bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | English
Kamis, 24 Apr 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail

06 - 08 Mei 2014
PERTEMUAN BERKALA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SAHID HOTEL, MAKASSAR
 
30 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMP Kalibata, DKI Jakarta
 
28 Mar 2014
Ceramah Penyuluhan Hukum
Sekretariat Wanita PERSAHI
 
28 Mar 2014
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Jayapura, Papua
 
27 Mar 2014
Pemaparan Proposal Penelitian Hukum " Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol)
BPHN, DKI Jakarta
 
26 - 28 Mar 2014
Lokakarya " Jalan Menuju Regulasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral "
Jakarta, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMII, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
TMII, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
Kantor Kec. Tebet, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
Kantor Kec. Tebet
 
Menghadiri Sidang Pejabat Senior Hukum ASEAN di Vientiane, Laos PDR, 4-5 Desember 2013 Workshop “Integrasi Website JDIHN” di Hotel Harris, Jakarta, 22 Agustus 2013 Pelaksanaan MOU Web Pola Standar @ Sintang Kal Bar 18 Feb 2013

Link Terpopuler: Kompilasi Hukum Acara Pidana
Berita Terpopuler: MK Akan Bentuk Dewan Etik MK
Artikel Terpopuler: AYO JADI JUSTICE COLLABORATOR
PerDa Terpopuler: PAJAK AIR TANAH
Peraturan Terpopuler: MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pengunjung Hari ini: 2,599
 Pengunjung Bulan ini: 66,788
 Pengunjung Tahun ini: 405,656
 Pengunjung Total: 4,460,854
 
Opini Pakar Hukum
KEMUNGKINAN INDONESIA MENGAKSESI THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING the REQUIREMENT of LEGALIZATION for FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS
PEMBANGUNAN NASIONAL BERPARADIGMA HUKUM
PANCASILA DAN AGENDA PEMBARUAN BIROKRASI
AYO JADI JUSTICE COLLABORATOR
HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERABAIKAN DAN MEMERLUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERABAIKAN DAN MEMERLUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL


Oleh : Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Harian Kompas dalam dua penerbitan memberitakan tentang “Suku Marind hidup diantara Busur dan Pacul” (Kompas, Sabtu 16 April 2011) dan “Hidup Mereka Bertumpu di Rawa Biru” (Kompas, Sabtu 16 April 2011) serta “Orang Asmat Asli Masih Terpinggirkan” (Kompas, 24 April 2011) yang menggambarkan secara tepat apa yang menjadi topik bahasan ini yaitu sebagai masyarakat adat yang “Terabaikan” dan “memerlukan perlindungan hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan tipe dan kondisi masyarakat semacam yang digambarkan di atas.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai sebuah Lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman RI) sudah memberikan perhatian yang cukup tentang hal ini melalui Simposium dan Seminar yang berskala Nasional serta kajian dan penelitian yang cukup intensif tentang masalah ini. Ada beberapa pertemuan Nasional yang membahas tentang Hukum Adat dan apa yang menjadi hak masyarakat yang menjadi pendukungnya antara lain:

1. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta yang membahas topik-topik seperti Pengertian Hukum Adat, Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, Hukum Adat dalam Perundang-undangan, Hukum Adat dalam Putusan Hakim, Penelitian dan Pengajaran.

2.    Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini yang dilaksanakan bekerjasama Pemerintah Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanggal 6 s/d 8 Oktober 1977 di Banjarmasin yang antara lain membahas kedudukan tanah adat dewasa ini, Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek serta permasalahannya. Beberapa pemikiran dalam usaha penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria ditinjau dari segi perkembangan sosial ekonomi Perkembangan Hukum Tanah Adat melalui yurisprudensi, dan studi kasus studi kasus di beberapa daerah tentang pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Tanah-tanah Adat di beberapa daerah.

3. Simposium Intergrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional selama 50 tahun terakhir, Jakarta 1995.

4. Seminar Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum tidak tertulis dalam Pembentukan dan penemuan hukum, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Makasar 28-29 September 2005 yang membahas Hukum Adat sebagai hukum yang hidup, Hukum Adat dalam perundang-undangan, hukum adat dalam putuan Hakim dan lain-lain.  

Pembahasan dan hasil pertemuan ilmiah tersebut perlu dikaji ulang dalam rangka membicarakan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia.

Perhatian lebih intensif tentang keberadaan hak-hak masyarakat adat setelah dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta pada tanggal 15-22 Maret 1999. Dalam keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) 21 Maret 1999 No. 02/KMAN/1999 menyebutkan:

“Dengan ini kami mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai Hari kebangkitan masyarakat adat Nusantara untuk itu kami menyatakan sebagai berikut:

1.    Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama.

2.    Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan Negara yang berlaku seragam sifatnya.

3.    Jauh sebelum Negara berdiri Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri, Oleh sebab itu Negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini.

4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang tidak berbeda dengan mahluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.

5.  Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling membantu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.

Sejak saat itu terbentuklah apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melakukan banyak kegiatan dan membuat berbagai peringatan yang patut mendapat perhatian.

Perkembangan yang demikian juga disikapi oleh Negara Republik Indonesia dengan mengadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada amandemen ke II (2000) menambahkan dua pasal tentang Masyarakat Hukum Adat yaitu:

-  Pasal 18 B ayat (2).

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

-  Pasal 28 I ayat (3).

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.       

Sebagai ketentuan konstitusi ketentuan ini merupakan ketentuan hukum tertinggi yang harus menjadi acuan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Semua undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Yudisial Review, dan menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Masyarakat Adat berhak untuk mengajukan Judicial Review tersebut.

Penjabaran dari ketentuan ini dituangkan antara lain dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditemukan sebagai Asas Dasar Hak Asasi Manusia Pasal 6 yang menentukan:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (TLN No. 3886) menyatakan Hak Adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tdiak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan dan pengakuan pertama tentang hak-hak masyarakat hukum adat dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal tersebut dinyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 1 dan 2. Dalam Pasal 1 misalnya ditentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan anugrah Tuhan kepada Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkata tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 3 UUPA (TLN No.  ) hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang di dalam  perpustakaan hukum adat disebut “beschikkingsrecht”. Selanjutnya Penjelasan ini merujuk pada Penjelasan Umum II angka 3. Dalam penjelasan tersebut dikemukakan tentang perlunya pengaturan tentang perlunya pengaturan mengenai hak ulayat dalam sistem berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan bahwa: “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “recogntie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.  

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutang secara besar-besaran dan teratur utnuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari Pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnyapun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

Pada tahap awal berlakunya ketentuan ini sering mengundang konflik dengan Negara lebih-lebih pada masa orde baru ketika perusahaan HPH melakukan kegiatan perambahan hutan, hak-hak masyarakat hukum adat sangat diabaikan bahkan dalam berbagai penelitan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Agraria bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Masa disebutkan di beberapa Propinsi seperti Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat hak ulayat pada masyarakat Suku Dayak sudah tidak ada lagi dan hal ini tentu saja menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai lapisan masyarakat.

Setelah hal ini berlangsung hampir 30 tahun, baru pada tanggal 24 JUUni 1999 Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam konsiderannya disebutkan bahwa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah:

a.    bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria).

b.  bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulangnya.

c.   Bahwa pada akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dirumuskan pengertian tentang hak ulayat, tanah ulayat dimasyarakat hukum adat:

Pasal 1

(1) Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup, dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

(2) Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

(3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Prinsip-prinsip pokok tentang kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adatnya diatur dalam Pasal 2,3 dan 4 yang menentukan:

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

(2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

a.    terdapat disekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

b.    Terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

c.    Terdapat tatanan hukum adat pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 3.

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

a.    sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

b.    Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau peseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 4.

(1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

b.  Oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

(3) Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu ada sesuai ketentuan Pasal 2.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 5.

(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartoggrafi dan apabila memungkinkan menggambar-kan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.          

Sedangkan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut pengaturan beberapa daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hak ulayat ini antara lain:

1.    Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

2.    Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

3.    Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. 

5.    Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Disamping Peraturan-Peraturan Khusus tentang Hak Ulayat ditemukan pula peraturan serupa berkenaan dengan lembaga adatnya antara lain:

1.  Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat tentang Pokok-Pokok Pemeritahan Nagari.

2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

3.    Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Selain itu khusus mengenai tanah adat di Propinsi Kalimantan Tengah diatur secara khusus dengan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah No. 14 Tahun 2009.

Peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengaturan tentang hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat ini adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 1 angka 6 dikemukakan pengertian tentang hutan adat yang diartikan sebagai hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan bagaimana keterkaitan antara hutan Negara dan Hutan Adat dalam formulasi sebagai berikut:

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

c.    hutan Negara, dan

d.    hutan hak.

(2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 1 (TLN 3888) dikemukakan bahwa Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 terdapat ketentuan khusus tentang Masyarakat Hukum Adat (Bab IX) yang di dalamnya memuat Pasal 6 yang menyatakan:

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a.    melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ;

b.    melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan

c.    mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

a.    masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

b.    ada kelembagaan dalam bentuk perengkat penguasa adatnya;  

c.    ada wilayah hukum adat yang jelas;

d.    ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan

e.    masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian mengenai Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi  masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Dan tentang Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah memuat atara antara lain:

a.    tata cara penelitian ;

b.    pihak-pihak yang diikutsertakan ;

c.    materi penelitian ; dan

d.    kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Undang-Undang lain yang mempunyai kemiripan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004. Pasal 9 undang-undang ini menyatakan:     

(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.  

Menarik dicatat penjelasan Pasal 9 ayat (2) (TLN No. 4411) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Jika memenuhi unsur-unsur:

a.    masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechstgemeenschaft) ;

b.    ada kelembagaan dalam bentuk peringkat penguasa adat ;

c.    ada wilayah hukum adat yang jelas ;

d.    ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati ; dan

e.    ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Undang-Undang terakhir yang menyinggung tentang masyarakat hukum adat ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 5 angka 31 undang-undang ini dirumuskan pengertian tentang masyarakat hukum adat, bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografi tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Kemudian penjabaran pengaturan tentang masyarakat hukum adat dimasukkan dalam kaitannya dengan Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 63. Dalam Pasal 63 ayat (1) berkenaan dengan Tugas Pemerintah pada hurufs sdisebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah (Pusat) bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu Pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Presiden tentang kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan itu berbeda dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) hurufs sdisebutkan bahwa dalam perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat huum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Sedangkan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten. Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 hanya terbatas dalam kaitan dengan perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup saja tetapi mengandung makna penting dan menentukan.

Dari berbagai aturan yang disebutkan di atas perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat hanya bersifat sektoral baik berkenaan dengan aspek pertanahan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sehingga kita belum punya perangkat hukum yang bersifat menyeluruh. Karena itu menarik dicatat bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta diadakan peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Aday sedunia yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Peringatan ini dipublikasi secara meluas oleh Pers Nasional.

Harian Kompas (tanggal 10 Agustus 2006) memberitakan dengan judul “Akui keberadaan dan Hak Komunitas Adat”, Pemerintah berjanji siapkan RUU Perlindungan Hak Adat, memberitakan peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat diharapkan membawa perubahan masib komunitas adat seluruh dunia, sejak isue ini mencuat tahun 1960-an sikap politik Negara atas hak komunitas adat, termasuk di Indonesia di nilai jauh dari kenyataan. Diberitakan pula pada saat itu diadakan Deklarasi Pembentukan Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat sedunia. Pada hari yang sama Harian Media Indonesia (10 Agustus 2006) juga memberitakan di bawah judul “RUU Masyarakat Adat disusun” dengan menyatakan bahwa Pemerintah akan segera menyusun RUU yang menjamin dan mengatur hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Indonesia karena masih banyak yang dilanggar dalam proses pembangunan Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal-hal saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Masyarakat Hukum Adat Internasional di Jakarta kemarin. Undang-undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana kita maklum hingga kini kita belum memiliki undang-undang dimaksud. Saya berharap kata Presiden kita dapat menyusun RUU itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.               

Dikemukakan pula bahwa dalam proses pembangunan Nasional selama ini peranan masyarakat hukum adat masih belum optimal. Bahkan tidak jarang hak-hak tradisionalnya diabaikan, dilanggar dan tidak dihormati lagi. Pada kesempatan itu Presiden juga menyeru pada segenap jajaran Pemerintah di Pusat maupun di Daerah untuk bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan hukum adat di daerah-daerah dalam menyusun Program Pembangunan. Lebih lanjut Presiden mengingatkan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati keberadaan hak tradisional hukum adat sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Undang-Undang lah menurut Presiden, yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisonal hukum adat itu. Dikatakan pula bahwa Peringatan Hari Internasional Hukum Adat menjelang HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus dapat menjadi salah satu momentum membangun kembali manusia Indonesia seutuhnya. Termasuk membangun masyarakat hukum adat yang selama ini kurang mendapat perhatian yang adil dan tepat. Dikatakan pula bahwa Pemerintah banyak menerima pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak adat itu. Pengaduan-pengaduan itu diterima dan dipelajari secara seksama untuk dicarikan penyelesaian. Pemerintah sadar bahwa masalah hukum adat memang ada perlu ditangani sungguh-sungguh.

Menindak lanjuti peringatan tersebut Bagian Hukum Adat & Kagister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan Seminar Sehari dengan topik “Relevankah Hukum Adat dituangkan Dalam Undang-Undang” di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2006 dengan membahas tiga makalah masing-masing “Beberapa Pemikiran Sekitar Rancangan & Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat” oleh DR.H. Abdurrahman, SH.,MH., “Hukum Adat di Persimpangan Jalan” oleh Hj. Darmini Mawardi, SH.,MS dan “Hukum Adat sebagai The Living Law” oleh DR. Jawahir Tantowi, SH. Yang pada pokoknya mendukung Rencana Pemerintah menyusun RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Hal tersebut sudah berlangsung lebih dari lima tahun tetapi undang-undang yang direncanakan untuk dibuat belum juga tampak, padahal disadari bersama sebgaai penjabaran lebih lanjut dan melaksanakan amanat konstitusi undang-undang dan sudah harus dibuat.      

 

Jakarta, 05 - 05 - 2011



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved