditemukan di Pemda Provinsi Jambi, dapat kami sampaikan bahwa :

- Untuk pengolahan bahan hukum seperti buku telah diolah sesuai dengan modul dari Pusat Jaringan.

- Untuk pengolahan bahan peraturan perundang-undangan juga telah diolah berupa daftar inventarisasi dan abstrak peraturan perundangan.

- Untuk Majalah belum dibuat indeks, dan untuk Surat Kabar belum dibuat Klipping dan Indeks.

- Sudah ada koordinasi dengan tingkat Kabupaten

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil peninjaun lapangan di dua tempat di atas, dapat disampaikan 

- Pemda dalam kegiatan JDI Hukum sudah dapat berjalan dengan baik, namun untuk mencapai target perpustakaan ideal masih sangat membutuhkan bimbingan serta dukungan dalam beberapa aspek.

- Kanwil Kemenkum dan Ham belum berjalan dengan baik masih banyak kekurangan terutama sarana prasarananya dan sumber daya manusia yang belum mendapat pelatihan.

B. Saran

- Diperlukan upaya maksimal untuk pembenahan dan penataan bahan-bahan dokumentasi dan informasi hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses temu kembali dan penyebaran bahan informasi hukum.

- Selain itu, untuk keberhasilan pengelolaan JDI Hukum di dua instansi diatas, perlu adanya kesiapan sarana otomasi dalam rangka pelayanan informasi hukum secara tepat guna dan terbaru. Apalagi ditambah dukungan sarana internet sebagai sarana multimedia informasi, akan sangat membantu penyelesaian informasi maupun koneksitas informasi secara cepat.

 

- Perlu penambahan sarana prasarana penunjang untuk mendukung terciptanya unit jaringan hukum yang lebih baik.

- Memberikan pelatihan-pelatihan kepada Sumber Daya Manusia yang ada supaya  dapat mengolah informasi hukum agar dapat dimanfaatkan oleh pemakai.

 

 

                  Jakarta, Oktober 2012

                     Pelaksana Evaluasi

 

 

                           (Armiatni)                             (Dra. Faridah Auzar, M.si.)

 

C.LAPORAN EVALUASI

PELAKSANAAN JDIH DI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

DAN BIRO HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TANGGAL 22 S.D 24 OKTOBER 2012

 

 

 

I. Pendahuluan

Untuk mengembangkan dan meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional baik di tingkat pusat maupun di daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memiliki tugas untuk mengembangkan data informasi kepada anggota jaringan dengan jalan melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke setiap anggota jaringan 

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-UM..01.01-99 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :

1. Indyah Respati, S.H.

2. Katarina Rosariani, S.Kom., M.Si.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut serta mengembangkan dan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Disamping itu, evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan Biro Hukum Provinsi di Nusa Tenggara Barat.

 

II. Pelaksanaan Evaluasi

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Nusa Tenggara Barat (Jalan Majapahit  No. 44, Mataram, Nusa Tenggara Barat)

Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Divisi Hukum (Ibu Mien Usihen, S.H, M.H.), Kepala Bidang Hukum (Ibu Dr. Dra. Maria Alfons, S.H., M.H.) dan Kepala Sub Bidang JDI Hukum (Bapak Gusti Ngurah Suryana, S.H). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :

1. Organisasi 

Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI, berada dibawah Devisi Pelayanan Hukum, Bidang Hukum, Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

 

2. Sumber Daya Manusia

Bidang JDI Hukum berjumlah  : 4 (empat) orang

- Eselon III : 1 (satu) orang

- Eselon IV : 1 (satu) orang

- Fungsional Pustakawan :             -

- Fungsional Umum :  2 (dua) orang           

Pendidikan

- S1 : 2 (dua) orang

- S3 : 1 (satu) orang

- SMU : 1 (satu) orang

- Diklat/Kursus : 2 (dua) orang

 

3. Koleksi Dokumen Hukum

- Umum :   267 Judul

- Buku Hukum :   555 Judul

LN/TLN

Berita Negara

Himpunan Peraturan

- Buku HAM :   299 Judul

Jumlah Total : 1269 Judul

- Lembaran Lepas : Opini Hukum

- Majalah :

- Tempo

- Warta PerUUan :

- Koran :

- Lombok Pos

- Kompas

                           

4. Tekhnis Pengolahan :

- Buku induk

Waktu yang lalu sudah pernah di buku indukkan, akan tetapi dengan dipindahkan staf JDIH ke bagian umum, pencatatan ke buku induk tidak dilanjutkan lagi dan buku induk yang ada masih disimpan di Subid JDIH.

- Katalog Buku

Belum pernah dilakukan, karena masalah SDM. Staf yang baru selesai Diklat dipindah ke Unit lain.

Saat sekarang untuk penelusuran buku dilakukan dengan program Exel dengan pembidangan (Hukum, Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Umum, Lembaran Negara, Berita Negara). Penomoran buku berdasarkan nomor rak dan nomor urut buku yang ditata dalam rak.

- Daftar Inventarisasi Peraturan perundang-undangan

Belum pernah dilakukan

- Abstrak Peraturan perundang-undangan

Belum pernah dilakukan

- Kliping Koran

Tidak dilakukan, yang membuat kliping di bidang HAM.

- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup. Pengunjung dari kalangan Mahasiswa, Pelajar, Umum, Pegawai Notaris, Pegawai Kanwil. Rata-rata setiap hari 10 (sepuluh) pengunjung.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah saling tukar informasi.

 

 

5. Sarana prasarana :

- Gedung/Ruangan : 4 X 7

- Meja baca : 1 (satu) buah

- Kursi baca : 6 (enam) buah

- Kursi Kerja : 2 (dua) buah

-- Rak buku : 8 (delapan) buah

- Lemari : 1 (satu) buah.

- Komputer : 1 (satu) buah.

- Printer : 1 (satu) buah

- Internet : ada tapi tidak berfungsi

 

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

CD ROM : Hadiah dari BPHN

WEBSITE : Belum ada

Perpustakaan Online : Belum ada

 

7. Penyediaan Anggaran

Untuk pembelian buku ada

Permasalahan di Kanwil Nusa Tenggara Barat dapat kami sampaikan bahwa :

1. Masih terbatasnya tenaga yang professional dalam pengelolaan JDIH;

2. Terbatasnya Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan JDIH terutama belum terkoneksinya penggunaan Website Internet;

3. Sering terjadi pengalihan tugas (mutasi) kebidang lain; 

4. Dukungan dan perhatian terhadap JDIH masih kurang.

Harapan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat saat ini adalah :

1. Diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan JDIH;

2. Mohon kiranya sarana dan prasarana tersedia untuk penggunaan Website JDIH;

3. Tambahan Koleksi buku-buku yang terbaru .

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

( Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram -  Nusa Tenggara Barat)

Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Sub Bidang Dokumentasi Hukum Bapak Kusbandono, S.H., M.H.

Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beberapa hal yang dapat disampaikan dari sisi perkembangan JDIH di Pemda Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Dokumentasi Hukum, Bagian Pembinaan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Landasan Hukumnya Peraturan Gubernur NTB No. 17 tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

2. Sumber Daya Manusia

Bidang JDI Hukum berjumlah  :

- Eselon III : 1 (satu) orang

- Eselon IV : 1 (satu) orang

Pendidikan

- S1 :  2 (dua) orang  

- S2 :  2 (dua) orang

- Diklat/Kursus :           -

 

3. Koleksi Dokumen Hukum

- Buku : 1467 eksemplar

- Perundang-undangan :   642 eksemplar

- Perda (Th.2001-2012) :   120 eksemplar

- PerGub (Th.2005-2012) :   270 eksemplar

- SK.Gub. (2010-2011) : 1880 eksemplar

- Majalah :   134 eksemplar

 

4. Tekhnis Pengolahan :

- Buku induk

Sudah dilakukan

- Katalog Buku

Belum dilakukan

- Daftar Inventarisasi Peraturan perundang-undangan

Sudah dilakukan

- Katalog Peraturan

Sudah dilakukan

- Abstrak Peraturan perundang-undangan

Belum dilakukan

- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup

- Pemakai jasa adalah :

a. Instansi lingkup Pemprov : 60 peminjam (70 eks) / bulan

b. Instansi luar Pemprov : 5 peminjam (10 eks) / bulan

c. Mahasiswa/Akademisi : 3 peminjam (6 eks) / bulan

d. Praktisi : 1 peminjam (3 eks) / bulan

e. Umum : 6 peminjam (12 kes) / bulan

 

5. Sarana prasarana :

- Ruangan (Baca, kerja, koleksi):

- Meja baca  dan meja kerja

- Kursi baca dan kursi kerja

- Rak buku

- Lemari Buku

- Lemari Buku.

- Komputer

- Printer

- Scanner

- Jaringan/Koneksi internet (tapi saat ini tidak jalan)

 

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

CD ROM : Hadiah dari BPHN

WEBSITE : Conten kurang cocok perlu direnovasi

Perpustakaan Online : Belum ada

 

9. Penyediaan Anggaran masih sangat minim

 

Beberapa permasalahan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedia pedoman teknis pengelolaan dokumentasi sesuai dengan perkembangan ilmu serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 

2. Masih minimnya dukungan ketersediaan sarana prasarana serta alokasi dana untuk mendukung penyelenggaraan fungsi dokumentasi dalam rangka penyediaan akses informasi hukum agar mampu mendukung penyediaan akses informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

3. Terbatasnya kemampuan SDM  yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung kelancaran dokumentasi dan informasi hukum.

Harapan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Diharapkan dapat disusun buku pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional;

2. Untuk mengatasi kekurangan SDM yang memahami teknologi informasi dan komunikasi perlu diadakan bintek terkait teknologi dan informasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari hasil peninjauan lapangan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat kami sampaikan bahwa Pengelolaan JDIH di kedua instansi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan, terkhusus dalam teknis pengolahannya. Di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB memakai sistem sendiri sehingga buku-buku bidang tertentu tidak dapat tersimpan dalam satu deretan buku bidang yang sama, letaknya terpisah karena sistem pengolahannya yang salah.  

Dari hasil peninjauan lapangan ke Pemerintah Daerah Provinsi NTB, buku-buku diolah dengan DDC, dan untuk penyimpanan sarana dan prasarananya tidak memadai. SDM yang mengelola JDIH masih perlu ditambah khususnya yang mengetahui teknologi informasi dan komunikasi, belum tersedianya sarana penyimpanan data secara online (Website) dikarenakan kesulitan SDM maupun prasarana jaringan internet..

 

2. SARAN

Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB

a- Agar BPHN membina supaya buku-buku tersebut diolah dengan UDC, dan diberikan buku UDC dan Indeks Relatif serta Tajuk Subyek, karena disana tidak ada. Dengan tertatanya buku-buku hukum tersebut akan mudah untuk ditelusuri. 

b. Kami sarankan untuk melengkapi peraturan-peraturan produk dari Kementerian Hukum dan HAM karena Kanwil adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham di Pusat

c. Agar tenaga yang sudah dilatih tidak dipindahkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penataan seperti yang sudah diajarkan, dan menularkan ilmunya kepada staf yang lain.

 

Untuk Pemerintah Daerah Setda Provinsi  Nusa Tenggara Barat

a. Mengutamakan pengumpulan produknya sendiri dari sejak Pemda  Setda Provinsi NTB ada sampai saat sekarang;

b. Menata buku-buku tersebut dari tahun yang paling tua dan diletakan dalam ruang khusus untuk peraturan perundang-undangan;

c. Menginventarisir peraturan perundang-undangan produk dari Pemda Setda Provinsi NTB secara lengkap;

d. Menyimpan peraturan perundang-undangan tersebut dalam suatu CD.

 

Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Pemda Setda Provinsi NTB

a. Untuk keberhasilan pengelolaan JDIH di dua instansi diatas, perlu adanya kesiapan sarana otomasi dalam rangka pelayanan informasi hukum secara tepat guna dan terbaru.  Apalagi ditambah dukungan sarana internet sebagai sarana multimedia informasi, akan sangat membantu penyebaran informasi maupun koneksitas informasi secara cepat.

b. Koleksi JDIH kedua instansi kedua diatas perlu dilengkapi dengan pengiriman buku buku terbitan BPHN.

c. SDM yang handal di kedua instansi tersebut diatas perlu ditambah ,

 

 

( Katarina Rosariani, S.Kom., M.Si. ) Jakarta,  24 Oktober 2012

Pelaksana Evaluasi

 

 

 

 

         ( Indyah Respati, S.H.)

 

D.LAPORAN EVALUASI

PELAKSANAAN JDIH DI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

DAN BIRO HUKUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2012

 

I. Pendahuluan

Dalam pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas besar dalam pengembangan data informasi kepada anggota jaringan dengan cara senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan JDIH ke tiap-tiap anggota jaringan 

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor PHN.4-HN..02.01-38 tanggal 10 September 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sebagai pelaksana tugas tersebut adalah :

1. Tana Mantiri, SH , M.H.

2. Hanung Widodo, Sm.Hk.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan daerah untuk turut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum. Disamping itu, evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolak ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan Biro Hukum Provinsi di Kalimantan Selatan.

 

II. Pelaksanaan Evaluasi

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Kalimantan Selatan (Jalan Brigjen  H. Basri No. 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kepala Divisi Hukum (Bapak Yunan Hilmy, S.H, M.H.), Kepala Bidang Hukum (Bapak Supardjo, SH) dan Kepala Sub Bidang JDI Hukum (Bapak M. Yazid. B, S.H). Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :

1. Organisasi 

Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI

2. Personil

Bidang JDI Hukum terdiri 4 orang yang terdiri :

1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum

1 (satu) orang Kepala Sub Bidang JDIH

2 (satu) orang staf bidang JDIH

Satu orang Staf dari bidang ini telah mengikuti pelatihan dokumentasi baik manual maupun otomasi. Walaupun dalam penerapannya sangat terbentur dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

3. Koleksi

Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang ada dengan perincian sebagai berikut :

- Buku Hukum dan Non Hukum ; 2225 buku.

- Perundang-undangan :  257 buku.

- Peraturan Daerah :  387 buku.

- Lembaran Negara/Berita Negara :  169 buku,

Tanbahan Berita Negara

- Jurnal Hukum :  212 buku.

Selain koleksi di atas, beberapa surat kabar yang menjadi koleksi di Kanwil Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin Post dan Harian Kompas dan telah dibuat dalam bentuk kliping hukum.

4. Tekhnis, sarana dan prasarana

Pengolahan : - Buku induk

- Kliping Koran.

Pengolahan Kliping belum sesuai dengan pedoman teknis  JDIH

- Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem terbuka

- Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Kalsel, mahasiswa, masyarakat umum.

* Sarana dan 

Prasarana : - Memiliki ruangan JDI Hukum tersendiri, dan memakai AC

- Meja baca sebanyak 1 buah

- Kursi sebanyak 3 buah

- Rak buku sebanyak 6 buah

- Almari sebanyak 4 buah.

- Almari Katalog 3 buah.

- Komputer 2 buah, satu untuk pengetikan biasa dan satu buah untuk pengolahan koleksi dengan memakai program dari Law Center.(memakai sistem sendiri)

- Penelusuran dan penyebar luasan informasi hukum belum menggunakan internet.

- Printer 1 buah.

Dari data yang ditemukan di Kanwil Kalimantan Selatan dapat kami sampaikan bahwa :

1. Sarana prasarana dan SDM

Untuk menyimpan koleksi bahan hukum yang ada secara digital, koleksi yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana yang sangat minim

Hal ini juga menyebabkan beberapa data informasi hukum yang menjadi koleksi Perpustakaan Hukum di Kanwil Kalimantan Selatan, belum dientry kedalam computer sebagai sarana pengolahan dan penyebara luasan informasi hukum

Dari sisi Sumber Daya Manusia, yang menjadi tonggak pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH hanya 2 orang, sehingga disamping karena sarana prasarana yang sangat minim dan keterbatasan kemampuan, menyebabkan pengolahan bahan hukum maupun penyebar luasan informasi hukum kepada masyarakat pengguna menjadi terhambat.

2. Fasilitas penunjang lain

Sarana penunjang lain dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan komputer yang harus menjadi bagian dari automasi JDIH. Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Di Bidang JDIH, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, tidak terdapat jaringan yang menghubungkan dengan internet

Harapan dari jajaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan saat ini adalah membangun sarana dan prasarana yang dapat mengedepankan pengolahan data dan informasi secara akurat dan tepat guna, sehingga dapat memperkenalkan wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu diharapkan adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup mendukung, disamping pemenuhan tenaga sumber daya yang terlatih.

B. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

( Jl. Aneka Tambang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan)

Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Ibu Awi Sundari, S.H., M.H. yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Ibu Husnul Khotimah, S.H.

Dalam peninjauan ke JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa hal yang dapat disampaikan dari sisi perkembangan JDIH di Pemda Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi JDIH dikelola oleh Kepala Sub Dokumentasi Hukum, Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan

2. Personil

Pengelola JDIH  terdiri 3 orang yang terdiri :

1 (satu) orang Kepala Bidang Perasturan Perundang-undangan.

1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Dokumentasi Hukum.

1 (satu) orang staf Sub Bidang Dokumentasi Hukum

Dalam wawancara yang kami lakukan, staf dari bidang tersebut di atas sudah pernah mengikuti pelatihan dokumentasi baik manual maupun otomasi, namun dalam waktu dekat yang bersangkutan memasuki pensiun.

3. Koleksi

Beberapa koleksi dari Biro Hukum Setda Provinsi  Kalimantan Selatan adalah :

- Buku Hukum sebanyak 2830 buku.

- Buku Non Hukum sebanyak 861 buku.

- Himpunan Peraturan Pusat sebanyak 181 buku.

- Himpunan Peraturan Daerah sebanyak 309 buku.

- Himpunan Peraturan Gubernur sebanyak 415 judul.

- Himpunan SK Gubernur sebanyak 5.668 judul.

- Kliping sebanyak 92 buku.

- Warta Perundang-undangan sebanyak 120 buku.

- CD sebanyak 32 keping.

- Lain-lain sebanyak 1.511 buku

4. Sarana, prasarana dan SDM

Keberadaan sarana dan prasarana sangat memprihatinkan karena JDIH hanya didukung satu komputer serta satu buah mesin foto copy.

Sarana penunjang lain sebagai Pusat JDIH di Kalimantan Selatan masih sangat minim, karena hanya terdiri dari :

- meja kerja sebanyak 2 buah.

- kursi sebanyak 2 buah.

- rak buku sebanyak 10 buah.

- Almari 7 buah.

- Filing Kabinet 2 buah.

 

Dalam bidang otomasi, penanganan penyebar luasan informasi hukum masih menumpang pada Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa data yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Personil 

Personil yang berada di Sub Bidang Dokumentasi Hukum hanya satu orang dan akam memasuki masa pensiun. 

2. Sarana prasarana 

Pengembangan JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan idealnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai kekuatan dalam pengolahan, pelestarian dan penyebaran informasi hokum.

 

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil peninjauan lapangan di dua tempat di atas, dapat disampaikan bahwa kegiatan JDI Hukum di instansi terkait diatas, belum berjalan dengan baik.

B. Saran

- Diperlukan upaya maksimal untuk pembenahan dan penataan bahan-bahan dokumentasi dan informasi hukum.  Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses temu kembali dan penyebaran bahan informasi hukum

- Selain itu, untuk keberhasilan pengelolaan JDI Hukum di dua instansi diatas, perlu adanya kesiapan sarana otomasi dalm rangka pelayanan informasi hukum secara tepat guna dan terbaru.  Apalagi ditambah dukungan sarana internet sebagai sarana multimedia informasi, akan sangat membantu penyebaran informasi maupun koneksitas informasi secara cepat.

- Koleksi JDIH kedua instansi kedua diatas perlu dilengkapi dengan pengiriman buku buku terbitan BPHN.

- SDM yang handal di kedua instansi tersebut diatas perlu ditambah ,

 

 

 

 

 

 

 

( Hanung Widodo ) Jakarta,  28 September 2012

Pelasana Evaluasi

 

 

 

 

( Tana Mantiri, S.H., M.H. )

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Hasil Kegiatan Sosialisasi Anggota JDIH Tahun 2011

A.Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
-    Tempat  : HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH
-    Waktu    : Hari Rabu tanggal 23 Maret 2011
-    Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan JDIH


LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
KEGIATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BANDA ACEH TANGGAL 23 MARET 2011


I.    PENDAHULUAN
Dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum (JDIH) Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan JDI Hukum di Banda Aceh bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Propinsi Aceh.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di Banda Aceh didasarkan atas :
1.    Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.    Keputusan Presiden RI No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional.
3.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HN05.0T.01.01 Tahun 2000 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PHN37.HN.02.01 Tahun 2011.
4.    Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional 6. DIPA BPHN Tahun Anggaran 2011 No. 0011/013-10.1.01/00/2011 Tanggal20 Desember 2010

II.    MAKSUD DAN TUJUAN
Sosialisasi dilakukan sebagai upaya BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan JDIH di Propinsi Aceh. Dalam Sosialisasi tersebut ditekankan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM , Biro Hukum atau Bagian Hukum Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten Kota serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Kejaksaan, Dinas Syariah Islam Propinsi Aceh untuk :
1.    Memasyarakatkan keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH di Anggota Jaringan seluruh Wilayah Aceh.
2.    Melakukan koordinasi dengan BPHN dalam  melakukan otomasi pengelolaan JDIH dengan menyiapkan  pengembangan  sistem informasi hukum berbasis Website dan jaringan Internet dengan membangun simpul-simpul informasi berupa basis data dan komunikasi standar agar dapat terintegrasi secara on-line dengan website bphn-go.id.

III.     OUTPUT YANG DIHARAPKAN
1.    Pemahaman Keppres  No. 91 Tahun 1999  tentang  JDI Hukum di Jajaran Wilayah Aceh serta melaksanakan  secara  konsisten  ketentuaan yang telah di atur dalam Keppres tersebut.
2.    Peningkatan kerjasama antara Pusat dan Anggota Jaringan atau antar sesama Anggota jaringan agar tercapai kesamaan sesuai pemahaman dalam penjelasan JDIH.
3.    Pemahaman UU  No. 14 Tahun 2008 untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di seluruh Anggota Jaringan Wilayah Aceh.

IV.    PELAKSANAAN SOSIALISASI
1.    Tempat penyelenggaraan : HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH
2.    Waktu penyelenggaraan : Hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 pukul 08.00 W.I.B. sampai selesai
3.    Jumlah peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang peserta yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Aceh dan Pemerintah Propinsi Aceh beserta dinas-dinasnya Pemerintah Kota Aceh, Lembaga Peradilan dalam Kota Aceh, Lembaga Kejaksaan dalam Kota Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dan UPT yang ada dalam Kota Aceh.
4.    Jalannya Kegiatan :
a.    Pembukaan
-    Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
-    Laporan Ketua Pelaksana
-    Sambutan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI
-    Sambutan Sekretaris Daerah Aceh sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi JDIH tersebut.
-    Pembacaan Doa
b.    Penyajian Makalah :
1.    Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Aceh oleh Makmur Ibrahim, S.H.M.Hum.
2.    Dukungan JDI Hukum terhadap pembangunan hukum oleh Ajarotni Nasution, S.H.,M.H.
3.    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam  mengintegrasikan anggota JDI Hukum secara terpadu (On-line) Oleh Ninik Hariwanti, S.H.,LL.M.
c.    Diskusi:
1.    Ninik Hariwanti, S.H.,LL.M. dari BPHN Kementerian Hukum, Biro Hukum Propinsi Aceh sebagai Pusat Jaringan di Daerah, Kabupaten dan Kota adalah sebagai Anggota mempunyai Website Bagaimana untuk melengkapi website tersebut?.
2.    Suhartini dari Biro Hukum Propinsi Aceh IDIH Aceh Situs belum di sosialisasikan padahal hukum apabila diundangkan setiap orang harus dianggap tabu hukum padahal di Daerah kita tidak semua orang tabu  hukum apalagi TI (Teknologi Informasi) apa yang diprogramkan oleh pemerintah.
3.    Munajar dari Syariah lAIN Aceh ; Kami baru dengar JDI Hukum  kalau bisa dikembangkan untuk bekerjasama dengan Akademis di Kampus-Kampus, tetapi sangat sulit karena menyusun peraturan  juga tidak diberitahu langkah-langkah strategis oleh Pemda untuk menyosialisasikan mengenai UU atau Perda Wilayah Aceh bagaimana? .
4.    Ermawati LAPAS Banda Aceh.
Informasi mengenai hukum bisa juga mensejahterakan masyarakat dan bisa juga menyengsarakan masyarakat seperti ada anak dibawah umur melakukan tindak pidana oleh polisi diproses untuk sampai ke Pengadilan memerlukan waktu yang lama padahal anak tersebut masih sekolah akhirnya anak tersebut sekolahnya terlantar bagaimana mengenai hal tersebut?.
5.    Syahrini dari Dinas Syariat Islam Hukum di Indonesia yang dibuat oleh Legislatif  sangat banyak. Selain itu apabila di undangkan  masyarakat harus dianggap sudah mengetahui Undang-undang ini namanya membohongi. Lain seperti di Malaysia Undang-undang  itu sebelum di berlakukan kepada masyarakat peraturan itu disosialisasikan dulu.
6.    Siawari. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Aceh Sosialisasi di Aceh sangat banyak tetapi masyarakat masih banyak yang belum tahu  jadi  programnya  jangan dibelikan buku yang lebih baik adalah buat program sosialisasi untuk di Kabupaten-kabupaten.

JAWAB.
-    Setiap bulan mengadakan  rapat materinya JDI Hukum di informasikan setiap Kabupaten menyiapkan baik buat copy maupun softcopy mereka perlu perjalanan dinas dengan tatap muka dan dialog.
Untuk mengembangkan JDI Hukum di Propinsi Aceh kita difasilitasi melalui Uni Eropa sampai bulan 11 Tahun  2010 ada juga melalui telepon di Biro Hukum Propinsi Aceh menanyakan  ada Qanun.
Ada peneliti di Kampus terutama di Kabupaten dan Kota , mudah saja hanya perlu browsing website Kementerian dalam mengisi. Proses Pembuatan Undang-Undang sangat panjang dari mulai dari penelitian, perencanaan  naskah  akademis, tahapan-tahapan seperti ini melibatkan para pakar, apalagi yang menyangkut Undang-undang tersebut dibahasnya sangat matang karena Rancangan Undang-undang apabila dibahas di DPR sangat serius, karena DPR punya kepentingan Politik.
Di Indonesia UU sebelum di Undangkan harus disosialisasikan terlebih dahulu karena ada tenggang waktu 2 tahun sebelum diberlakukan, kebiasaan di Indonesia apabila suatu Undang-Undang tidak disosialisasikan akan berdasar lainnya hal di Luar Negeri UU yang dibuat oleh penguasa tidak disosialisasikan tidak berdasar.
Hakim memutus perkara ada yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa ini akan menjadi masalah karena Hakim  memeriksa suatu perkara tidak akan terlepas  dari  bahasan  yang  sudah diajukan oleh pihak kejaksaan, apabila ada perkara lagi itu harus diproses lagi, ada juga tergantung kepada aparatnya. Walaupun  hukumnya sudah bagus tetapi ada kepentingan politik seperti masalah Bank Century.
Dengan adanya Otonomi Daerah setiap daerah pemimpinnya dipilih langsung oleh Rakyat, melalui pilkada Pemimpin di Daerah banyak menggunakan  money politik akhimya rakyat sendiri yang seharusnya rakyat harus memikirkan kekurangan yang sebelumnya bahwa money politik itu salah.. Hal ini karena proses demokrasi karena demokrasi itu mahal.

-    Sosialisasi untuk mengelola JDI Hukum ditujukan kepada petugas instansi pemerintah karena kita sebagai Pusat Jaringan bagaimana informasi biro seakurat mungkin kepada anggota jaringan, lain dengan materi hukum disosialisasikannya oleh Pusat Penyuluhan Hukum akhimya timbul kesadaran hukum, mematuhi hukum dan tidak akan melanggar hukum.
Sosialisasi  kepada  pengelola JDI Hukum supaya orang, mudah  mencari dan memberikan kepada pemakai. Hal ini perlu untuk meningkatkan SDM.
Peraturan setiap hari selalu bertambah baik Peraturan Pusat maupun Peraturan Daerah kalau mengandalkan manual ini perlu adanya sarana dan prasarana baik untuk menyimpan koleksi maupun untuk pengolahan tetap dengan adanya otomasi daya tampung akan mudah dan pengolahan akan mudah seperti pembuatan CD-ROM dan Internet.

 

B.Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Utara.
-    Tempat  : Hotel Sahid Manado
-    Waktu    : Hari Kamis 11 Mei  2011
-    Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan JDIH



LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI
PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI MANADO SULAWESI UTARA
TANGGAL 11 MEI 2011


Dasar Hukum kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan JDI Hukum di Sulawesi Utara adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-11-DL.05.03 Tahun 2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011.

ACARA PEMBUKAAN
1.    Laporan Ketua Panitia yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sulawesi Utara antara lain :
a.    melaporkan kegiatan dimaksud yang diikuti oleh Perwakilan dari Biro Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara sebanyak 50 peserta.
b.    Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan JDI Hukum disetiap Kantor Wilayah diperlukan adanya kerja keras dari semua komponen dan dalam pelaksanaan JDI Hukum dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dimana Sub Bidang JDI Hukum dibawah kendali Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dengan tugas pokok :
1).    Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama;
2).    Koordinasi;
3).    Konsultasi dengan pemerintah provinsi dan lembaga resmi serta masyarakat;
4).    Pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
5).    Pengolahan perpustakaan Hukum.
Pembinaan dan pengembangan JDI Hukum di Kantor Wilayah Sulawesi Utara dilakukan sejalan dengan dinamika kegiatan pemerintah yang ada, sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan informasi hukum dari masyarakat yang semakin dinamis dan kritis cara berpikirnya.
2.    Pembukaan
Kegiatan sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Sulawesi Utara dibuka oleh Setwilda yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada jam 09.00 WIT dengan Sambutannya :
Ucapan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan selamat datang kepada seluruh jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta rombongan yang telah berkenan mengunjungi keindahan bumi nyiur melambai sekaligus merupakan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas kesediaannya untuk melaksanakan sosialisasi JDIH bagi para pegawai di lingkup SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Mahasiswa serta para pegawai kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
Keterbukaan serta luasnya jalur komunikasi tanpa batas telah mengantarkan kita pada era globalisasi yang harus dimaknai dengan adanya sebuah perubahan, dimana perubahan yang positif atau pembaharuan yang signifikan merupakan langkah awal dari terciptanya suatu pembangunan yang dinamis. Hal ini sangat disadari untuk dicermati secara cepat, seiring dengan derasnya perubahan yang ada. Salah satu arah pembangunan yang dianggap dinamis adalah pembangunan hukum, karena memiliki nilai kompleksitas yang meliputi sarana dan prasarana hukum dalam kerangka penciptaan budaya hukum dalam tatanan masyarakat.
Karena itulah berdasarkan KEPPRES No. 91/1999 JDIH Nasional, maka fungsi Pusat Jaringan terdiri dari 3 (tiga) bagian penting, yaitu :
a.    Penyimpanan, pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang ditetapkan oleh Pusat Jaringan;
b.    Menyampaikan salinan peraturan perundang-undangan, menyediakan dan penyebarluaskan informasi segala peraturan perundang-undangan;
c.    Mengevaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumenasi Informasi Hukum dan menyampaikan hasilnya kepada Pusat Jaringan.
Dalam konteks tersebut sangatlah penting dan bermanfaat apabila JDIH dapat kita laksanakan secara maksimal dan selanjutnya terimplementasi secara berkelanjutan seperti halnya dilaksanakn oleh BPHN melalu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang akan kita ikuti saat ini.
Kedepan menjadi harapan kiranya melalui kegiatan ini akan tercipta pembangunan hukum yang dinamis sebagai salah satu kunci utama terciptanya Good and Clean Governance.
Karena itulah, kepada para perserta saya harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai dan maknailah setiap materi yang disampaikan oleh para nara sumber sebagai bahan peningkatan pemahaman dan pengetahuan untuk diaktualisasikan dalam tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing.
3.    Sambuta Kepala BPHN
Sambutan Kepala BPHN dibacakan oleh Bapak Tana Mantiri, S.H.,M.H Ketua Rombongan dari BPHN yang pokok-pokoknya meliputi :
Kami sangat gembira dan senang atas kehadiran Saudara-saudara  sekalian pada pertemuan ini. Hal ini menunjukan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab Saudara dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Sulawesi Utara dan mengharapkan tanggapan positif terhadap upaya yang dilakukan BPHN dalam peningkatan dan pengembangan JDI Hukum.
Dengan semakin kritisnya masyarakat seiring dengan dinamika perubahan yang cepat, maka tuntutan atas kepuasan dan kebutuhan informasi hukum menjadi semakin tinggi, sementara itu hukumpun selalu berkembang mengikuti keadaan masyarakat yang selalu berubah, oleh karenanya penyebarluasan informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terbaru maupun bahan dokumentasi hukum lainnya harus dapat disajikan secara cepat dan mudah didapatkan, disamping itu informasi hukum yang disajikan harus terjamin keakuratannya, bahwa status peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku dan diberi keterangan apabila sudah di cabut atau berubah.
Perjalanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah cukup panjang yaitu sejak diadakannya Lokakarya JDIH tahun 1978 dimana BPHN ditetapkan sebagai Pusat Jaringan berskala nasional dengan anggota Biro-biro Hukum Departemen, LPND,Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pemda Tingkat I.
Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional maka pada waktu itu JDIH dapat terlaksana dengan baik, namun dengan berjalannya waktu seiring dengan tuntutan masyarakat yang sangat tinggi akan layanan informasi hukum yang lengkap, cepat , mudah dan akurat maka pengelolaan JDIH tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja diperlukan kreativitas, inovasi baru dan terboson-terobosan serta upaya-upaya lain melalui Revitalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap landasan hukum dan landasan operasionalnya. Oleh karenanya forum Sosialisasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih memasyarakatkan  dan memantapkan keberadaan JDIH.
Diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  dapat meningkatkan tugas dan fungsinya serta peranannya dalam berkoordinasi dengan Anggota JDIH di wilayah Sulawesi Utara. Marilah kita menjalin kerjasama dengan Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Perguruan Tinggi bersama BPHN
BPHN sebagai Pusat Jaringan telah merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan  dan layanan bahan dokumentasi hukum lainnya. Pada saat ini BPHN telah memanfaatkan TIK berbasis web dan jaringan internet dalam pengelolaan JDIH Untuk itu dalam rangka koordinasi peningkatan otomasi pengelolaan JDIH kiranya perlu diambil langkah-langkah strategis yaitu setiap Anggota JDIH merencanakan dan menyiapkan pengembangan JDIH berbasis web dan jaringan internet dilingkungan masing-masing serta berkolaborasi dengan Pusat JDIH dalam membangun database peraturan perundang-undangan dengan format pangkalan data dan komunikasi standar.

JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI

Diskusi Panel
1.    Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi
Pelaksanaan Jaringai Dokumenasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Utara dilandasi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 266 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Sampai saat ini Daerah mampu mengoftimalkan Perda dalam suatu sistem dengan disusun metode yang ada yaitu : Perda, Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Wali Kota yang selalu berkesinambungan.
Ada 4 fungsi dalam pelaksanaan JDIH di Provinsi yaitu :
a.    Upaya penyediaan sarana bidang hukum;
b.    Meningkatkan penyebarluasan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tidak tumpang tindih;
c.    Memudahkan pencarian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya;
d.    Menegakkan pelayanan dan kepastian hukum;
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah berada di Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Hukum sedangkan anggotanya adalah : Kabupaten/Kota ditambah Dinas-dinas; yang ada, Pengadilan dan Perguruan Tinggi.
Fungsi dari Anggota Kabupaten/Kota adalah menyimpan dan pengolah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya dan menyampaikan ke pusat jaringan. Pusat Jaringan di Daerah melakukan evaluasi ke Anggota Jaringan dan hasilnya disampaikan ke BPHN.
Tujuan JDI Hukum untuk mewujudkan penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang efektif dan TUPOKSI dijabarkan dalam suatu Bagian yaitu Bagian Dokumentasi Hukum.
Untuk pengolahan bahan peraturan perundang-undangan maupun bahan dokumentasi hukum lainnya masih menggunakan sistem manual dan juga penyebarluasannya melalui tukar menukar informasi dan lain-lain.
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami hambatan dan kendala yaitu anggaran cukup besar untuk menuju ke teknologi dan saat ini yang sudah mengembangkan IT baru 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Selain kendala anggaran juga Sumber Daya Manusianya merupakan kendala juga karena SDM yang ada belum dibekali pengetahuan tentang Pemanfaatan TI.
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Antara lain :
Peraturan Daerah  Tahun     :    2005 sebanyak   6 Peraturan
                    2006 sebanyak 24 Peraturan
                    2007 sebanyak   4 Peraturan
                    2008 sebanyak   9 Peraturan
                    2009 sebanyak   6 Peraturan
                    2010 sebanyak   3 Peraturah
                    2011 masih dalam pembahasan di DPRD
Peraturan Gubernur Tahun :    2005 sebanyak 39 Peraturan
                    2006 sebanyak 60 Peraturan
                    2007 sebanyak 72 Peraturan
                    2008 sebanyak 99 Peraturan
                    2009 sebanyak 34 Peraturan
                    2010 sebanyak 39 Peraturah
Kemudian keberadaan JDI Hukum belum secara maksimal dimanfaatkan oleh Masyarakat.

2.    Tana Manatiri, S.H.,M.H
Setelah JDI Hukum berjalan dua dasa warsa lebih, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor: 91 tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional sebagai landasan hukum untuk pengembangan JDI Hukum ke arah yang lebih baik. Keputusan Presiden ini menetapkan Pemerintah Provinsi sebagai Pusat JDI Hukum di wilayahnya dan memperluas keanggotaan JDI Hukum dengan memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Perguruan Tinggi.
Adapun maksud dan tujuan JDI Hukum adalah mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen, data dan informasi hukum (seperti undang-undang, peraturan pemerintah Peraturan Daerah, hasil penelitian hukum, putusan pengadilan dan bahan dokumentasi lainya) untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan akurat serta mutakhir
Fungsi JDI Hukum adalah  sebagai salah satu upaya (a)  penyediaan sarana pembangunan bidang hukum; (b)  peningkatan penyebarluasan pemahaman dan pengetahuan hukum; (c) lebih memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya; (d)  peningkatan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum
Memperhatikan pengertian, fungsi JDI Hukum dan tugas Anggota Jaringan tersebut, maka sasaran yang diinginkan JDI Hukum adalah terwujudnya suatu kondisi di mana dokumentasi Peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya  tertata dengan baik dan dapat memberikan akses pelayanan informasi hukum secara cepat mudah dan akurat
Kegiatan penyebarluasan informasi hukum tidak boleh  diabaikan, karena hal ini merupakan kunci tegaknya hukum. Tanpa didukung oleh masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka penegakan hukum tidak akan effektif
Salah satu fungsi JDI Hukum adalah menyebarluaskan peraturan hukum untuk membantu warga masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Penyelenggara negara harus terus mensosialisasikan dan menyebarluaskan berbagai peraturan hukum, bila memungkinkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi modern. Hal ini merupakan upaya preventif dan mengurangi pelanggaran hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap materi  peraturan perundang-undangan yang berlaku
Semua informasi hukum saat ini sudah ada di internet. Kalau mengakses website BPHN, www.bphn.go.id semua peraturan perundang-undangan tingkat pusat sejak tahun 1945 sampai sekarang sudah ada tersedia, tidak perlu datang ke Jakarta atau studi banding ke daerah lain, karena mengakses internet tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, mau tidak mau,  jika hukum dianggap sebagai suatu sistem, maka  informasi hukum harus ditempatkan sebagai satu komponen dalam sistem hukum.
Adanya adagium yang mengatakan bila mana suatu peraturan perundang-undangan sudah dimuat dalam Lembaran Negara/Daerah, maka setiap orang telah dianggap mengetahui dan memahami isi peraturan-perundang-undang tersebut. Tetapi dalam kenyataan masih sulit menerapkan adagium tersebut, karena jangankan masyarakat umum, pejabat sendiri sering kali kurang atau bahkan tidak mengetahui muatan materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baru dan karenanya perlu tersedianya akses informasi hukum kepada masyarakat luas.
Sebenarnya dengan adanya website informasi hukum, tidak perlu lagi ada Lembaran Negara/Daerah dan Tambahan Lembaran Negara/Daerah, karena untuk mengumumkan suatu peraturan baru cukup dimasukkan ke dalam website
3.    Pularjono, S.Sos.,M.Si
Saat ini Pemanfaatan Teknolgi Informasi sudah berkembang pesat dan didunis TI sudah tidak ada batasan ruang dan waktu, bahkan sudah mendunia jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan TI maka akan ketinggalan informasi.
Teknologi yang berkembang sudah banyak seperti penggunaan HP juga dapat digunakan sebagai sarana cafebook yang dapat berkolaborasi dengan siapa saja dan dimana sana.
Dengan adanya TI tersebut dalam melakukan pekerjaan sudah tidak diperlukan ruangan khusus tetapi dimana saja kita dapat melakukan pekerjaan baik di ruang tunggu, dipesawat dll, seperti halnya kita mencari informasi tidak perlu berhadapan dengan petugas secara langsung dengan multi media yang ada langsung kita melayani sendiri seperti swalayan.
Pemanfaatan TI ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, tetapi dalam penggunaan TI juga ada yang perlu diperhatikan yaitu kita tidak boleh sembarangan menginformasikan yang melanggar atauran-aturan hukum sebagai mana yang di amanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2008 pasal 27 melanggar yang memuat : kesusilaan,  perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan  pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman denda 1 milyar atau pidana kurungan 6 bulan. Selain itu juga dilarang :
-    Menggunakan atau mengakses komputer diluar kewenangannya
-    Menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menerobos komputer atau sistem elektronik lainnya
-    Menyalahgunakan atau merusak komputer atau sistem elektronik yang dilindungi Pemerintah.
Dengan Sanksi Pidana  pasal 46 ayat (3) : Penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta)
Permasalahan kita harus memanfaatkan TI adalah : Adanya penumpukan bahan/data; Proses pekerjaan yang memerlukan tahapan panjang dan Lambatnya penyebaran informasi
Faktor Penggeraknya adalah : Data dapat di kelola dengan cepat; Memberikan kemudahan efisiensi kerja dan menyajikan informasi cepat, tepat, lengkap dan akurat menuju pada pelayanan informasi yang baik
Upaya yang harus dilakukan adalah untuk memanfaatkan TI adalah : Penyediaan infrastruktur; Memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi; Mempersiapkan SDM yang berkualitas
Di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sudah dilakukan adalah :
Penyebaran informasi secara Off Line dengan membangun database naskah lengkap yang dikemas ke media CD-ROM dari tahun 1945 s.d 2010 dan dilengkapi dengan status berlakunya.
Pada tahun 2003 membangun website dengan alamat www.bphn.go.id sebagai sarana layanan informasi hukum secara ONLINE
Pada tahun 2007 telah membangun Pola Standar Minimal Website untuk Anggota Jaringan yang dapat dimiliki secara gratis.
Jadi tidak ada alasan lagi membangun website memerlukan biaya yang besar karena Pusat Jaringan yaitu BPHN sudah memberikan aplikasi dimaksud dan yang sudah menerapkembangkan adalah BKKBN Pusat.
TANYA JAWAB
Pertanyaan :
1.    Sekretariat DPRD
Pendidikan hukum dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya karena ada anggapan bahwa setiap peraturan yang sudah dikeluarkan masyarakat mengetahuinya, namun dengan sistem manual anggapan itu belum dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan adanya suatu sarana akses dengan memanfaatkan TI. Untuk itu apabila kendalanya SDM dapat dilakukan dalam rekruitmen pegawai yang dibutuhkan khusus yang berlatar belakang TI atau yang dapat menguasai tentang Web dan Informatika.
2.    Universitas Samratulangi
a.    Provinsi masih menggunakan sistem manualnya mengikuti sistem yang mana apa sudah mengikuti sistem manual yang digunakan oleh Perpustakaan baik Nasional maupun Internasional? Dan seharusnya sebagai Pusat Jaringan di Daerah lebih aktif dari pada yang menjadi Anggota Jaringan.
Dikaitkan dengan teknologi sebagai konsekuensi pendanaan yang melibatkan pemerintah mesti tetap dilaksanakan walau pelaksanaan dokmentasi harus tetap ada manualnya dan semacam bertemuan ini memang harus dilaksanakan walaupun sesederhana. Seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan ini menganut sistem Prinsiple Of Management yaitu ada pengorganisasian aktifitas untuk mencapai hasil yang diharapkan.
b.    Kalau melihat materi dan tayangan yang disampaikan oleh BPHN ini sangat menarik dan saya lihat perpustakaan tanpa batas dapat terwujud, jadi tidak ada alasan mengenai dana karena aplikasinya saja diberikan secara gratis, yang penting program sudah ada dan dari pusat juga memberikan pelatihan secara gratis.
Pelaksanaan sosialisasi seperti ini sangat diperlukan karena dapat memberikan masukan pentingnya keberadaan JDI Hukum di Daerah.

3.    Universitas Pembangunan Manado
Mahasiswa sering mengalami kendala dalam pencarian literatur baik peraturan perundang-undangan maupun perda-perda, dan Provinsi kalau hanya disebarkan ke Tk. II berarti hanya sepihak saja.
Dengan adanya JDI Hukum mudah-mudahan Perda-perda dapat disampaikan ke Perguruan Tinggi agar menjadi referensi kepada Dosen dan Mahasiswa dalam pembuatan Karya Ilmiah.
4.    Universitas Katolik Sulit.
Kalau seperti kata Pak Kepala Biro yang sudah online baru 3 daerah, maka masih banyak sekali yang belum memiliki Website. Selain itu saya hanya menyarankan alangkah baiknya apabila seluruh Peraturan Daerah dapat di Onlinkan melalui BPHN, sehingga setiap daerah tidak perlu membuat website sendiri-sendiri.

JAWAB
1.    Sistem penerimaan pegawai di Indonesia masih ditentukan oleh Pusat untuk itu Daerah belum bisa merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, untuk pegawai sekarang setatusnya menjadi PNS RI yang dapat dipindah atau pindah kemana-mana sesuai keinginan. Hal ini memang menjadi persoalan regulasi untuk rekruitmen pegawai mudah-mudahan pemerintah akan merubah regulasi yang menjadi permasalahan tersebut.
2.    Pemerintah Provinsi tidak fasif tetapi aktif sesuai ketentuan yang ada dan JDI Hukum belum diperhatikan karena setiap pengajuan anggaran selalu ditolak dan usulan anggaran diperbaharui kemudian menghilang. Disetiap anggaran jaringan kurang dilirik, bagaimana mengsiasati agar JDIH diperhatikan dan didukung pendanaan khususnya di daerah. JDI Hukum di daerah merupakan kebutuhan daerah dalam efektifitas sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum tujuannya untuk memberikan perhatian baik untuk Anggota Jaringan di bidang hukum dibentuk suatu Teknologi Informasi belum bisa menyiapkan perangkatnya dan SDM nya, untuk itu masih menggunakan secara manual dalam penyebaran perda dengan di copy.
3.    Masalah dana memang permasalahan yang klasik, untuk mengalokasikan biaya cetak yang sudah disampaikan agak sulit karena biaya yang disetujui sekarang adalah biaya berbasis kinerja, dalam pembahasan anggaran selalu dikecewakan dalam rangka efisiensi.
4.    Yang diusulkan tentang adanya akses informasi Perda Online memang belum dapat dilaksanakan dan pada saat ini melalui BPHN sudah memasukan sebanyak seribuan lebih Perda ke Web BPHN dan sudah luncing berupa meta data, dengan meta data kita sudah dapat mencari literatur buku, peraturan, aratikel koran, majalah, buku langka, kemudian tingal klik saja sudah dapat diketemukan. Selanjutnya bisa terintegrasi ke seluruh. fultek, dan informasi di internet tidak selamanya berdampak negatif, seperti data-data yang dilarang dalam UU fornografi, data yang dimuat dalam website adalah peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.
5.    Untuk usulan data Perda dimuat di website bphn.go.id, memang sudah mulai dilakukan namun masih sebatas Perda Provinsi dan sekarang sudah ada 1900 lebih dan kemudian nantinya juga akan dimuat perda tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kepala BPHN, namun kami kesulitan untuk pengumpulan data, untuk itu dimohon kiranya seluruh anggota jaringan baik Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengirimkan datanya dalam bentuk soft copy ke Pusat Jaringan BPHN yang nantinya akan dimuat dalam website bphn.go.id.

Penanggung Jawab,




Tana Mantiri, S.H.,M.H

 

C.Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Tengah.


-    Tempat  : HOTEL GRAND GLOBAL
-    Waktu    : Hari Rabu tanggal 29 September 2011
-    Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan JDIH 

 

 

LAPORAN
SOSIALISASI PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, 28 s.d. 29 September 2011

A.    Pembukaan
    Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dilaksanakan di Hotel Grand Global, Jln. Tjilik Riwut Km. 1 No. 10 – 12 Palangka Raya, Kalimantan Selatan, telpon 0536 – 3222888, pada hari Kamis, 29 September 2011 dihadiri oleh 50 orang peserta.
    Pelaksanaan Acara Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diawali dengan pembacaan Susunan Acara Sosialisasi JDI Hukum, oleh Pembawa Acara dengan susunan acara sebagai berikut :
Pembukaan :
08.30 – 08.45    Laporan Panitia Penyelenggara (Agustina Dayaleluni, S.H.)
08.45 – 09.00     Sambutan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (dibacakan oleh Drs. Abdullah, S.H.)
09.00 – 09.15    Sambutan Kepala Kantor Wilayah Sekaligus Membuka Pertemuan Resmi Sosialisasi JDI Hukum (Drs. Chaerul Bahri, M.M.).
09.15 – 19.25    Pembacaan Doa (H.Ahmadi, S.H.)
09.25 – 09.45    Rehat
Penyampaian Materi :
09.45 – 10.45    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pendukung Pembangunan di Bidang Hukum dengan Nara Sumber Hi. Djafar Senen, S.H.,M.H.
10.45 – 11.45    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan Nara Sumber Drs. Abdullah, S.H.
11.45 – 12.45    Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kalimantan Tengah, dengan Nara Sumber Muhamad Kamsi, Sm.Hk.
12.45 – 13.00    Penutupan.
        Acara Pembukaan diawali dengan Laporan Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Ibu Agustina Dayaleluni antara lain mengatakan bahwa maksud dari Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah agar dokumentasi dan informasi hukum dapat tertata dan terselenggara secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. Tujuan dari kegiatan sosialisasi adalah untuk meningkatkan dan mendayagunakan pengelolaan JDI Hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.
        Dikatakan selanjutnya bahwa peserta Sosialisasi Pelaksanaan JDI Hukum berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari :
1.    Sekwan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya;
2.    Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan PTUN Palangka Raya;
3.    Pengadilan Tinggi Agama dan PN Agama Palangka Raya;
4.    Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
5.    Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah;
6.    Kanwil BPN Provinsi Kalteng dan BPN Kota Palangka Raya;
7.    Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng dan Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya;
8.    Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalteng;
9.    Perpustakaan Universitas dan Fakultas Hukum Palangka Raya;
10.    STIH dan STAIN Palangka Raya;
11.    Polda Kalimantan Tengah;
12.    UPT dan Kanwil Kemenkumham Kota Palangka Raya.
    Acara selanjutnya sambutan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional yang dibacakan oleh Drs. Abdullah, S.H. dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi pelaksanaan JDI Hukum merupakan pemicu langkah yang strategis dan krusial bagi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai pembina bagi Anggota Jaringan di masing-masing unit kerja baik di daerah maupun di pusat.
    Selanjutnya dikatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 telah diberlakukan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setelah tenggang waktu dua tahun sejak diundangkannya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi hukum lainnya. Oleh karenanya perlu adanya mekanisme yang teratur dan berkelanjutan untuk mengenalkan hukum yang berlaku pada masyarakat sebagai satu pihak yang dikenakan aturan tersebut untuk dipatuhi.
    Dikatakan pula bahwa hukum itu selalu berkembang mengikuti keadaan masyarakat yang selalu berubah, oleh karenanya penyebarluasan informasi mengenai hukum harus juga bisa memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Hal tersebut untuk menghindari pengenaan aturan hukum dengan ketentuan yang tidak  semestinya akibat aturan yang telah dicabut atau berubah. Disamping itu kemudahan akses informasi hukum juga sangat dibutuhkan bagi penentu kebijakan dalam rangka menjalankan roda kepemerintahan serta mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga tidak terjadi aturan yang tumpang tindih. Dengan kemudahan memperoleh informasi hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat dan kepastian hukum dapat terwujud.
    Acara selanjutnya adalah Sambutan Kepala Kantor Wilayah sekaligus membuka pertemuan resmi Sosialisasi JDI Hukum, Drs. Chaerul Bahri, M.M.. Dikatakan bahwa untuk menegakkan suatu keadilan tidak mudah, diperlukan kondisi masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat, artinya adanya manusia yang mentaati hukum, mentaati peraturan yang ada serta menghormati para aparat penegak hukum, mencapai kearah itu, salah satunya melalui penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.
    Kakanwil mengatakan, bahwa dalam rangka terciptanya dokumentasi hukum yang baik adalah dengan cara memberikan kemudahan dalam pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya, sehingga menjamin ketersediaan dan keamanan semua arsip penting yang sewaktu-waktu diperlukan. Dalam melaksanakan dokumentasi hukum yang baik, perlu pekerjaan yang menuntut ketelitian secara berkesinambungan. Begitu pula yang berkaitan dengan membangun informasi hukum, dimana aspek informasi ini menjadi bagian yang penting dalam pembangunan hukum nasional secara menyeluruh, untuk itu perlu dibangun jaringan yang mudah diakses, cepat, dan akurat. Selain itu perlu didukung kegiatan pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat, aparatur hukum serta penyelenggara negara.
    Acara pembukaan diakhiri dengan doa, yang dipandu oleh H. Ahmadi (Doa terlampir).
B.    Penyampaian Materi (Panel)   
1.    Nara Sumber    :     Hi. Djafar Senen, S.H.,M.H.
    Judul makalah    :    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pendukung Pembangunan di Bidang Hukum.
2.    Nara Sumber    :     Drs. Abdullah, S.H.
    Judul makalah    :    Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.   
3.    Nara Sumber    :    Muhamad Kamsi, Sm.Hk.
    Judul makalah    :    Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kalimantan Tengah.
    Moderator    :    Diana Sukowati, S.H.

Pokok-pokok makalah Hi. Djafar Senen, S.H.,M.H.
1.    Sejarah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibicarakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya merekomendasikan perlu adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui beberapa kali pertemuan/lokakarya merekomendasikan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan.
2.    Landasan pembinaan dan pengembangan JDI Hukum ke dalam lima aspek, yaitu : 1). Aspek organisasi dan metoda, 2). Aspek Personalia dan Diklat, 3). Koleksi dan Teknis, 4). Sarana dan Prasarana, 5). Mekanisme dan Otomasi.
3.    Terwujudnya sistem hukum nasional mencakup, yaitu : 1). Substansi hukum, 2). Kelembagaan hukum, 3). Kualitas Sumber Daya Manusia, 4). Sistem informasi hukum yang lengkap, 5). Kultur dan kepemimpinan.
4.    Adanya kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan peraturan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara/Lembaran Daerah, agar khalayah mengetahui peraturan tersebut.
5.    Terdapat empat jenis dokumen yang mengandung norma hukum yang wajib disebarluaskan, yaitu :
    a. Peraturan perundang-undangan;
    b. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
    c.  Putusan Pengadilan;
     d.  Aturan Kebijakan.
    Semua dokumen tersebut merupakan milik publik, bukanlah milik orang atau pejabat yang membuat/menandatangani.
6.    Eksistensi hukum sangat dipengaruhi oleh sejauhmana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menyerap dan mencerna informasi hukum yang tengah berlaku maupun yang telah diubah ataupun dicabut.
Pokok-pokok makalah Drs. Abdullah, S.H.
1.    Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi setiap intansi/institusi pemerintah sudah merupakan suatu kewajiban untuk menyediakan akses informasi hukum atau membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kegiatan membangun sistem informasi hukum meliputi, yaitu : pengumpulan dan pengolahan dokumen hukum, pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum. Kegiatan tersebut merupakan tugas utama/kegiatan utama dari pendokumentasian hukum. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dibutuhkan unit kerja yang disebut unit dokumentasi hukum/ Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Tugas pokok dan fungsi pendokumentasian hukum bersifatnya universal, baik di negara maju maupun di negara berkembang, baik di instansi pemerintah maupun swasta.
2.     Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan otomasi dokumen hukum, perlu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi komponen-komponen,  yaitu :
a.    Teknologi Komputer sebagai pendorong utama perkembangan teknologi informasi yang merupakan kebutuhan utama dari infrastruktur TIK, yang terdiri dari :
1).    Perangkat keras/hardware.
2).    Perangkat lunak/Software.
b.    Teknologi Telekomunikasi.
c.    Muatan Informasi (content).
d.    Sumber Daya Manusia (SDM). 
3.    Suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan atau telah ditetapkan, mulai berlaku dan mengikat secara umum setelah peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam lembaran resmi negara.
4.    Pengundangan atau pengumuman mengandung unsur sebagai berikut :
a.    perbuatan pemerintahan mengumumkan sesuatu agar diketahui orang banyak yang bersifat perundang-undangan, pemerintahan, atau badan peradilan (misalnya mengumumkan putusan hakim);
b.    secara khusus pengundangan peraturan perundang-undangan adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan cara menempatkannya dalam Lembaran Negara/Lembaran Daerah.
5.    Setelah peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, tahapan selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut wajib disebarluaskan (Pasal 29 ayat (1) Perpres Nomor 1 Tahun 2007). Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan cara lainnya (Pasal 29 ayat (6) Perpres No. 1/2007).
Pokok-pokok makalah Muhamad Kamsi, Sm.Hk.
1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah JDI Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah dikoordinir oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dikelola oleh Bagian Dokumentasi Hukum dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi.
2. Tugas dan Fungsi JDI Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
    a.    melakukan pencatatan dan penomoran pengundangan Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah dan pengundangan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Keputusan Gubernur tertentu ke dalam Berita Daerah.
    b.    pengumpulan dan pengelolaan bahan dokumentasi produk-produk hukum;
    c.    penyelenggaraan layanan perpustakaan hukum;
    d.    pemeliharaan dan penataan perpustakaan hukum;
    e.    monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3.    Pelaksanaan JDI Hukum, yaitu :
    a.    Penyusunan Bulletin JDI Hukum yang dikirimkan kepada 14 Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah;
    b.    Mengumpulkan dokumen produk hukum Kalimantan Tengah.
    c.    Publikasi peraturan perundang-undangan ke-14 Kabupaten/Kota.
    d.    Sosialisasi peraturan perundang-undangan ke-14 Kabupaten/Kota.
    e.    Pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi Hukum.
Diskusi/tanya jawab
Pertanyaan :
1.    Wardana Kusuma, S.H. (Pengadilan Tinggi Kalteng).
a.    Di setiap instansi anggota jaringan, ada bagian hukum, namun juklaknya kurang, kami menghimbau perlu diadakan sosialisasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan JDI Hukum (riel/pelatihan).
    b.    Perlu ditingkatkan lagi kerjasama  pembinaan dan pengembangan JDI Hukum dengan Anggota Jaringan.
2.    Martha (Biro Hukum Setda Pemprov Kalteng)   
a.    Biro Hukum dalam melengkapi informasi hukum melakukan pendokumentasian secara konvensional, pengolahan berbasis teknologi informasi hukum masih bersifat intranet. Upaya penyebarluasan informasi hukum tahun 2009 kurang mendapat dukungan sumber daya manusia, anggaran, keterbatasan pemahaman tentang informasi hukum. Pertanyaannya adalah di Kemendagri ada aturan tentang Sistem Informasi Hukum, di Kemenkumham ada penyebarluasan informasi hukum melalui JDI Hukum, apakah ada persamaan dan perbedaan, diharapkan agar berkolaborasi.
b.    Usul kepada BPHN agar informasi hukum dalam pembinaan JDI Hukum dilakukan seperti Facebook, bisa pengiriman informasi hukum, jadi tidak hanya hosting internet masing-masing sehingga pencarian di google mudah.
3.    Dra. Susilawati (Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya).
a.    Kami dari perguruan tinggi baru, agar dapat ikut dalam JDI Hukum, dan banyak mahasiswa memerlukan informasi hukum, usul, agar diberikan selebaran untuk mahasiswa/diikutsertakan dalam kegiatan JDI Hukum.
b.    Kami pustakawan berjumlah 13 orang, sekarang ini tinggal 8 orang jadi berkurang, penambahan tidak ada, pertanyaannya adalah bagaimana melestarikan tenaga fungsional pustakawan ini, supaya tidak bubar.
4.    Patar Sipahutar (PTUN Palangka Raya).
    a.    Mengucapkan terima kasih diikutsertakan dalam kegiatan JDI Hukum yang selama ini kami awam dalam mengikuti JDI Hukum.
        Kemenkumham merupakan sentral produk peraturan perundang-undangan (pengundangan), Nara Sumber  mengatakan informasi peraturan daerah belum lengkap, untuk itu agar ditingkatkan kerjasama antara BPHN dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemda sangat mendukung.
b.    Dalam menjaring informasi hukum jangan sekarang kompak, nanti pecah, agar ada kerjasama antar penegak hukum.
Contoh : Pada bulan Oktober nanti akan diadakan kegiatan dalam rangka HUT Karyadhika, mohon agar instansi terkait (instansi penegakan hukum) dilibatkan dalam kegiatan dimaksud.
c.    PTUN diundang Kanwil datang, hal apa yang disampaikan dalam pembinaan perpustakaan berbeda dalam pengelolaan yang dilakukan kepaniteraan.
Jawaban Drs. Abdullah, S.H.
1.    Kegiatan sosialisasi JDI Hukum lebih dititikberatkan kepada kebijakan pengelolaan JDI Hukum, sedangkan untuk teknis-teknis dokumentasi itu dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis atau melalui magang. Untuk juklak Pusjar sudah mengeluarkan modul pengelolaan dokumentasi hukum. Kerjasama pelaksanaan JDI Hukum memang seyogyanya lebih ditingkatkan.
2.    Antara Sisfokum yang dikembangkan oleh Kemendagri dan JDIH yang dikembangkan oleh Kemenkumham tentunya ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengelola dokumentasi dan informasi hukum, yang membedakan adalah dasar yuridis kegiatan JDIH melalui Keppres Nomor 91 Tahun 1999 yang dengan jelas disebutkan bahwa Pusjar adalah BPHN dan Anggota Jaringan adalah Biro Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi  dan lainnya.
3.    Antara Anggota Jaringan dan Pusat Jaringan memang sebaiknya dapat saling mengirimkan peraturan, tidak hanya terlink dengan pusat jaringan, hal itu pernah dilakukan melalui Perda Nusantara online, namun kegiatan ini tidak berjalan dengan baik.
4.    Terima kasih perpustakaan FH Univ Palangka Raya ikut kegiatan sosialisasi ini, dan mengenai berkurangnya pustakawan, memang tidak hanya terjadi di anggota jaringan saja, di pusjar pun demikian, dari waktu ke waktu pustakawan berkurang bukannya bertambah, dan itu menjadi tantangan kita bersama bagi pengelola dokumentasi hukum, bagaimana profesi ini dapat menarik minat PNS untuk mengembangkan diri menjadi fungsional pustakawan.
5.    Pertanyaan dari PTUN Palangka Raya, memang kerjasama antara BPHN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal konten website peraturan daerah. Untuk mengolahan dokumentasi hukum antara PTUN dengan JDIHukum memang ada perbedaan, namun sebenarnya ke depan tentunya teknis pengelolaan dokumentasi hukum dapat pula diterapkan dalam pengelolaan dokumentasi hukum di PTUN.
    Jawaban dari Hi. Djafar Senen, S.H.,M.H.
Ada tim penyuluhan hukum pada bulan Juli melakukan penyuluhan hukum di beberapa tempat berdasarkan DIPA termasuk sosialisasi undang-undang Perlindungan Anak dan KDRT. Namun dalam bulan bakti Kementerian Hukum dan HAM pada HUT Dharma Karyadhika pada tanggal 30 Oktober 2011 akan ada kegiatan menyambut HUT tersebut di 33 provinsi. Barangkali seandainya sebagai aparat penegak hukum juga pegawai negeri sipil sangat berkopetensi di sana, dan agar bisa bekerjasama, dan kami sangat memerlukan nara sumber, mudah-mudahan kami bisa memanggil bapak.
    Dalam bulan bakti Dharma Karyadhika akan diselenggarakan lomba-loma (lomba anak sekolah SLTP/SLTA), lomba pidato, karya tulis, ada debat mahasiswa, oleh karena banyak yang akan bergabung dengan kami.
    Di Kemenkumham ada MoU di bidang Mahkejapol (2 Mei 2011), pendukung dari Pengadilan, Kapolda, Kajati, Hukum dan HAM dalam rangka peradilan pidana. Untuk Kanwil, maka UPT yang berada di bawahnya, yaitu Rutan, LAPAS hak dan kewajiban terdakwa/terpidana terpenuhi dengan bersinergi dalam pelayanan masyarakat dengan Polres, dan 3 bulan sekali mengadakan pertemuan berkala.
    Sistem hukum kaitan dengan peran JDIH sangat berkaitan dengan sumber daya manusia (tenaga pustakawan) di Kanwil. Ada perubahan dengan law center, ruangan dan komputer sudah ada, namun internet belum ada, itu perlu anggaran, begitu juga website kanwil belum ada. Sumber daya manusia/tenaga juga kurang, apalagi minatnya ke JDIH kurang, kalau ada peluang struktural pindah ke sana. Kami juga sudah memberikan penawaran kepada pegawai untuk masuk tenaga perancangan peraturan perundang-undangan, bahkan dengan grade tinggi, dan kenaikan pangkat bisa dua tahun sekali.


II.   Hasil Kegiatan Evaluasi Anggota JDIH Tahun 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hasil Kegiatan Evaluasi Anggota JDIH Tahun 2011

A.Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Maluku Utara

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI TERNATE
(Jalan Cengkeh AFO No. 40 Ternate Maluku Utara Tlp. (0921) 3122118, 3128194).

Dalam kunjungan ini, kami diterima oleh Kabid Ham Bapak Ridwan Muhammad S.Sos. selanjutnya diserahkan kepada Bapak Yulfikar, SH sebagai Kepala Bidang Pengembangan Hukum dan Kepala Sub Bidang JDI Hukum Bapak Nurkolis Nur, SH., MH. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan JDI Hukum ke depan. Dari sisi penanganan secara manual :
1.    Organisasi
Keberadaan organisasi JDIH di Kanwil Ternate berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI
2.    Personil
    Bidang JDI Hukum terdiri 5 orang yang terdiri :
1.    Zulfikar, S.H. (Kasubid Pengembangan Hukum);
2.    Nurkolis Nur, SH, MH  (Kasubid JDI Hukum);
3.    Irmawati, SH. (Staf)
4.    Renatus, SH (Staf)
5.    Habel Way, SH (Staf).
    Dua staf dari bidang ini belum pernah mengikuti pelatihan dokumentasi baik manual maupun otomasi, maka kami langsung mengajarkan pembuatan katalog, menentukan tajuk subyek dan Callnumbernya, langsung selama 2 (dua) hari. Walaupun dalam penerapannya sangat terbentur dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.
3.    Koleksi
    Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ternate adalah berkisar ± 700 buah judul buku yang  dihimpun sejak tahun 1980 hingga kondisi yang terbaru, akan tetapi masih tersebar dibeberapa ruangan penitipan karena belum mempunyai ruangan tersendiri, selain koleksi buku dan peraturan ada banyak koleksi majalah hukum dan klipping hukum dari koran Ternate Pos, dengan perincian sebagai berikut :

    -    Undang-undang (UU)         : 100 buah
    -    Peraturan Pemerintah (PP)     :   20 buah
    -    Keputusan Presiden (Keppres)    :    36 buah
    -    LN/TLN                 :   40 buah
    -    Buku-buku hukum             :   50 buah
    -     Jurnal                     :   40 buah
    -    Keputusan Menteri             :   30 buah
    -    Buku-buku lain             : 150 buah
     -    Penelitian dan pengkajian         :   30 buah
    -    Himpunan putusan pengadilan     :    25 buah
    -    Koleksi buku bidang hukum
        Perdata                :    20 buah
    -    Koleksi buku – buku HAKI        :   45 buah
    -    Koleksi buku – buku HAM        :   40 buah
    -    Panduan Kadarkum            :   25 buah
    -    Kamus hukum            :   11 buah
    -    Buku ORTA                :   10 buah
    Selain koleksi di atas, beberapa surat kabar yang menjadi koleksi di Kanwil Ternate Pos dan Kompas dan telah dibuat dalam bentuk kliping koran.
4.    Teknis, sarana dan prasarana
a.    Pengolahan:
    -    Daftar buku induk secara sederhana
    -    Pelayanan peraturan hukum maupun buku-buku hukum, dengan sistem tertutup
    -    Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Ternate, Mahasiswa, unsur-unsur Pemda, Dinas-dinas, UPT serta masyarakat umum.

    b.    Sarana dan  Prasarana:
-    Ruangan koleksi kurang memadai, ruangan kecil dengan kipas angin dan tanpa AC, ruang staf masih jadi satu dengan staf bagian HAM.
-    Satu lemari  katalog
-    3 lemari buku bertingkat
-    Klipping koran khusus koran ternate.
-    Majalah hukum.
-    Meja baca 2 buah, kursi 8 buah.
-    Sarana pengolah data seperti mesin ketik dan  1 (satu) unit computer digunakan untuk surat-menyurat dan pengolahan data pustaka serta pengoperasian premise research.
Belum melakukan penerapan Teknologi Informasi (TI) hampir di semua bidang tidak terkecuali di perpustakaan.  Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi merupakan salah satu bidang penerapan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan dari penerapan teknologi informasi ini bisa kita lihat dari perkembangan jenis perpustakaan yang selalu berkaitan dengan teknologi informasi, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan otomasi, perpustakaan digital atau cyber library. Kebutuhan akan TI sangat berhubungan dengan peran dari perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang seiring dengan menulis, mencetak, mendidik dan kebutuhan manusia akan informasi. Perpustakaan membagi rata informasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola dan menyediakannya untuk umum.
Dari data yang ditemukan di Kanwil Kementarian Hukum dan HAM Ternate dapat kami sampaikan bahwa :
a.    Sarana prasarana dan SDM
    Untuk mengolah koleksi bahan hukum yang ada secara manual sudah dilakukan, koleksi yang ada belum pernah diolah secara digital, karena terbentur oleh sarana dan SDM yang sangat minimdan sarana komputer.  Bidang Pengolahan Bahan Hukum ini hanya satu komputer dan dua tenaga staf, tidak dilengkapi dengan peralatan yang seharusnya ada dalam proses pengolahan data.
    Hal ini juga menyebabkan beberapa data informasi hukum yang menjadi koleksi Perpustakaan Hukum di Kanwil Ternate baru menghimpun peraturan daerah dalam bentuk database.
CD–ROM Peraturan Pusat dari tahun 1945 s/d 2010 beserta statusnya belum dapat digunakan sebagai bahan penyampaian informasi hukum secara maksimal
    Dari Sumber Daya Manusia, yang menjadi tenaga pengolah bahan informasi hukum di Sub Bidang JDIH ada 2 orang, dan karena sarana prasarana yang sangat minim menyebabkan pengolahan bahan hukum sangat terhambat.
b.    Fasilitas penunjang lain
    Sarana penunjang lain dalam mengakses data dan informasi adalah jaringan komputer yang harus menjadi bagian dari otomasi perpustakaan.  Dalam hal ini adanya website, dapat menjadi jendela keterbukaan informasi. Di Bidang JDIH, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ternate, belum mempunyai jaringan yang menghubungkan dengan internet (dengan menggunakan modem, tetapi lambat dan sedang rusak).
Harapan dari jajaran di Kanwil Ternate adalah Staf JDIH diharapkan dari tenaga SMA atau D3 sehingga tidak dipromosikan/dimutasikan, dan juga tenaga staf JDIH mohon diberikan jabatan fungsional pustakawan, disamping itu pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat mengedepankan pengolahan data dan informasi secara cepat, akurat dan tepat guna, sehingga dapat memperkenalkan kemajuan wilayahnya.  Untuk itu diharapkan adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup mendukung, disamping pemenuhan tenaga sumber daya yang terlatih.
5.    MEKANISME DAN OTOMASI
a.    Mekanisme alur kerja pengelolaan JDIH  baik di pusat maupun di daerah, untuk melakukan tukar menukar informasi hukum secara langsung bertatap muka karena belum ada sarana jaringan internet/online.
b.    Dalam mengelola JDIH belum keseluruhan otomasi tetapi hanya sebatas mempunyai data base termasuk produk peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Hukum dan HAM Ternate, dan pemanfaatan teknologi informasi/otomasi dalam proses pembelajaran.
c.    Kendala yang dihadapi untuk melayani masyarakat terutama informasi hukum belum online/belum ada internet, dan tenaga yang ahli di bidang komputer belum ada (sarana internet belum ada).
d.    Telah diberikan CD-ROM Premise Research Peraturan Pusat  dari Tahun 1945 s/d 2010 dengan Statusnya 1 (satu) keping, dengan panduan secara singkat dan diberikan pelatihan penggunaan CD-ROM tersebut kepada  pengelola JDIH Kanwil Ternate.
    Diberikan penjelasan juga mengenai situs BPHN dan cara penelusurannya untuk mendapatkan informasi hukum secara mudah dan cepat melalui situs bphn.go.id.
B.    BAGIAN HUKUM PEMKOT TERNATE (Jl. Kelapa Pendek Kota Ternate (0921) 3110587)
Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Sub Bidang Jaringan dan Informasi dilanjutkan kunjungan di ruangan  Perpustakaan dan Ruang Kerja penggelola JDIH, kami memberikan arahan mengenai cara membuat daftar inventaris, membuat katalog, tajuk subyek dan callnumber dari berbagai macam contoh koleksi buku , dan memberikan pelatihan untuk penggunaan CD-ROM Peraturan Perundang-undangan Pusat dari tahun 1945 s/d 2010 serta mamberikan CD-ROMnya berikut panduannya.
Kemudian pada siang harinya kita mampir ke Perpustakaan Daerah Kota Ternate untuk melihat keadaan kegiatan di perpustakaannya kemudian kami memberikan sedikit arahan seperti pada pedoman evaluasi.
Kemudian lanjut evaluasi ke Pemkot Ternate, ada beberapa yang dapat disampaikan mengenai perkembangan JDIH, perpustakaan di Pemkot Ternate sebagai berikut :
1.    ORGANISASI

Secara Organisatoris pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Ternate berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Ternate tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ternate berada pada Biro Hukum Bagian Dokumentasi Hukum pada Sub Bagian Dokumentasi Informasi Hukum dan Perpustakaan.
Sampai dengan sekarang belum mempunyai Website dan numpang, selama ini jaringan internet yang digunakan adalah sambungan dari Bagian Humas Pemkot Ternate dan disambungkan ke Unit-unit lain termasuk pada Bagian Hukum Setda Kota Ternate, 
Teknis pendokumentasian dari Produk-produk Hukum yang meliputi:
Sudah malakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, layanan yang dipergunakan yaitu layanan terbuka dengan manual sistem, tenaga pengelola Pemkot Ternate belum pernah mengikuti bimbingan secara manual maupun otomasi.
 Di Instansi ini sudah melaksanakan pengolahan tetapi tidak mengembangkan teknis-teknis pendokumentasian tersendiri, sehingga untuk mempercepat temu kembali sudah melakukan pengolahan dengan cara membuat Daftar Inventarisasi, status peraturan, pengolahan katalogisasi dan pembuatan abstrak peraturan serta klipping koran.
Sarana dan prasarana yang dimiliki belum dapat menunjang kinerja anggota jaringan, misal komputer speknya kurang, ruangan perpustakaan, dan ruangan koleksi juga belum memadai sehngga akan menghambat kelancaran kinerja anggota jaringan.

Pengelolaan di Daerah instansi ini mengacu kepada JDIH Daerah yaitu Biro Hukum Pemda Ternate, sdangkan Pemda Ternate kurang memperhatikan Pemerintahan Kota karena pengelolaan JDIH dan Perpustakaannya di Pemda belum terlaksana dengan baik.
Tukar menukar informasi baik dengan Pusat Jaringan maupun antar anggota jaringan dengan bertatap muka secara langsung, karena belum ada jaringan internet/online.

Pada dasarnya sedang melakukan otomasi karena SDM yang ada di instansi Pemkot Ternate belum pernah diklat JDIH baik manual maupun otomasi, dan pemanfaatan Teknologi Informasi masih dalam proses pembelajaran.

Kendala yang dihadapi belum adanya internet atau belum bisa secara online, sehingga kalau ingin mengetahui wawasan secara luas belum maksimal sehingga akan ketinggalan informasi, dan juga tidak bisa membuka situs-situs lain untuk mencari informasi maupun peraturan yang diinginkan.

Pemkot baru merencanakan untuk membangun website sendiri supaya masyarakat bisa mengakses baik informasi mengenai Pemkot Ternate dan khususnya peraturan poerundang-undangan. Website yang kami rencanakan ini akan menggabung dengan Bagian Humas Pemkot Ternate.
2.    PERSONALIA DAN DIKLAT
Jumlah Personil yang menangani dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemkot Ternate sebanyak 5 (lima) orang antara lain:
-    Hj. Sukriawati Conoras, SH (Kasubid Jaringan dan Informasi).
-    Kamelia, S.H.        (Staf)
-    Fatima Kaunar, S.H.    (Staf)
-    Diana Djoisanga H, S.H.    (Staf)
-    Karmila Radjim        (Staf)
-    Rusman Salim        (Staf)
Belum pernah mengikuti bimbingan teknis otomasi yang dilaksanakan Oleh BPHN atau BPSDM yang menyangkut teknis dokumentasian dan penyajian Layanan Informasi Hukum. Sehingga perlu diikutsertakan pada diklat di BPHN atau BPSDM diwaktu mendatang.

3.    KOLEKSI DAN TEKNIS.
Koleksi bahan dokumentasi hukum yang ada pada Pemkot Ternate berupa Peraturan Perundang-undangan maupun bahan dokumentasi hukum lainnya dalam bentuk buku Maupun dalam bentuk lembaran lepas berjumlah 2500 buku/eksemplar. Jumlah perhari rata-rata yang menggunakan jasa pelayanan 2 (dua) orang, pelayanan dengan cara mencari di rak buku. Kami belum sepenuhnya melaksanakan teknis pengolahan, baru dalam bentuk daftar Inventarisasi, status peraturan.

4.    SARANA DAN PRASARANA

Ruangan JDIH yang terdiri dari:
a.    Ruangan penyimpanan buku:
-    1 (satu) Lemari Katalog
-    3 (tiga) Lemari buku bertingkat
-    Ruangan Baca 4 meja, 10 kursi
b.    Ruangan Kerja:
-    4 (empat) unit Komputer)
-    5 (lima) meja kerja
-    2 (dua) filling kabinet
-     1 (satu) unit AC
5.     MEKANISME DAN OTOMASI.
Mekanisme dan alur kerja serta koordinasi pengelolaan JDIH di Instansi kami baik dari pusat maupun daerah berjalan dengan baik, sesuai dengan kondisi yang ada.
Tukar menukar informasi hukum dengan pusat Jaringan Pemda Ternate maupun antar anggota Jaringan serta masyarakat luas kegiatannya masih berjalan. .Dalam pengelolaan JDIH belum menggunakan otomasi, penyebarluasan produk peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi telah kami lakukan. .Pemanfaatan Teknologi Informasi baru sebatas pencarian data yang dibutuhkan Melalui internet. Telah diberikan 1 (satu) keping DC-ROM  Peraturan Perundang-undangan Pusat dari Tahun 1945 s/d 2010 beserta statusnya, panduan penggunaan untuk menjalankan pemakaian CD-ROM tersebut serta pelatihan secara sederhana kepada pengelola JDIH di Pemkot Ternate.
Kendala kami, perlu tambahan komputer yang bisa untuk pengolahan data dan mengakses melalui internet.

6.     PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.
1.    Belum tersediannya Komputer yang mencukupi baik untuk pengolahan bahan pustaka maupun akses melalui internet.
2.    Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3.    Sumber daya manusia pengelola JDIH yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ada 3 dan Kota Ternate ada 5 (lima) pengelola yang semuanya belum pernah mengikuti pelatihan/diklat manual dan otomasi di BPHN maupun di BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.    Belum tersedianya situs JDIH sendiri dalam bentuk Website (masih ikut dengan Bagian Humas).
5.    Terbatasnya dana yang tersedia.

IV.    KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan
Dari hasil peninjauan lapangan di dua tempat di atas, dapat disampaikan bahwa kegiatan JDI Hukum di instansi terkait diatas, sudah dapat berjalan dengan baik, namun untuk mencapai target perpustakaan ideal masih sangat membutuhkan bimbingan serta dukungan dalam beberapa aspek (terutama sarana prasarana dan komputer).

B.    Saran
1.    Dalam usaha peningkatan pengelolaan JDIH, kami di daerah sangat memerlukan adanya pelatihan/diklat dari BPHN maupun dari BPSDM.
2.    Jumlah SDM pengelola JDIH sangat kurang, mohon petunjuk untuk memberikan jabatan Fungsional Perpustakaan kepada pengelola JDIH sehingga tidak terjadi mutasi ke bagian lain.
3.    Mohon kepada BPHN untuk  dikirimkan buku terbitan BPHN.
4.    Sarana dan prasarana kurang menunjang kinerja pengelola JDIH seperti ruangan kerja, ruang perpustakaan, ruang baca dan komputer sehingga dapat mempermudah pelayanan, proses temu kembali secara cepat dan penyebarluasan bahan informasi hukum.

 


Jakarta, 23 September  2011
Pelaksana Evaluasi,




( WAKIDI, S.H )                    ( INDRO PUROYO )

 

B.Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Nusa Tenggara Timur


LAPORAN  EVALUASI PELAKSANAAN JDIH
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN BIRO HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 11 – 13 OKTOBER  2011

I.    PENDAHULUAN
Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan JDI Hukum (Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum) perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jaringan dokumentasi dan mengapa dia lahir. Dalam konteks dokumentasi, yang dimaksud dengan ”jaringan dokumentasi” adalah wadah kerja sama pendayagunaan informasi antar beberapa unit dokumentasi/perpustakaan sejenis untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Di bidang dokumentasi hukum namanya disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kerja sama berjaringan tersebut lahir di atas kesadaran bahwa: 1) sekuat apapun satu unit dokumentasi tidak akan mungkin mampu mengumpulkan semua dokumen yang tersebar luas di berbagai tempat untuk melayani semua permintaan informasi; 2) apabila semua unit dokumentasi berusaha untuk mengumpulkan semua dokumen yang ada akan terjadi pemborosan besar-besaran.
Misalnya di bidang hukum, dokumen hukum yang ada di Indonesia, keberadaaanya tersebar luas di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Dokumen hukum tersebut tidak mungkin dikumpulkan oleh satu unit dokumentasi hukum karena walaupun dokumen hukum yang dihasilkan oleh pemerintah (baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pertemuan ilmiah, dan dokumen hukum yang lain), sudah banyak yang diterbitkan, namun masih lebih banyak yang belum diterbitkan (dokumen kelabu) sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh pihak lain. Apabila semua unit dokumentasi hukum berusaha memumpulkan dan mengelola semua dokumen hukum tersebut jelas akan terjadi duplikasi kegiatan yang sangat tinggi dan mengakibatkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan ekonomi.
Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam pengelolaan dokumen hukum inilah unit dokumentasi hukum membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan menerapkan prinsip patungan kerja dan sharing information. Untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada di wilayah nusantara dilakukan secara patungan dimana semua Anggota Jaringan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen yang ada di wilayah kewenangannya dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum (Retrieval Information and Document Law System). Kemudian dilanjutkan dengan sharing information (saling memeri dan menerima informasi) untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama informasi sangat tergantung kepada kemampuan dari semua angota jaringan mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada dalam wilayahnya dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum.
Di Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibentuk pada saat dokumentasi hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum. dalam suatu sistem temu kembali informasi hukum. Kebijakan membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum justru dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum nasional. Pembentukan jaringan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Keppres JDHN).
Dalam upaya menyediakan akses informasi hukum, melalui Keppres JDIHN pemerintah menetapkan semua instansi yang potensial menggunakan dan menghasilkan dokumen hukum sebagai Anggota JDIHN  dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN. Pusat dan Anggota JDIHN inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola semua dokumen hukum yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Masing-masing Anggota JDIHN bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada di wilayah kewenangannya. Misalnya, Biro Hukum Provinsi bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada di wilayah kewenangan provinsi. Biro Hukum Departemen bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada di wilayah kewenangan departemennya. Bagian Hukum Kabupaten/Kota bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum yang ada di wilayah kewenangannya. Hal yang sama berlaku untuk semua Anggota JDIHN yang ditetapkan dalam Keppres JDIHN.
Untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum termaksud Pusat dan Anggota JDIHN harus membentuk unit kerja ”dokumentasi hukum” di instansi masing-masing. Dalam upaya menyediakan akses informasi hukum, pengumpulan dan pengolahan dokumen harus dilakukan berdasarkan prinsip dan kaedah ilmu perpustakaan/dokumentasi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi).
Dalam era reformasi Indonesia, peran JDIHN yang domotori oleh unit dokumentasi hukum Anggotanya semakin penting artinya. Pada awalnya JDIHN dibentuk hanya untuk menyediakan informasi hukum mendukung pembangunan hukum nasional. Dalam era reformasi semua Anggota JDIHN melalui dokumentasi hukumnya wajib menyediakan informasi hukum untuk memenuhi hak asasi publik atas informasi. Kewajiban ini berkaitan dengan pengakuan konstitusional yang berbunyi  bahwa ”memperoleh informasi” merupakan salah satu dari hak asasi manusia, yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.  Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. (UUKIP)
Untuk pemenuhan hak asasi publik atas informasi dalam UUKIP ditetapkan bahwa semua Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.  Untuk melaksanakan kewajibannya tesebut Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sudah barang tentu dalam informasi publik tersebut tercakup juga informasi hukum. Di antara berbagai informasi publik tersebut, informasi hukum termasuk salah satu yang terpenting mengingat semua orang selalu membutuhkan informasi hukum sepanjang hidupnya.
Pusat dan semua Anggota JDIHN jelas termasuk dalam kategori Badan Publik. Jika Badan Publik diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumen agar mampu menyediakan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan, hal ini juga berlaku untuk Pusat dan semua Anggota JDIHN. Dengan demikian, dalam era keterbukaan informasi publik, peran JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama informasi hukum semakin penting. Oleh karena itu unit dokumentasi hukum sebagai motor pengerak harus dikuatkan. Tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak asasi publik, khususnya pemenuhan informasi hukum secara operasional dilakukan oleh unit dokumentasi hukum. Menyediakan akses informasi hukum dalam suatu sistem temu kembali informasi adalah tugas dari unit dokumentasi hukum.
Dalam sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum yang dibangun berdasarkan prinsip dan kaedah ilmu perpustakaan/dokumentasi, kartu katalog merupakan sarana utama penelusuran informasi. Secara konvensional wujud dari jaringan informasi adalah Katalog Induk (Union Catalog) yang disusun (dibangun) bersama oleh Anggota Jaringan. Disusun bersama dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan dokumentasi yang ada dalam wilayah kewenangan masing-masing. Kemudian mengumpulkan semua kartu katalog yang ada dan menyusunnya  menjadi katalog induk. Diterbitkan dan disebarkan kepada semua Anggota Jaringan. Dengan menggunakan Katalog Induk ini semua informasi hukum yang ada dapat dicari dan tempat dokumennya disimpan diketahui. Dengan demikian semua dokumen hukum yang ada dapat didayagunakan bersama secara maksimal oleh semua Anggota Jaringan melalui sharing informasi dan dokumen.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, katalog induk dapat diotomasikan dalam suatu database untuk mempercepat penelusuran informasi. Dalam era internet, katalog induk (Union Katalog) mulai kurang populer atau mulai ditinggalkan, karena semua unit dokumentasi telah mulai memasukkan database katalognya kedalam content website yang bisa ditelusuri melalui internet.
II.    PERMASALAHAN
Sebagaimana dikatakan di atas bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibentuk pada saat dokumentasi hukum belum mampu menyediakan informasi hukum dengan cepat dan tepat menunjang pembangunan hukum nasional. Hal ini merupakan akibat dari ketidak mampuan unit dokumentasi hukum megumpulkan dan mengelola dokumen yang ada dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum. Berkenaan dengan hal ini kepada BPHN sebagai Pusat JDIHN, diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan sistem JDIHN.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepada BPHN diberi fungsi untuk menyelenggarakan:
1.    Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem JDIHN;
2.    Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
3.    Pembinaan kerja sama di antara Anggota Jaringan;
4.    Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDIH;
Dalam era keterbukaan informasi dewasa ini, tugas unit dokumentasi hukum Anggota JDIHN, semakin bertambah berat karena selain menyediakan informasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum juga diwajibkan menyediakan informasi hukum untuk memenuhi hak asasi publik atas informasi. Sehingga pembinaan dan pengembangan unit dokumentasi hukum perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dan dilakukan dengan serius. Dalam hal ini Pusat Jaringan perlu menyusun strategi pembinaan dan pengembangan yang efektip dan bisa operasional dengan baik. Untuk menyusun strategi termaksud evaluasi ke lapangan perlu dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat.
Dalam upaya membina dan mengembangkan JDI Hukum, strategi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang lebih dikenal dengan pendekatan lima unsur jaringan dokumentasi dan informasi hukum yaitu:
1.    Pembinaan dan Pengembangan Organisasi.
2.    Pembinaan dan Pengembangan Personalia dan Diklat;
3.    Pembinaan dan Pengembangan Koleksi;
4.    Pembinaan dan Pengembangan Teknis, Sarana dan Prasana;
5.    Pembinaan dan Pengembangan Otomasi.
Strategi pembinaan dan pengembangan ini, telah disosialisasikan dan dibahas  dalam pertemuan berkala tahunan dan forum diskusi dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum. Setiap tahun Pusat Jaringan menyelenggarakan Pertemuan Berkala bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Biro Hukum Departemen dan Provinsi dengan mengundang Anggota Jaringan sebagai peserta. Dalam pertemuan dibahas masalah yang berkaitan dengan ke lima aspek tersebut di atas dan menetapkan rekomendasi penyelesaiannya. Untuk membina tenaga pengelola BPHN menyelenggarakan bimbingan teknis baik sendiri atau bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi atau bekerjasama dengan Sekretariat Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk kesamaan langkah dan bahasa dalam pengolahan dokumen hukum BPHN menyediakan standar (pedoman) kerja.
Setelah berulang kali melakukan pertemuan berkala, sosialisasi, forum diskusi dan pelatihan/bimbingan teknis dokumentasi dan informasi hukum, dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini, sistem temu kembali belum begitu efektif, akses informasi hukum belum tersedia dengan baik. Selama ini sistem informasi hukum dan administrasi hukum sangat diabaikan bahkan oleh sarjana hukum sendiri.  Untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan selanjutnya mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum BPHN sebagai Pusat JDIHN menganggap perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan dalam upaya membina dan mengembangkan kelima aspek dokumentasi hukum, dan masalah apa yang dihadapi secara factual di lapangan.
Sebagai dasar kegiatan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PHN-37.HN.02.01 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 3 Maret 2011. Untuk melaksanakannya Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menugaskan 2 (dua) orang stafnya :    
    1    Nama        :    Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.
Jabatan        :    Pustakawan Madya
Pangkat/Gol    :    Pembina Tk.I/IV-b
2.    Nama        :    Nuryono Saputro
Jabatan        :    Fungsional Umum Dokumentalis Hukum
Pangkat/Gol    :    Penata Muda Tk.I-III/b

III.    PELAKSANAAN EVALUASI
A.    KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR
Dalam pelaksanaan evaluasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kami diterima oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Bapak Abdul Wani, S.H.), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bapak Ir. Maruahal Simanjuntak, S.H., M.M.), Kepala Bidang Hukum (Bapak Mustafa Beleng, S.H.) dan Kepala Sub Bidang JDI Hukum (Bapak Hempy J.W. Poyk, S.H.). Setelah melakukan dialog mengenai perkembangan dan pengembangan dokumentasi hukum berkenaan dengan lima unsur (aspek) JDI Hukum dapat dilaporkan sebagai berikut :

1.    Organisasi Dan Metoda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur beralamat di Jalan W.J. Lalamentik No. 98 Oebobo, Kupang (85111) . Telepon: (0380) 833101-824411–821077. Fax.: (0380) 821126. E-mail :kanwilntt@yahoo.com
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, Organisasi (Unit kerja) pengelolaan dokumentasi hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat eselon IV dengan nomenklatur Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. dibawah Divisi Pelayanan Hukum (Eselon II), Bidang Hukum (Eselon III). 
Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dilihat dari segi ilmiah atau secara teoritis, nomenklatur untuk pengelolaan dokumentasi hukum adalah Subbidang Dokumentasi Hukum. bukan Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, karena jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah wadah pendayagunaan bersama informasi antar unit dokumentasi hukum. Membentuk jaringan adalah salah satu bentuk kerjasama dari unit dokumentasi hukum untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dengan melakukan sharing information.
Secara universal unit dokumentasi hukumlah yang mempunyai tugas pokok menyediakan informasi. Untuk menyediakan informasi unit dokumentasi hukum melaksanakan fungsi: pengumpulan dokumen (sumber informasi); pengelolaan dokumen yang dikumpulkan dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum (Retrieval Information and document Law System); dan melaksanakan layanan dan penyebarluasan informasi hukum.
Pembagian dan metode kerja dokumentasi hukum seharusnya mencerminkan fungsi-fungsi dokumentasi hukum dan pelaksanaan fungsi harus diperjelas dalam job description untuk setiap orang dengan menyediakan pedoman kerja dan SOP (standar operasional prosedur untuk setiap pekerjaan.
Tugas pokok Subbidang JDI Hukum di atas belum mendeskripsikan fungsi-fungsi dokumentasi secara eksplisit. Seharusnya dalam perumusan tugas fungsi dokumentasi hukumlah yang diutamakan yaitu melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen. Tanpa memahami permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum, tentu akan sulit menentukan materi kerjasama, apa yang mau dikoordinasikan dan apa yang mau dikonsultasikan dengan pihak lain.
Berkenaan dengan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di jajaran Kementrian Hukum dan HAM RI, Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI ditetapkan sebagai Pusat Jaringan di wilayahnya dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada diwilayahnya sebagai Anggota Jaringan.  Untuk mengoperasionalkan jaringan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur perlu dikeluarkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

2.    Personalia dan Diklat
Personalia yang dimaksud adalan pimpinan dan staf dokumentasi hukum. Dalam hal ini jumlah personalia (pegawai) di Subbidang JDI Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ada 5 (lima) orang terdiri dari :
Kepala Subbidang JDI Hukum :    Hempy J.W. Poyk, SH.
Staf Subbidang JDI Hukum :    1.    Faridah, S.H.
2.    Firmina Weli, SH.
3.    Mardiyanto Ibrahim, SH.
4.    Rosalia Riberu
Kepala Subbidang JDI Hukum memiliki kompetensi di bidang hukum setingkat S1 dan telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Pendidikan dan Pelatihan Dokumen dan Informasi Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.
Di antara empat staf, satu orang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. Sementara tiga orang staf yang lain direncanakan untuk diikut sertakan mengikuti Pendikan dan Pelatihan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam hal ini diharapkan bantuan dari Pusat Jaringan untuk terus mengusulkan agar Pendikan dan Pelatihan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI terus dilanjutkan dengan meminta peserta dari Kantor Wilayah.
Dilihat dari segi jumlah dan kualitas, personalia di Subbidang JDI Hukum masih memerlukan tenaga tambahan khususnya yang memiliki kompentensi ilmu perpustakaan setingkat D3 dan S1 untuk melaksanakan kegiatan rutin dokumentasi hukum.

3.    Koleksi
Koleksi atau dokumen adalah sumber informasi. Semakin banyak dan lengkap dokumentasi hukum yang dimiliki, semakin banyak pula informasi yang dapat diberikan kepada pencari informasi. Oleh karena itu dana untuk pengadaan koleksi seyogianya tersedia dengan memadai.  maka modal utama sebagai sumber informasi.
Jumlah koleksi yang berhasil dikumpulkan oleh Subbidang JDI Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, melalui pembelian, tukar menukar, hadiah, dan langganan berjumlah 2.256 eksemplar yang terdiri dari:
Koleksi Buku.
a.    Buku ilmu hukum 196 eksemplar
b.    Buku politik, organisasi, dan administrasi negara 17 eksemplar
c.    Buku ilmu manajemen, ekonomi, dan keuangan  45 eksemplar
d.    Buku Hak Kekayaan Intelektual 10 eksemplar
e.    Buku ilmiah umum 25 eksemplar
f.    Buku Hasil Penelitian 30 eksemplar
g.    Buku Hasil Seminar, Temu Konsultasi, Rapat Koordinasi, Lokakarya, Simposium 23 eksemplar
h    Buku Pengkajian 31 eksemplar
i.    Buku Analisa Hukum 67 eksemplar
j.    Buku Evaluasi HAM 32 eksemplar
k.    Buku Bahan Pokok Penyuluhan Hukum 62 eksemplar
l.    Buku Panduan Kadarkum 309 eksemplar
m.    Buku Sejarah Pembentukan Undang-Undang 15 eksemplar
n.    Buku Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Indonesia 70 eksemplar

Koleksi Terbitan Berseri
a.    Jurnal 54 eksemplar
b.    Majalah 114 eksemplar
c.    Buletin 13 eksemplar
d.    Warta 411 eksemplar
Koleksi Peraturan Perundang-undangan 337 eksemplar
KoleksiHimpunan Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Perdata dan Pidana 395 eksemplar

4.    Teknis dan Sarana/Prasarana
Sarana teknis adalah pedoman teknis yang digunakan dalam pengelolaan dokumen hukum. Semua pedoman teknis dokumentasi dikembangkan berdasarkan prinsip dan kaedah ilmu perpustakaan. Pedoman teknis yang utama adalah pedoman teknis katalogisasi dan klasifikasi. Kedua pedoman teknis inilah yang digunakan untuk membangun sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum di semua unit dokumentasi hukum. Otomasi dokumentasi hukum dalam arti pemanfaatan komputer dalam pengelolaan dokumen hukum berbasis pangkalan data (database) bibliografi, dilakukan dengan membuat program aplikasi berdasarkan pedoman teknis katalogisasi dan klasifikasi. Otomasi dokumentasi hukum atau pemanfaatan komputer dalam pengelolaan dokumentasi hukum dapat mempercepat akselerasi pengelolaan dokumentasi hukum. Mampu mempersepat penelusuran (searching) informasi dengan menggunakan katalog terpasang dengan sistem OPAC. (Online Public Access Catalog).
Di samping itu pemanfaatan komputer berbasis pangkalan data bibliografi juga mampu mengintegrasikan pengolahan dokumen dan pelayanan informasi. Lebih jauh lagi mampu mengintegrasikan semua metadata bibliografi dengan abstrak, fullteks dan gambar menggunakan hypertexslink dalam suatu pangkalan data.
Agar informasi hukum yang ada dalam pangkalan data dapat ditelusuri dengan menggunakan internet. Pangkalan data bibiliografi dapat dialihkan atau dijadikan menjadi Content Website.
Koleksi JDI Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagian besar sudah diolah dengan menggunakan pedoman teknis katalogisasi dan klasifikasi. Otomasi dokumentasi hukum dikembangkan berdasarkan katalogisasi dan klasifikasi. Sudah dalam bentuk tampilan Website tetapi masih off line. Dapat melakukan searching dengan cepat tetapi masih memerlukan perbaikan dan pengembangan fields pangkalan data dengan hypertexslink. Katalog konvensional tetap dibuat dan di susun dalam lemari kartu katalog untuk menghindari kebuntuan pada saat listrik mati atau komputer kena virus.
Sarana dan prasarana dokumentasi hukum meliputi ruangan untuk melakukan pekerjaan, ruangan untuk menyimpan buku dan ruangan untuk pelayanan dan untuk membaca. Dilengkapi dengan perabot dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi dokumentasi hukum dan mampu mendukung sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum dengan baik.
Pada saat evaluasi dilaksanakan Subbidang JDI Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, telah memiliki satu ruangan yang digunakan untuk Perpustakaan (Penyimpanan Koleksi) sekaligus untuk pengolahan dan pelayanan dengan fasilitas atau perabot:
-    2 (dua) buah lemari buku (menyatu dengan dinding/tembok gedung bangunan);
-    1 (satu) buah lemari besi;
-    4 (empat) buah rak buku dari besi;
-    1 (satu) buah rak buku dari kayu;
-    1 (satu) buah meja baca;
-    8 (delapan) buah kursi pengunjung;
-    1 (satu) buah lemari catalog;
-    1 (satu) buah alat pemotong kertas;
-    1 (satu) buah stapler besar ( MD 12 L/17 ) untuk keperluan menjilid;
-    1 (satu) unit AC;
-    1 (satu) unit Komputer;
-    1 (satu) unit Printer.

5.    Otomasi
Pengelolaan dokumentasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dilakukan secara manual dan otomasi/menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam hal otomasi pemanfaatan computer sudah berbasis pangkalan data (basis data) untuk bahan peraturan dan non peraturan. Bentuk tampilannya sudah berbasis website namun pengoperasiannya masih bersifat offline, masih diupayakan agar dapat diakses secara online.

B.    BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Dalam pelaksanaan evaluasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kami diterima oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yohanis L. Hawula, S.H., M.Si. didampingi oleh Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Ibu Idda Yuni Astuti, S.H. dan Kepala Subbagian Dokumentasi (Yohans Ali, S.H.)
Setelah melakukan dialog mengenai perkembangan dan pengembangan dokumentasi hukum berkenaan dengan lima unsur (aspek) JDI Hukum dapat dilaporkan sebagai berikut :

1.    Organisasi Dan Metoda
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
beralamat di Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang. Telepon    (0380) 824966 Fax. (0380) 820206. Website www.jdih.nttprov.go.id
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Organisasi (Unit kerja) pengelolaan dokumentasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat eselon IV dengan nomenklatur Subbagian Dokumentasi dibawah Biro Hukum (Eselon II), Bagian Dokumentasi Hukum (Eselon III). 
Dalam uraian tugas Subbagian Dokumentasi antara lain dikatakan bahwa Subbagian Dokumentasi bertugas mengumpulkan data yang berkaitan dengan bahan dokumentasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan baik tingkat Pusat maupun Daerah, Peraturan Kepala Daerah tnang perijinan, keputusan Hakim (yurisprudensi) dan bahan dokumentasi lainya yng menyangkut bidang hokum sesuai petunjuk atasan untuk meningkatkan layanan informasi hokum kepada instansi dan pihak yang berkepentingan; Mengolah data dengan mengklasifikasi, mentabulasi, dan merekapitulasi serta menyusunnya berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk bahan penyusunan dokumentasi hukum dan informasi dengan system jaringan elektronik; Menyiapkan peraturan perundang-undangan untuk bahan publikasi hukum yang harus segera diketahui oleh instansi dan pihak terkait di provinsi, kabupaten dan kota sesuai arahan atasan untiuk digunakan sebagai bahan dokumentasi hukum.
Apabila dilihat dari segi ilmiah atau secara teoritis, nomenklatur untuk pengelolaan dokumentasi hukum sudah tepat yangitu Subbagian Dokumentasi. Namun dalam uraian tugas jabatan (job description) esensi dari pelaksanaan tugas dari dokumentas menyediakan system temu kembali informasi tidak diuraikan secara eksplisit. Secara universal tugas unit dokumentasi adalah menyediakan informasi. Untuk menyediakan informasi termaksud unit dokumentasi hukum harus mengumpulkan dan mengelola dokumen dalam sistem sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum (Retrieval Information and document Law System). Dalam hal ini kegiatan utamanya adalah kalalogisasi dan klasifikasi. Klasifikasi memang sudah disebut tetapi katalogisasi belum disebutkan.
Pembagian dan metode kerja dokumentasi hukum seharusnya mencerminkan fungsi-fungsi dokumentasi hukum dan pelaksanaan fungsi harus diperjelas dalam job description untuk setiap orang dengan menyediakan pedoman kerja dan SOP (standar operasional prosedur untuk setiap pekerjaan.
Berkenaan dengan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum Provinsi ditetapkan sebagai Pusat Jaringan di wilayahnya dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan kantor Wilayah Kementerian yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai Anggota Jaringan.  Untuk mengoperasionalkan jaringan di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tenang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.    Personalia Dan Diklat
Personalia yang dimaksud adalan pimpinan dan staf dokumentasi hukum. Dalam hal ini jumlah personalia (pegawai) di Subbagian Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 3 (tiga) orang terdiri dari : Kepala Subbidang JDI Hukum dan 2(dua) dua orang staf Fungsional Umum.
Semua personalia Subbagian Dokumentasi ini tidak ada yang memiliki kompetensi ilmu perpustakaan/ dokumentasi dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis dokumentasi dan informasi hukum. Kasubbag dan staf yang pernah mengikuti pelatihan teknis dokumentasi sudah dimutasikan ketempat lain. agar personalia .Subbagian Dokumentasi Biro Hukum Nusa Tenggara Timur merencanakan untuk mengirim personalianya magang di BPHN dan diharapkan agar BPHN kembali melakukan bimbingan teknis agar anggota jaringan mempunyai wadah pelatihan dan bimbingan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
Dilihat dari segi jumlah dan kualitas, personalia di Subbagian Dokumentasi Biro Hukum memerlukan tenaga tambahan khususnya yang memiliki kompentensi ilmu perpustakaan setingkat D3 dan S1 untuk melaksanakan kegiatan rutin dokumentasi hukum.

3.    Koleksi
Sumber informasi atau koleksi yang ada di Subbagian Dokumentasi Biro Hukum Nusa Tangara Timur berasal dari produk hukum pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, pembelian dan kiriman/hibah dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pusat JDIH dan pemerintah kabupaten/kota.
Sudah banyak koleksi yang dimiliki tetapi belum diolah sebagaimana mestinya, dan jumlahnya masih dalam pendataan. Untuk mempercepat pengolahan saat ini Biro Hukum Setda Provinsi NTT sedang membangun website JDI Hukum yang direncanakan akan berdiri sendiri.

4.    Teknis, Sarana Dan Prasarana.
Sarana teknis adalah pedoman teknis yang digunakan dalam pengelolaan dokumen hukum. Semua pedoman teknis dokumentasi dikembangkan berdasarkan prinsip dan kaedah ilmu perpustakaan. Pedoman teknis yang utama adalah pedoman teknis katalogisasi dan klasifikasi. Kedua pedoman teknis inilah yang digunakan untuk membangun sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum di semua unit dokumentasi hukum.
Di Subbag Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Nusa Tengara Timur sudah tersedia pedoman teknis pengolahan dokumen tetetapi belum ada yang bisa menggunakannya.
Sarana/ prasarana yang dimikili oleh Subbagian Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Nusa Tengara Timur masih sangat terbatas, Hanya terdiri dari satu ruangan dan beberapa lemari dan rak buku yang sangat sederhana. Sarana otomasi yang dimiliki terdiri dari 2 unit komputer dan 2 unit printer.


5.    Otomasi
Otomasi adalah pemanfaaatan computer dalam pengalolaan rutin dokumentasi hokum berbasis pangkalan data (basis data). Walaupun Subbagian dokumenasi Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur sudak memiliki computer, tetapi belum mengalola dokumen dalam suatu pangkalan data.

IV.    KESIMPULAN DAN SARAN

A.    KESIMPULAN

Berdasarkan dialog dan evaluasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi berbagai permasalahan baik secara konsep maupun secara teknis dalam kelima unsurnya (Organisasi, Personalia, Koleksi, Teknis Sarana dan Prasarana dan Otomasi).

1.    Akar permasalahan terletak pada lemahnya pengetahuan mengenai konsep pengelolaan dokumentasi dan konsep jaringan dokumentasi. Konsep pengelolaan dokumentasi tercermin dalam tugas pokok dan fungsi dokumentasi yang berlaku secara universal belum dipahami dengan baik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tugas pokok dokumentasi adalah menyediakan informasi termasuk dokumentasi hukum. Agar mampu menyediakan informasi unit dokumentasi hukum wajib melaksakan dua fungsi yaitu : 1) mengumpulkan dokumen (sumber informasi). Dalam hal ini harus diingat bahwa dalam konteks dokumentasi, informasi adalah informasi yang ada di dalam dokumen. 2) mengelola dokumen dalam arti mengeluarkan informasi yang dianggap penting dari setiap dokumen dan merekamnya di atas Kartu Katalog. Secara teknis disebut katalogisasi/klasifikasi. Kartu katalog konvensional disusun dalam lemari kartu katalog dan dokumen yang telah diolah dijajarkan dalam rak koleksi berdasarkan klasifikasinya. Jika sudah terotomasi, kartu katalognya terpasang di dalam komputer. Jika dokumennya dalam bentuk digital difile dalam komputer dan dikaitkan (link) dengan katalog terpasang. Apabila pengelolaan dokumen tersebut di atas dilakukan secara taat asas menggunakan teknis dokumentasi maka sistem temu kemali informasi dan dokumen akan tersedia dengan baik dan penyediaan (layanan) informasi dapat dilakukan dengan mudah cepat dan akurat.
2.    Agar konsep pengelolaan dokumentasi di atas berjalan dengan baik dibutuhkan 5 (lima) sumberdaya yang harus tersedia secara memadai, yaitu Sumber Daya Organisasi; Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Koleksi; Sumberdaya Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Uang. Semua sumber daya ini harusnya tersedia secara memadai.
3.    Berkenaan dengan konsep jaringan, banyak pihak yang menyamakannya dengan internet, sehingga muncul anggapan bahwa dengan tersedianya internet maka jaringan sudah tersedia dan masalah informasi sudah teratasi. Pada hal jaringan adalah wadah pendayagunaan bersama informasi antar unit dokumentasi hukum berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan..
4.    Kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum, mengakibatkan penyediaan kelima sumber daya dokumentasi tersebut tidak memadai.

a.    Struktur organisasi tidak mencermihkan pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi dokumentasi, sehingga ada pekerjaan yang tidak tercakup dalam job description.
b.    Penyedian sumber daya manusia tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan tidak memadai dari segi kuantitas dan kualitas untuk melakukan pekerjaan yang ada di unit dokumentasi hukum;.
c.    Pengadaan koleksi tidak sistematis dan menyeluruh sehingga banyak dokumen hasil instansi induk tidak dapat dikumpulkan.
d.    Pengadaan teknis, sarana dan prasarana tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
e.    Alokasi dana tidak mampu mendukung pembentukan siatem temu kembali informasi dan pemeliharaannya.

B.    SARAN
Berkenan dengan kesimpulan di atas disarankan kepada semua Anggota JDIHN khususnya Bagian Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan:

1.    Meningkatkan pengetahuan dan pemahamam mengenai ilmu dokumentasi/perpustakaan, khususnya konsep pengelolaan doumentasi hukum yang tercermin dalam tugas pokok dan fungsi dokumentasi dan meningkatkan pengetahuan menganai konsep jaringan, internet dan pemanfaatan teknologi informasi dalam otomasi dokumentasi hukum;
2.    Meningkatkan pencitraan dan profesionalisme dalam pengelolaan dokumentasi.
3.    Menyempurnakan organisasi unit dokumentasi, mulai dari nomenklatur, sruktur pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi dikumentasi agar mekanisme kerja rjalan lancar dan semua kegiatan dibagi habis dalam job description dilengkapi dengan SOP (Sandar Operasional Prosedur).
4.    Menyesuaikan kompetensi personalia dengan jenis pekerjaan yang ada berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengaelolaan dokumentasi hukum baik mlalui rekruitmen personalia atau melalui pendidikan dan latihan dalam jumlah yang memadai;
5.    Meningkatkan pengumpulan koleksi terutama yang dihasilkan oleh instansi induk dan meningkatkan pengadaan koleksi agar mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh instansi induk.
6.    Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana agar mampu mendukung penyediaan sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum, pelayanan dan penyebarluasan informasi. Melengkapi pedoman teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaaan dokumentasi hukum;
7.    Menyediakan alokasi dana yang dapat digunakan setiap saat untuk meningkatkan ketersediaan informasi dan pemeliharaan sistem temu kembali informasi dan dokumen hukum yang sudah ada.

Jakarta,      Oktober  2011
Pelasana Evaluasi,




       (Theodrik Simorangkir, S.H., M.H )        ( Nuryono Saputro )
 

C.Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan JDIH Tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Timur

LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN JDIH DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.
DAN BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 9 NOVEMBER 2011

I.    PENDAHULUAN
Guna pengembangan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik di tingkat Pusat maupun Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sesuai fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tiap-tiap anggota jaringan, sehingga dengan evaluasi tersebut akan dapat diketahui dengan tepat tentang permasalahan yang ada, selanjutnya sebagai pusat jaringan diharapkan akan dapat memberikan solusi yang tepat.
Pelaksanaan evaluasi ini berdasarkan surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Nomor : PHN.4-UM.01.01-41 tanggal 7 November 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauhmana peran dan kesiapan daerah untuk ikut mengembangkan dan memanfaatkan jaringan informasi hukum, disamping itu evaluasi ini dapat dijadikan aspek tolok ukur pembinaan dan pengembangan JDIH, terutama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

II.    PELAKSANAAN EVALUASI
A.    KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Dalam kunjungan kami diterima oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum (Bapak Langgeng Triatmoko, BeIP, SH.), Kepala Bidang Hukum (Ibu Erni Asmara, SH.) dan Kepala Sub Bidang JDIH (Bapak Agung Nugroho, SH.).
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut :
1.    Organisasi dan Metoda.
-    Organisasi
Nama Organisasi :    Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalimantan Timur.
Alamat    :    Jl. MT. Haryono No. 38 Samarinda
Telepon    :    (05417) 736516. Fax (0541) 736517
Keberadaan organisasi JDIH di Kantor Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. Nomor : M-01.PR.08-08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI.
-    Metoda.
Implementasi tugas dan fungsi JDIH khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. Nomor : M.01-PR.08-08 Tanun 2003, menegaskan bahwa Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI. Sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) huruf i, bertindak sebagai Pusat JDIH Departemen Hukum dan HAM RI. terhadap unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah dilaksanakan oleh Sub Bidang JDI Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M-01.PR.07-10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI., yang menyebutkan Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan Pemerintah Provinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.    Personalia dan Diklat
-    Jumlah pegawai/pengelola JDI Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalimantan Timur adalah sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari : Kepala Sub Bidang dan 1 (satu) orang staf.
-    Personalia yang telah mengikuti pendidikan terdiri dari :
1 (satu) orang staf telah mengikuti Pendidikan dan latihan JDI Hukum.
3.    Koleksi.
a.    Jumlah keseluruhan koleksi dari JDI Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalimantan Timur adalah berkisar 899 buku, yang dihimpun sejak Tahun 1970 hingga yang terbaru dengan perincian sebagai berikut :
-    Undang-undang (UU)    :    200 bh.
-    Peraturan Pemerintah (PP)    :      50 bh.
-    Keputusan Presiden (Keppres)    :      35 bh.
-    LN/TLN    :    100 bh.
-    Buku-buku Hukum    :    150 bh.
-    Jurnal    :      26 bh.
-    Keputusan Menteri    :      30 bh.
-    Buku-buku lain    :      30 bh.
-    Dokumentasi daerah    :        5 bh.
-    Penelitian dan pengkajian    :      20 bh.
-    Himpunan putusan pengadilan    :      50 bh.
-    Koleksi buku bidang hukum
-    Perdata    :    50 bh.
-    Koleksi buku - buku HAKI    :    30 bh.
-    Koleksi buku - buku HAM    :    25 bh.
-    Panduan Kadarkum    :    25 bh.
-    Kamus hukum    :    12 bh.
-    Buku ORTA    :      7 bh.
Koleksi rekreasi
-    Buku Novel    :    10 bh.
-    Buku Agama    :    24 bh.
-    Buku Hoby    :    10 bh.
-    Majalah Wanita    :    10 bh
Surat kabar :
Lokal : Kaltim Pos, Kompas.
Jumlah koleksi buku keseluruhan    : 899 buku.
b.    Selain koleksi di atas, beberapa surat kabar yang menjadi koleksi di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Provinsi Kalimantan Timur adalah Kaltim Pos, Kompas dan telah dibuat kliping hukum.
c.    Sumber Koleksi
-    Pembelian
-    Hibah/hadiah

4.    Sarana dan Prasarana
Ruang Perpustakaan di lantai I Gedung Kanwil Kalimantan Timur, dengan fasilitas :
-    Gedung/ruangan JDI Hukum kecil ber AC 2 (dua) buah
-    Rak buku    :    12 buah
-    Meja baca    :      4 bh.
-    Kursi baca    :      8 buah (kondisi baik)
-    Komputer    :      2 buah
-    Printer    :      1 buah
-    Meja sirkulasi
-    -    Rak koran
-    Pengolahan :
-    buku induk
-    katalog buku
Pelayanan peraturan maupun buku-buku, dengan system tertutup.
Pemakai jasa adalah intern karyawan Kanwil Kaltim, mahasiswa, unsur Pemda, Dinas-dinas, UPT dan masyarakat umum.

5.    Meknisme dan Otomasi
Pengelolaan SJDI Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalimantan Timur dilakukan secara manual dan otomasi.
a.    Kegiatan tukar menukar informasi hukum, baik dengan Pusat Jaringan maupun antar Anggota Jaringan maupun masyarakat baik dan berjalan lancar melalui media internet dan surat menyurat serta kegiatan rakor dan promosi.
b.    Koordinasi dengan Anggota Jaringan di wilayah baik, telah dilakukan koordinasi dengan JDI Pemkot seluruh Wilayah Kanwil melalui rapat Koordinasi JDIH.
c.    Kantor Wilayah sudah melaksanakan penggunaan otomasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penyebarluasan dan pengelolaan produk peraturan yang dikeluarkan oleh instansi.
d.    Sarana Otomasi yang dimiliki :
-    Komputer merk    : Acer
Type    : H163HQ
Kapasitas    : 320GB
Jumlah    : 2 (dua) buah
-    Printer Type    : HP Laserjet P1102
Merk    : HP
Jumlah    : 1 (satu) buah.
-    Scanner    :  -
-    Software :
-    Sistem Operasi Windows 7 Home Basic
-    Sistem Database Standar SJDIH Kanwil
-    Sistem Office Office 2007
e.    Yang menguasai pengoperasian komputer ada 2 (dua) orang.
f.    Data produksi peraturan instansi sudah diolah dalam bentuk elektronik.
g.    Sudah memiliki CD-ROM berisi peraturan perundang-undangan pusat.
h.    CD-ROM Peraturan Perundang-undangan belum dimanfaatkan secara maksimal, karena baru diterima dalam tahap ujicoba dan sosialisasi.
i.    Sudah membangun website, www.kaltim.kemenkumham.go.id
j.    Dalam website tersebut terdapat konten peraturan perundang-undangan yang telah dikeluar oleh instansi.
k.    Kanwil sudah membuat website khusus JDIH, dalam bentuk blog spot (ujicoba) jdihkanwilkaltim.blogspot.com
l.    Dan diletakkan di server sendiri.

6.    Permasalahan Yang dihadapi.
Permasalahan yang dihadapi adalah :
a.    Anggaran yang tersedia setiap tahun sangat minim (lima juta rupiah).
b.    Komputer ada 2 (dua) tetapi yang 1 (satu) telah rusak.
c.    Ruang perpustakaan dan layanan informasi terlalu kecil.
d.    Sering terjadi mati listrik dan voltase naik turun, sehingga merusak komputer dan alat-alat elektronik lainnya.

B.    BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Jl. Gajah Mada No. 2 Kalimantan Timur)

Dalam kunjungan ini petugas evaluasi diterima oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Bapak Salamat Harahap,SH.MH.

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan JDIH dapat disampaikan sebagai berikut :

1.    Organisasi
Organisasi pelaksanaan JDIH berlandaskan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur.
Personil :
a.    1 (satu) orang Kepala Bidang
b.    1 (satu) orang Kepala Sub Bidang
c.    2 (dua) orang Staf Pengelola.

2.    Koleksi
a.    Saat ini sedang mengerjakan scanning document dan converting dari hard copy ke soft copy document.
b.    Cara memperoleh koleksi dengan cara download melalui situs web resmi pemerintah atau dengan koleksi buku peraturan perundang-undangan terbaru.

3.    Teknis
a.    Saat ini sedang mengerjakan produk hukum daerah diolah menjadi document dalam bentuk digital.
b.    Tersebut dengan sistem management database yang telah dipersiapkan dari tahun 2010, yaitu dengan scanning (apabila tidak ada soft copy archieve data) atau dengan direct converting melalui soft copy ke dalam bentuk lain (PDF).

4.    Sarana dan Prasarana
a.    Saat ini memiliki PC Desktop yang memuat semua peraturan perundangan (UU, Perpres, Perda, Pergub dan Surat Keputusan Gubernur).
b.    Saat ini telah memiliki ruangan khusus untuk tempat pengolahan JDI Hukum tersebut.

5.    Otomasi
a.    Selain sistem offline juga memiliki sistem yang terintegrasi dengan internet untuk memberikan informasi mengenai produk hukum daerah yang dimaksud, yaitu dengan cara upload ke web resmi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selain cara tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai produk hukum daerah dengan cara datang langsung ke Biro Hukum untuk mendapatkan informasi tersebut.
b.    Saat ini melakukan cara bertukar informasi dengan anggota jaring lain di wilayah Kalimantan Timur yaitu dengan cara, melalui email (soft copy) atau dengan Hard Copy apabila ada kegiatan/pertemuan dengan unsur kabupaten/kota.
c.    Saat ini sudah memanfaatkan teknologi informasi di dalam penyebarluasan produk hukum daerah.
d.    Sarana Otomasi yang dimiliki :
Komputer    :    PC Dekstop
Printer    :    Canon Pixma 1980, HP 1020P
Scanner    :    Canon
Software    :    Customize (PHP, SQL Server)
e.    Jumlah tenaga yang mampu mengoperasikan program tersebut sebanyak 3 orang.
f.    Saat ini dalam proses bertahap untuk mengerjakan kegiatan tersebut.
g.    Sudah memiliki CD-ROM yang berisikan peraturan perundang-undangan pusat dari BPHN.
h.    Penggunaan CD-ROM sudah maksimal.
i.    Website resmi Sekretariat Daerah, untuk mengirim data atau meng upload bahan ke web tersebut.
j.    Website tersebut memuat konten peraturan perundangan Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub).
k.    Saat ini belum memiliki website yang khusus mengelola JDIH.
l.    Website tersebut diletakkan di server milik instansi lain, Milik Sekretariat Daerah yang dikelola oleh Biro Organisasi.


KESIMPULAN DAN SARAN
A.    Dari hasil peninjauan lapangan di dua tempat tersebut, dapat disampaikan bahwa kegiatan JDI Hukum di  instansi diatas sudah berjalan tetapi masih sangat membutuhkan bimbingan dan dukungan dari pusat jaringan.
Law Center di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur telah diresmikan Bapak Menteri Patrialis Akbar pada bulan Maret 2011.
B.    SARAN
Adanya pelatihan atau diklat JDI Hukum untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas atau pengelola JDI Hukum.
Diperlukan upaya maksimal untuk pembenahan dan penataan bahan-bahan dokumentasi dan informasi hukum, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses temu kembali dan penyebaran informasi hukum.



                                                                                               Jakarta,   November 2011


Pelaksana Evaluasi :
1.

(Ninuk Arifah, S.H)

2.

(Hastuti)

 


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved